Skandal Gorden DPR, Ini Penjelasan Sekjen DPR Indra Iskandar

Reporter

Editor

Febriyan

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memberikan keterangan pers soal anggaran Rp48,7 miliar untuk penggantian gorden di rumah jabatan anggota dewan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Maret 2022. Indra menjelaskan anggaran tersebut dialokasikan untuk 505 unit rumah jabatan dan tiap rumahnya mendapatkan pagu sebesar Rp90 juta. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan kronologi penentuan pemenang tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR atau yang disebut skandal Gorden DPR, setelah ramai disorot. Ia mengklaim,  hanya PT Bertiga Mitra Solusi yang memenuhi syarat lelang. Perusahaan tersebut memenangkan tender dengan harga Rp43,5 miliar. Penawaran tersebut adalah yang tertinggi dibandingkan peserta lain.

Menurut Indra, lelang awalnya dimulai pada 8 Maret 2022 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sekitar Rp45,7 miliar. Sebanyak 49 perusahaan kemudian mendaftar untuk mengikuti tender ini.

"Pada tahapan pembukaan penawaran tanggal 21 Maret 2022, dari 49 perusahaan yang mengikuti tender ini, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran," tuturnya lewat keterangan tertulis, Senin, 9 Mei 2022.

Selain PT Bertiga Mitra Solusi dengan tawaran harga Rp43,5 miliar, ada dua peserta lelang lainnya menawarkan dengan harga lebih murah, yakni PT Panderman Jaya menawarkan dengan Rp42,1 miliar dan PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga Rp37,7 miliar. 

Kata Indra, pada tahapan evaluasi administrasi, dua perusahaan dinyatakan lulus, yakni PT. Sultan Sukses Mandiri dan PT. Bertiga Mitra Solusi. Keduanya disebut memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen lelang yang telah ditetapkan. Namun, Indra tidak merinci apa saja prasyarat yang dimaksud.

Persyaratan kualifikasi teknis selanjutnya dilakukan kepada perusahaan yang telah lulus dalam evaluasi administrasi untuk dievaluasi. Lagi-lagi, Indra menjelaskan, evaluasi yang dilakukan dalam penelitian teknis adalah faktor-faktor yang disyaratkan dalam dokumen lelang. Menurutnya, apabila dalam evaluasi teknis hasil penilaiannya tidak memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus teknis, dan tidak akan dievaluasi lebih lanjut serta dinyatakan gugur.

"Apabila hasil penilaian ternyata memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan lulus teknis dan berhak untuk disertakan dalam evaluasi biaya," tuturnya.

Setelah dilakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga terhadap PT. Sultan Sukses Mandiri dan PT. Bertiga Mitra Solusi pada 1 April 2022, kata dia, diperoleh hasil bahwa PT. Sultan Sukses Mandiri dinyatakan tidak lengkap karena tidak melampirkan pengalaman 50 persen nilai dari HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sementara PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lengkap.

"Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 April 2022 sesuai dengan berita acara klarifikasi dokumen penawaran bahwa penyedia PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus," tutur Indra.

Pada 5 April 2022 pukul 08.00 WIB, panitia melakukan penetapan dan pengumuman pemenang, yakni PT Bertiga Mitra Solusi dengan tawaran harga Rp43,5 miliar.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai syarat meloloskan atau tidak meloloskan itu sebetulnya mudah saja dicari-cari.

"Katakanlah PT Sultan itu tidak memiliki pengalaman 50 persen nilai dari HPS. Tapi PT Bertiga itu kan pengalaman sebelumnya juga di IT dan bukan di gorden. Jadi kalau menurut saya, ya tidak memenuhi semua kalau dicari-cari semua kesalahan," tutur Boyamin saat dihubungi, Senin, 9 Mei 2022. "Jadi kalau mau meloloskan pemborong itu gampang, tidak meloloskan itu juga gampang".

