Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SIMAWAS Diluncurkan, Optimalkan Pemeriksaan BPK dan Ittama DPR

image-gnews
Inspektur Utama Setjen DPR RI Setyanta Nugraha dalam sesi foto bersama usai Sosialisasi Manajemen Pengawasan sekaligus peluncuran aplikasi SIMAWAS. Foto: Oji/nvl
Inspektur Utama Setjen DPR RI Setyanta Nugraha dalam sesi foto bersama usai Sosialisasi Manajemen Pengawasan sekaligus peluncuran aplikasi SIMAWAS. Foto: Oji/nvl
Iklan

INFO NASIONAL - Inspektorat Utama (Ittama) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Sosialisasi Manajemen Pengawasan sekaligus peluncuran aplikasi SIMAWAS (Sistem Informasi pengawasan) baru-baru ini. SIMAWAS sejatinya merupakan proper (proyek perubahan) dari Inspektur Satu Setjen DPR Moh. Djazuli, dalam rangka memenuhi salah tugas pelatihan kepemimpinan II.

"Sistem informasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (badan pemeriksa keuangan) atau hasil pemeriksaan dan pengawasan internal (dalam hal ini inspektorat utama DPR RI)," kata Inspektur Utama Setjen DPR RI, Setyanta Nugraha saat peluncuran di Tangerang, Banten.

Adapun landasan utama pedoman pengawasan itu, menurutnya, adalah karena masih ditemukannya tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan BPK, maupun rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang belum optimal atau belum tuntas. Terkadang, lanjut Setyanta, auditi atau unit kerja, tidak mengetahui ada temuan dari BPK yang belum ditindaklanjuti.

Mengingat dalam sebuah unit kerja kadang terjadi mutasi atau rolling jabatan. Sehingga bukan tidak mungkin ketika terjadi penilaian kinerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baru saja menempati unit kerja tersebut. Namun dengan adanya SIMAWAS ini, semua proses penilaian akan lebih mudah terpantau. Termasuk adanya temuan ataupun rekomendasi yang harus ditindak lanjut dengan tuntas.

Inspektur Satu Setjen DPR Moh. Djazuli menambahkan, saat ini, inspektorat bukan mencari kesalahan dari unit-unit kerja di Setjen DPR RI, tapi sebagai partner strategis yang memberikan pendampingan dan mengawal seluruh kegiatan kesekretariatan jenderal DPR RI berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan adanya SIMAWAS ini, ia menyebutkan, memudahkan auditi (unit kerja di setjen DPR) dan auditor (Irtama) untuk berkordinasi secara online. Sehingga semua temuan BPK (baik berupa saran atau rekomendasi) dapat ditindaklanjuti dengan baik dalam kurun waktu 60 hari sebagaimana aturan yang ditetapkan. "Harapan kami, setiap unit kerja merasa bahwa kami (inspektorat) merupakan partner strategis untuk mencapai visi parlemen yang modern.” (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bea Cukai Berikan Layanan Ekspor Kembali

26 menit lalu

Bea Cukai Berikan Layanan Ekspor Kembali

Bea Cukai Belawan berikan pelayanan dan pengawasan terhadap proses ekspor kembali barang eks impor sementara dengan dokumen ATA Carnet.


Panglima TNI dan Kapolri Kunjungan Kerja ke Papua

1 jam lalu

Panglima TNI dan Kapolri Kunjungan Kerja ke Papua

Panglima Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si, dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua untuk memberikan bantuan kepada putra-putri TNI-Polri yang berprestasi.


Panglima TNI dan Kapolri Kunjungan Kerja ke Papua

1 jam lalu

Panglima TNI dan Kapolri Kunjungan Kerja ke Papua

Kunjungan Panglima Jenderal TNI dan Kapolri ke Provinsi Papua untuk memberikan bantuan kepada putra-putri TNI-Polri yang berprestasi.


Kebijakan Fiskal Jadi Penjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia

1 jam lalu

Kebijakan Fiskal Jadi Penjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia

Kebijakan fiskal memiliki peranan penting sabagai penjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi.


Terapkan Fitur Face Biometrik di Aplikasi Mobile Banking, Bos BCA: Kasus Kecurangan Turun Tajam

1 jam lalu

Ilustrasi buka rekening E-Deposito dengan MyBCA | Foto: freepik.com
Terapkan Fitur Face Biometrik di Aplikasi Mobile Banking, Bos BCA: Kasus Kecurangan Turun Tajam

Saat ingin membuka aplikasi mobile banking BCA, pengguna akan diminta untuk memasukkan password yang telah diatur sebelumnya.


Ihwal Bahasa dan Ibu Kota Nusantara

3 jam lalu

Ihwal Bahasa dan Ibu Kota Nusantara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah disahkan pada tanggal 15 Februari 2022.


RUU DKJ, PAN Sebut Sejak Awal Tolak Penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden

4 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Munchen/nr
RUU DKJ, PAN Sebut Sejak Awal Tolak Penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden

Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan PAN sejak awal menolak Gubernur Jakarta ditunjuk presiden dalam RUU DKJ


BRI Raih Penghargaan Contact Center Asia Pasific Award 2023

6 jam lalu

BRI Raih Penghargaan Contact Center Asia Pasific Award 2023

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali meraih prestasi di taraf Internasional.


BPJS Kesehatan Dukung Inovasi Pelayanan Kesehatan

6 jam lalu

BPJS Kesehatan Dukung Inovasi Pelayanan Kesehatan

Memasuki satu dekade penyelenggaraan program JKN, BPJS Kesehatan terus berupaya menghadirkan inovasi pelayanan kesehatan di Indonesia.


Virtual Reality (VR) pada Pendidikan Militer

6 jam lalu

Virtual Reality (VR) pada Pendidikan Militer

Perkembangan dunia militer saat ini mau tidak mau harus adaptif dan melakukan kolaborasi dengan kemajuan teknologi.