Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Narasi Institute: Penundaan Pemilu Erat Hubungannya dengan Pembangunan IKN

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur harus menjadi momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, produktif,  dirancang sejak awal, dan warganya ke mana-mana dekat, warganya ke mana-mana bisa naik sepeda, bisa jalan kaki, karena zero emision, yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan berkelas dunia. Foto : PUPR
Pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur harus menjadi momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, produktif, dirancang sejak awal, dan warganya ke mana-mana dekat, warganya ke mana-mana bisa naik sepeda, bisa jalan kaki, karena zero emision, yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan berkelas dunia. Foto : PUPR
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menduga wacana penundaan Pemilu 2024 sebagai upaya memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dugaan itu muncul karena berdasarkan kajian sejumlah organisasi masyarakat sipil banyak elit politik dan pengusaha yang berinvestasi di sana.

Achmad menyatakan wacana penundaan pemilu muncul setelah Presiden bersama DPR RI sepakat memindahkan ibu kota. Namun, kata dia, proses pembangunan dipahami akan memakan waktu lebih lama dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Publik mengetahui pembangunan tersebut membutuhkan waktu setidaknya empat tahun padahal masa pemerintahan tersisa hanya dua tahun," kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu, 9 Maret 2022.

Atas dasar itu, dia melanjutkan, sangat logis bila penundaan pemilu disuarakan oleh sejumlah Partai Koalisi setelah Undang-undang tentang IKN disepakati di Parlemen.

"Adalah mudah mengkaitkan hubungan pemindahan IKN dengan penundaan pemilu. Setelah Pemilu 2024 dapat dipastikan bukan Pak Jokowi (sebagai presiden) sehingga ada ketakutan tersendiri bahwa pemindahan IKN dapat dibatalkan Pemerintahan terpilih di 2024," ucapnya.

Bila pemindahan IKN batal, Achmad menilai pemilik proyek dan para vendor pembangunan akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, bagi para pengusaha dan elit politik yang telah berinvestasi di sana menilai pergantian kepemimpinan 2024 sebagai sebuah ancaman.

Mengutip kajian Trend Asia berjudul "IKN untuk Siapa?", Achmad mengatakan dalam proyek IKN terdapat fakta bahwa para investor dan elit politik memiliki kepentingan di sana. Mereka diantarnya adalah Sukanto Tanoto sebagai pemegang konsensi terbesar tanah IKN seluas 161.127 hektare di wilayah ring 1.

Selain itu ada putra Setya Novanto yang merupakan pengusaha batu bara dan juga memiliki penguasaan tanah di IKN. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan melalui perusahaannya, menurut Ahmad, juga ikut berbisnis batu bara dengan memiliki konsesi di Ring 3 IKN, tepatnya di Muara Jawa, Kalimantan Timur dengan total luas 6,000 hektar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Investor China yaitu Hongshi Holding Group akan menguasai proyek semen. Hongshi merupakan kerja sama antara perusahaan China Hongshi Holding Group dengan PT Semen Imasco Asiatic Indonesia," papar dia.

Dia pun menekankan, pembangunan dan pemindahan IKN tetap tidak tepat dilakukan pada 2022-2024 karena saat ini Indonesia memiliki utang luar negeri yang besar yaitu Rp 6.900 triliun per Januari 2022, defisit APBN di atas 3 persen, dan pendapatan negara yang turun.

Achmad juga menilai penyusunan naskah akademik Undang-Undang IKN tidak dilakukan secara komprehensif dan partisipatif terutama terkait dampak lingkungan, daya dukung pembiayaan, serta keadaan geologi dan situasi geostrategis di tengah pandemi.

Lokasi yang dipilih disebutnya juga berpotensi menghapus pertanggungjawaban kerusakan yang disebabkan para pengelola tambang batubara. Tercatat ada sebanyak 73.584 hektare konsesi tambang batu bara di wilayah IKN yang harus dipertanggungjawabkan.

"Adalah sangat bijak bila dilakukan penundaan pembangunan IKN karena bila dilanjutkan keuangan negara akan runtuh. Apalagi mengingat Proyek pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru tersebut tidak akan memberi manfaat bagi rakyat secara keseluruhan dan hanya menguntungkan segelintir orang saja," tutur Ahmad.

Sebelumnya, dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) disebutkan bahwa mayoritas masyarakat menolak ide penundaan pemilu yang pertama kali diserukan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tersebut. LSI menyatakan masyarakat menolak semua alasan, termasuk pembangunan IKN, untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi dan mengkehendaki agar Pemilu 2024 tetap digelar.