Menurut penelitian Boyamin, si Pokja di sejumlah pengadaan biasanya membuat suatu aturan atau syarat yang hanya bisa dipenuhi peserta tertentu. "Kalau istilahnya orang-orang pemborong itu syaratnya dikunci. Saya belum menyebut pengadaan gorden ini dikunci ya, tapi setidaknya syarat-syarat yang dibuat mengisyaratkan itu," tuturnya.

Di luar dari kemungkinan ada "permainan" dalam pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR ini, Boyamin menyebut pagu anggaran sebesar Rp45,7 miliar atau tawaran tender seharga Rp43,5 miliar untuk pengadaan gorden itu masih sangat mahal.

"Menurut saya, lebih baik dibatalkan saja lah, lebih baik anggarannya diberikan pada masyarakat yang sedang pemulihan Covid-19," tuturnya.






Begini Perencanaan Perampokan Rumah Dinas Wali Kota Blitar Santoso

12 jam lalu

Begini Perencanaan Perampokan Rumah Dinas Wali Kota Blitar Santoso

Samanhudi Anwar membantah perampokan bermotif dendam kepada Wali Kota Blitar Santoso. Benarkah dia membiayai perampokan?


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

16 jam lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Skenario Perampokan Wali Kota Blitar Digodok Pelaku di Lapas Sragen

13 hari lalu

Skenario Perampokan Wali Kota Blitar Digodok Pelaku di Lapas Sragen

Polisi telah menangkap tiga pelaku perampokan Wali Kota Blitar di rumah dinasnya. Mereka telah merancangnya sejak dari dalam Lapas Sragen.


Kodir Berpesan ke Kuat Ma'ruf soal Rumah Ferdy Sambo Sudah Siap, Hakim: Kalau Siap, Kenapa Pintunya Ditutup?

19 hari lalu

Kodir Berpesan ke Kuat Ma'ruf soal Rumah Ferdy Sambo Sudah Siap, Hakim: Kalau Siap, Kenapa Pintunya Ditutup?

Hakim mencecar Kuat Ma'ruf soal pesan WhatsApp kepada ART Ferdy Sambo, Diryanto alias Kodir, yang menyampaikan bahwa rumah dinas sudah siap


MAKI Sebut KPK Lambat Tangani Lukas Enembe

24 Oktober 2022

MAKI Sebut KPK Lambat Tangani Lukas Enembe

Boyamin Saiman, menyayangkan sikap KPK yang terkesan lamban dan permisif terhadap tersangka kasus suap Lukas Enembe.


MAKI Akan Ajukan Gugatan Praperadilan Melawan KPK Soal Kasus Lukas Enembe

18 Oktober 2022

MAKI Akan Ajukan Gugatan Praperadilan Melawan KPK Soal Kasus Lukas Enembe

MAKI berencana mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK, karena hingga detik ini belum melakukan upaya paksa terhadap Lukas Enembe.


MAKI Sebut Lukas Enembe Bohong Soal Punya Tambang Emas

30 September 2022

MAKI Sebut Lukas Enembe Bohong Soal Punya Tambang Emas

MAKI menyatakan Lukas Enembe tidak punya tambang emas di Mamit, Tolikara. Boyamin mengatakan telah menelusuri lewat situs Kementerian ESDM.


Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

26 September 2022

Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

Juru bicara Gubernur Papua Lukas Enembe, M Rifai Darus mengatakan pihaknya tak mau menanggapi soal foto yang dirilis oleh MAKI soal Lukas.


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

26 September 2022

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


MAKI Beberkan Daftar 25 Perjalanan Lukas Enembe ke Luar Negeri

25 September 2022

MAKI Beberkan Daftar 25 Perjalanan Lukas Enembe ke Luar Negeri

Ketua MAKI Boyamin Saiman menduga Gubernur Papua Lukas Enembe melakukan 25 kali perjalanan ke luar negeri dalam waktu kurang dari satu tahun.