TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menyoroti pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR atau yang kerap disebut skandal Gorden DPR. Mereka mengimbau agar tender tersebut dilakukan secara transparan dan akuntable.
"KPK mengimbau seluruh tahapan dalam proses pengadaan ini dilakukan secara transparan dan akuntable, guna mencegah agar pihak-pihak tertentu tidak memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melanggar hukum," ujar Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Senin, 9 Mei 2022.
Menurut Ali, proses pengadaan barang dan jasa tersebut harus mengacu pada ketentuan dalam Perpres No. 12/2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah agar tata laksana prosesnya tidak menyalahi aturan.
"KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pengadaan ini harus memastikan bahwa seluruh prosesnya sesuai prosedur, mengingat pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu modus yang rentan terjadi korupsi," katanya.
Dia mengatakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN/APBD oleh setiap kementerian, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara.
KPK turut mengimbau kepada masyarakat untuk turut serta mengawasi pengelolaan keuangan Negara.
"Dapat melaporkannya kepada KPK jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan informasi awal yang valid, melalui pengaduan@kpk.go.id atau call center 198," katanya.
Skandal Gorden DPR sejak awal memang menjadi perhatian karena dinilai memiliki anggaran terlalu besar, yaitu mencapai Rp 48,7 miliar. Meksipun mendapatkan kecaman, proyek ini terus berjalan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penggantian gorden disebakan seluruh gorden yang ada di rumah dinas anggota DPR sudah berusia tujuh tahun dan belum diganti.
Menurutnya, sejak 2015, ada rumah dinas anggota DPR yang tidak menggunakan gorden sama sekali dan anggaran untuk membeli gorden yang mencapai Rp 50 miliar tersebut sudah disetujui Sekretaris Jenderal DPR.
Proyek lelang tender ini pun dianggap janggal setelah keluarnya PT Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang. Pasalnya, penawaran sebesar Rp 43,5 miliar yang mereka lakukan merupakan yang termahal.
Sejumlah pihak menilai adanya upaya untuk mengarahkan pemenang tender ini dan mengalahkan dua pesaing lainnya, PT Panderman Jaya dan PT Sultan Sukses Mandiri, yang mengajukan penawaran lebih murah.
Selain itu PT Bertiga Mitra Solusi juga dianggap tak pernah menangani proyek pengadaan interior seperti Gorden DPR ini. Mereka disebut lebih banyak bergerak di bindang Informasi Teknologi (IT).
