SIMAWAS Diluncurkan, Optimalkan Pemeriksaan BPK dan Ittama DPR

Inspektur Utama Setjen DPR RI Setyanta Nugraha dalam sesi foto bersama usai Sosialisasi Manajemen Pengawasan sekaligus peluncuran aplikasi SIMAWAS. Foto: Oji/nvl

INFO NASIONAL - Inspektorat Utama (Ittama) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Sosialisasi Manajemen Pengawasan sekaligus peluncuran aplikasi SIMAWAS (Sistem Informasi pengawasan) baru-baru ini. SIMAWAS sejatinya merupakan proper (proyek perubahan) dari Inspektur Satu Setjen DPR Moh. Djazuli, dalam rangka memenuhi salah tugas pelatihan kepemimpinan II.

"Sistem informasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (badan pemeriksa keuangan) atau hasil pemeriksaan dan pengawasan internal (dalam hal ini inspektorat utama DPR RI)," kata Inspektur Utama Setjen DPR RI, Setyanta Nugraha saat peluncuran di Tangerang, Banten.

Adapun landasan utama pedoman pengawasan itu, menurutnya, adalah karena masih ditemukannya tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan BPK, maupun rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang belum optimal atau belum tuntas. Terkadang, lanjut Setyanta, auditi atau unit kerja, tidak mengetahui ada temuan dari BPK yang belum ditindaklanjuti.

Mengingat dalam sebuah unit kerja kadang terjadi mutasi atau rolling jabatan. Sehingga bukan tidak mungkin ketika terjadi penilaian kinerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baru saja menempati unit kerja tersebut. Namun dengan adanya SIMAWAS ini, semua proses penilaian akan lebih mudah terpantau. Termasuk adanya temuan ataupun rekomendasi yang harus ditindak lanjut dengan tuntas.

Inspektur Satu Setjen DPR Moh. Djazuli menambahkan, saat ini, inspektorat bukan mencari kesalahan dari unit-unit kerja di Setjen DPR RI, tapi sebagai partner strategis yang memberikan pendampingan dan mengawal seluruh kegiatan kesekretariatan jenderal DPR RI berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan adanya SIMAWAS ini, ia menyebutkan, memudahkan auditi (unit kerja di setjen DPR) dan auditor (Irtama) untuk berkordinasi secara online. Sehingga semua temuan BPK (baik berupa saran atau rekomendasi) dapat ditindaklanjuti dengan baik dalam kurun waktu 60 hari sebagaimana aturan yang ditetapkan. "Harapan kami, setiap unit kerja merasa bahwa kami (inspektorat) merupakan partner strategis untuk mencapai visi parlemen yang modern.” (*)






Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

30 menit lalu

Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) sudah berada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk selanjutnya dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Cara Mengenali Modus Penipuan Berkedok Undangan Nikah

2 jam lalu

Cara Mengenali Modus Penipuan Berkedok Undangan Nikah

file palsu untuk penipuan seperti yang beredar di media sosial akan bekerja ketika seorang mengizinkan akses yang diminta.


Permudah Pembelian Tiket, MRT Jakarta Kembangkan Aplikasi Bersama BCA Digital

2 jam lalu

Permudah Pembelian Tiket, MRT Jakarta Kembangkan Aplikasi Bersama BCA Digital

PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama BCA Digital "blu" berkolaborasi meluncurkan layanan bank as a service (BaaS) di aplikasi MRT-J, Senin 30 Januari 2023.


Pembobolan M-Banking, Kaspersky: 356 Ribu Phising Sektor Keuangan di RI Terjadi Tahun 2022

2 jam lalu

Pembobolan M-Banking, Kaspersky: 356 Ribu Phising Sektor Keuangan di RI Terjadi Tahun 2022

Perusahaan keamanan siber Kaspersky menanggapi maraknya kasus pembobolan mobile banking atau m-banking dengan berbagai modus yang terjadi di Indonesia.


Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

2 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

3 jam lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

12 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Solidaritas Meminta Keadilan

13 jam lalu

Solidaritas Meminta Keadilan

Delapan provinsi kepulauan berjuang bersama karena selama ini ketimpangan DAU membuat Jawa sejahtera sendirian.


Menunggu Lampu Hijau Pemerintah

13 jam lalu

Menunggu Lampu Hijau Pemerintah

Pemerintah mengklaim 75 persen isi RUU Daerah Kepulauan sudah diakomodasi dalam undang-undang. Perlu memasukkan isu-isu terkini dalam draf rancangan undang-undang.


Kepastian Hukum agar Kepulauan Berdaya

13 jam lalu

Kepastian Hukum agar Kepulauan Berdaya

RUU Daerah Kepulauan kembali diperjuangan setelah 18 tahun tanpa pembahasan di DPR. Pemerintah masih enggan membahas.