Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ganjar Pranowo Sebut ASN Jawa Tengah Tak Perlu WFH, Ini Alasannya

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kedua kiri) berjalan bersama Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo (kiri) saat berziarah di Makam Pahlawan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu 7 Mei 2022. Kegiatan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan nasional sekaligus bersilaturahim dengan pemerintah daerah Kabupaten Gowa. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kedua kiri) berjalan bersama Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo (kiri) saat berziarah di Makam Pahlawan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu 7 Mei 2022. Kegiatan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan nasional sekaligus bersilaturahim dengan pemerintah daerah Kabupaten Gowa. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Iklan

TEMPO.COSemarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya tak perlu menerapkan pola bekerja dari rumah atau work form home (WFH). Ganjar menyatakan bahwa para ASN Jawa Tengah bukan peserta arus mudik dan arus balik seperti yang disebut oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Ganjar menyatakan bahwa ASN Jawa Tengah tak terdampak arus balik. Dia pun meminta jajarannya untuk langsung bekerja melayani masyarakat pada hari pertama setelah libur Idul Fitri 2022 hari ini, Senin 9 Mei 2022.

"Kami langsung gaspol ini untuk layani masyarakat karena kami kan tidak bagian dari arus balik. Kami bukan tujuan arus balik tapi kami yang membalikkan teman-teman yang kemarin mudik," ujar Ganjar.

Selain itu, dia juga menyatakan bahwa ASN Jawa Tengah telah ditunggu sejumlah tugas penting yang harus mereka selesaikan. Menurut Ganjar, pihaknya harus siap menghadapi pemulihan harga bahan pokok yang melonjak serta sejumlah penyakit baru.

"Ada catatan hepatitis anak, ada catatan penyakit mulut kuku yang musti kami siapkan," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, Ganjar mempersilakan ASN yang berhalangan masuk kerja di hari-hari awal setelah libur Lebaran agar mengajukan izin. Di hari pertama masuk kerja ini Ganjar menggelar halalbihalal virtual bersama jajaran ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu dia mengapresiasi kinerja anak buahnya sehingga mudik tahun ini berjalan lancar. Ganjar juga meminta maaf kepada masyarakat jika merasa kurang nyaman atas pelayanan anak buahnya selama arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2022.

"Ya pasti ada yang merasa tidak nyaman, kami minta maaf," ujarnya.

Kebijakan Ganjar Pranowo itu bertentangan dengan imbauan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tjahjo dan Listyo sebelumnya menyarankan agar pemerintah memberlakukan aturan WFH kepada ASN. Hal itu dimaksudkan agar para ASN tidak kembali dari mudik secara bersamaan sehingga bisa memecah kepadatan arus lalu lintas.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

7 jam lalu

Ilustrasi peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.


Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada wartawan terkait gugatannya terhadap UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 November 2022. Nurul Ghufron menggugat UU KPK ke MK terkait batas umur minimal pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.


Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

1 hari lalu

Prabowo Subianto menyalami Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kanan). TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?


Penyidikan Kematian Brigadir RA Disetop, Ini Kata Kapolri

1 hari lalu

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dalam konferensi pers May Day di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat pada 1 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Penyidikan Kematian Brigadir RA Disetop, Ini Kata Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons perihal penghentian penyidikan kasus kematian Brigadir Ridhal Ali Tomi atau Brigadir RA


Rekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai melakukan pertemuan dengan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 30 September 2019. Tempo/Friski Riana
Rekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea ditunjuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Staf Ahli Kapolri. Berikut profilnya.


Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

1 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (dua kiri) saat meninjau pembangunan Bandara VVIP di Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023). (ANTARA/HO-Kemenhub)
Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

Adapun jumlah ASN yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama sebanyak 11.916 orang.


Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

2 hari lalu

Sejumlah pegawai Direktorat Bea dan Cukai meikuti upacara peringatan hari Pabean Internasional ke-60 di halaman kantor Direktorat Bea Cukai, Jakarta, Kamis (26/1). Peringatan hari Pabean Internasional kali ini mengusung tema
Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Salah satu syarat calon pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah harus lulus seleksi sebagai calon mahasiswa kampus PKN STAN.


Saat Mahfud MD Cerita Kekalahan Pilpres 2024 Sambil Tertawa: Ya Dongkol, Tapi Move On

3 hari lalu

Mahfud MD di UII Yogyakarta Selasa (30/4). Dok.istimewa.
Saat Mahfud MD Cerita Kekalahan Pilpres 2024 Sambil Tertawa: Ya Dongkol, Tapi Move On

Mahfud MD mengatakan, meski aktif dalam berbagai jabatan pemerintahan, ia sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi dari dunia kampus.


Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

3 hari lalu

Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.


Catatan Dosen Unair untuk Relokasi ASN ke IKN: Kebijakan Terburu-buru

3 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil saat pulang kerja, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforms Birokrasi (PANRB) Abdullah Anwar Anas memastikan kepindahan ASN termasuk PNS, TNI, Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyqak 6000 orang dan akan dimulai pada Juli 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Catatan Dosen Unair untuk Relokasi ASN ke IKN: Kebijakan Terburu-buru

Sejak Oktober 2023 lalu, Pemerintah telah mengumumkan keputusan untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara atau IKN