Baca: Politikus Demokrat Khawatir Proyek IKN Jadi Alasan Baru Penundaan Pemilu 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas

3 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, keluar dari kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 14 Oktober 2024 [Tempo/Eka Yudha]
AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, kembali bersuara ihwal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Terkini: Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Ada di Tangerang hingga Batang Jawa Tengah, Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

5 jam lalu

Warga tengah melintas di deretan rumah KPR Subsisdi di kawasan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 28 November 2023. Melansir daftar harga rumah subisidi dalam Keputusan Menteri PUPR, kenaikan harga rumah subsidi mencapai sekitar 7% hingga 8 % dari harga semula. Batas harga jual rumah ini dikelompokkan berdasarkan daerah. Kenaikan harga ini pun bervariasi dari awalnya sekitar Rp 150,5 juta sampai Rp219 juta menjadi Rp 162 juta sampai Rp234 juta. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Ada di Tangerang hingga Batang Jawa Tengah, Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan rencananya untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo.


Bantah AHY, Nusron Wahid Sebut Status Lahan 2.068 Hektare di IKN Tidak Bermasalah: HGU Habis, Diambil Alih Negara

6 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bantah AHY, Nusron Wahid Sebut Status Lahan 2.068 Hektare di IKN Tidak Bermasalah: HGU Habis, Diambil Alih Negara

Nusron Wahid menyebutkan status lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tidak bermasalah atau dalam sengketa.


Prabowo Minta Genjot IKN dalam 4 Tahun, Otorita: Kami Fokus untuk 2025 Dulu

7 jam lalu

Suasana bangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 30 Juli 2024. Kementerian PUPR menyatakan sebanyak 36 unit rumah tapak jabatan menteri telah terbangun dan 14 diantaranya telah dilengkapi perabotan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Prabowo Minta Genjot IKN dalam 4 Tahun, Otorita: Kami Fokus untuk 2025 Dulu

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan akan fokus melanjutkan pembangunan IKN di tahun 2025.


AHY Sebut Pembangunan IKN Pertimbangkan Budget, Faisal Basri Pernah Singgung Potensi Pembengkakan Biaya IKN

9 jam lalu

Pengamat ekonomi Faisal Basri di kantor redaksi Tempo, Jakarta, 2017. Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. TEMPO/Jati Mahatmaji
AHY Sebut Pembangunan IKN Pertimbangkan Budget, Faisal Basri Pernah Singgung Potensi Pembengkakan Biaya IKN

AHY sebut pembangunan IKN bakal dilanjutkan namun mesti memperhitungkan anggaran. Jauh hari ekonom Faisal Basri singgung pembengkakan biaya IKN.


Dulu Seteru, Cak Imin dan Gus Ipul Rapat Bersama Bahas Penyiapan Program Kerja

11 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf  atau Gus Ipul di kantor Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Dulu Seteru, Cak Imin dan Gus Ipul Rapat Bersama Bahas Penyiapan Program Kerja

Cak Imin dan Gus Ipulsiap bekerja sama dalam pemerintahan Prabowo-Gibran


Menteri PU Ingin Memperlambat Pembangunan IKN, Otorita: Target Tetap 2028

13 jam lalu

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). ANTARA/M Risyal Hidayat
Menteri PU Ingin Memperlambat Pembangunan IKN, Otorita: Target Tetap 2028

Danis Sumadilaga menyatakan bahwa prioritas utama pembangunan di IKN saat ini adalah membentuk ekosistem yang lengkap.


Kejagung Tetapkan Tom Lembong Tersangka Impor Gula, Beberapa Kali Beda Pendapat dengan Bahlil Soal Hilirisasi dan IKN

1 hari lalu

Bahlil Lahadalia dan Tom Lembong. ANTARA
Kejagung Tetapkan Tom Lembong Tersangka Impor Gula, Beberapa Kali Beda Pendapat dengan Bahlil Soal Hilirisasi dan IKN

Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula. Sebelumnya, Tom beberapa kali beda pendapat dengan Bahlil soal hilirisasi.


Istana Wakil Presiden di IKN Masih Tahap Awal Pembangunan

1 hari lalu

Defile pasukan prajurit TNI ketika gladi bersih HUT ke-79 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta. Tampak latar belakang panggung parade berbentuk Istana Garuda IKN. Tempo/Ilham Balindra
Istana Wakil Presiden di IKN Masih Tahap Awal Pembangunan

Kucuran dana pembangunan IKN berasal dari dua sumber, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-APBN.


Tom Lembong Jadi Tersangka, Ini Kata Anies, Muhaimin dan Kejaksaan Agung

1 hari lalu

Anies dan Tom Lembong ketika live TikTok. Foto: Twitter Anies Bubble.
Tom Lembong Jadi Tersangka, Ini Kata Anies, Muhaimin dan Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi impor gula tak unsur politis.