TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini bertemu pimpinan Ombudsman di Istana Merdeka, Jakarta. Sejumlah isu di bahas dalam pertemuan, salah satunya Ombudsman meminta ada penguatan lembaga lewat perbaikan atau revisi Undang-Undang.
"Juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ombudsman RI, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang lain," kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam keterangannya selepas pertemuan, Selasa, 12 April 2022.
Akan tetapi, Najih belum merinci UU dan peraturan apa saja yang diharapkan lembaganya untuk direvisi. Saat ini, Ombudsman diatur lewat UU 37 Tahun 2008.
Dalam pertemuan ini, Ombudsman juga menyerahkan laporan tahunan 2021. Ombudsman juga menyampaikan beberapa agenda penting di dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.
Menurut Najih, hasil kinerja selama 2021 terfokus kepada beberapa isu. Di antaranya adalah penyelesaian laporan masyarakat, pencegahan maladministrasi lewat survei kepatuhan pelayanan publik di tingkat daerah dan kementerian lembaga, hingga pengembangan kelembagaan.
Baca Juga:
Jokowi, kata Najih, menyambut baik kinerja Ombudsman selama satu tahun dan berharap Ombudsman bisa meningkatkan pengawasannya dengan lebih baik lagi. "Presiden juga mengharapkan agar Ombudsman terus bersinergi dengan lembaga negara, kementerian, juga pemerintah daerah," kata dia.
Najih pun juga mengharapkan dukungan dari Jokowi agar seluruh instansi terkait pengawasan pelayanan publik melakukan kerja sama. "Untuk koordinasi dan bersinergi dalam rangka penyelesaian laporan masyarakat," ujarnya.
Anggota Ombudsman Dadan Suparjo Suharmawijaya juga menyampaikan pernyataan Jokowi dalam pertemuan. Menurut dia, Jokowi berjanji akan menindaklanjuti secara serius hasil pengawasan Ombudsman.
"Presiden menyampaikan bahwa Ombudsman sebagai lembaga negara sudah konsisten mengawasi pelayanan publik dan pemerintah akan menyeriusi hasil pengawasan yang disampaikan oleh Ombudsman," ujar Dadan.
Baca: Jokowi Dinilai Melanggar Hukum Jika Abaikan Rekomendasi Ombudsman soal TWK
