Politikus Demokrat Khawatir Proyek IKN Jadi Alasan Baru Penundaan Pemilu 2024

Editor

Amirullah

Benny K Harman

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, khawatir pembangunan ibu kota negara yang bakal menelan banyak biaya, menjadi alasan baru untuk menunda Pemilu 2024. Sebab, menurut Benny, sejauh ini sudah banyak alasan konyol yang dilontarkan elite partai untuk menunda pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

"Kesengajaan tidak menyediakan anggaran pemilu adalah kejahatan konstitusi. Ini lebih dari pelanggaran konstitusi, tapi constitutional crime," ujar Benny dalam wabinar hari ini, Rabu, 9 Maret 2022. 

Benny mengatakan tidak ada urgensi bagi pemerintah membangun IKN saat ini. Apalagi, proses pemulihan ekonomi akibat Covid-19 masih berjalan saat ini. 

Soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, Benny mengatakan berbagai pihak mengemas usulan tersebut seolah-olah demi kepentingan masyarakat. Padahal, menurut dia, penundaan Pemilu 2024 merupakan kepentingan oligarki. 

"Biar kesannya populis dengan menyebut kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi di atas 70 persen. Bahkan lebih konyol lagi dikaitkan dengan perang Rusia - Ukraina," ujar Benny. 

Ia mengatakan usulan ini tidak bisa dianggap remeh. Sebab pihak yang memainkan isu tersebut merupakan elite politik yang memiliki jabatan penting. Oleh karena itu, Benny berharap Jokowi mau kembali membuat pernyataan menolak usulan tersebut dengan tegas, bukan sekadar bakal taat pada konstitusi. 

"Ada keresahan publik yang belum dijawab Presiden atau Menkopolhukam. Jadi sampai sekarang isu ini masih menjadi isu yang mencemaskan rakyat," kata Benny. 

Adapun pengusul pertama Pemilu 2024 ditunda adalah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Usulan agar Pemilu ditunda hingga dua tahun itu kemudian mendapat sambutan dari sejumlah partai, seperti Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas. 

Mereka menyatakan kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19, sehingga Pemilu 2024 perlu ditunda agar pemerintah bisa fokus untuk pulih. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari partai NasDem, PKS, Demokrat, PPP, dan PDI Perjuangan. 

M JULNIS FIRMANSYAH






Langkahi Kakak-kakak Erina yang Belum Menikah, Kaesang Pangarep Wajib Lakukan Hal Ini

5 jam lalu

Langkahi Kakak-kakak Erina yang Belum Menikah, Kaesang Pangarep Wajib Lakukan Hal Ini

Sesuai adat Jawa, Kaesang Pangarep wajib melalui satu tradisi yakni memberikan barang sebagai simbol ke kakak-kakak Erina Gudono karena belum menikah.


Mentan: Bukan Masalah Impor Beras atau Tidak, Tapi Kenapa Harga Naik

5 jam lalu

Mentan: Bukan Masalah Impor Beras atau Tidak, Tapi Kenapa Harga Naik

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku selama ini tak pernah mempermasalahkan apakah pemerintah mengambil kebijakan impor beras atau tidak.


Hubungan Bilateral Sangat Erat, Dubes AS: Joe Biden Berkomitmen Bantu Transportasi Rendah Emisi di RI

5 jam lalu

Hubungan Bilateral Sangat Erat, Dubes AS: Joe Biden Berkomitmen Bantu Transportasi Rendah Emisi di RI

"Presiden Joe Biden berkomitmen membantu meningkatkan transportasi rendah emisi di Indonesia," kata Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia.


Inilah Sejarah Pura Mangkunegaran, Lokasi Pernikahan Kaesang-Erina

8 jam lalu

Inilah Sejarah Pura Mangkunegaran, Lokasi Pernikahan Kaesang-Erina

Sejarah pembangunan Pura Mangkunegaran, lokasi pernikahan Kaesang-Erina, erat kaitannya dengan berdirinya Kadipaten Mangkunegaran.


Terkini Bisnis: Jokowi Ingatkan Soal HItungan Beras, Erick Thohir Blacklist Pejabat BUMN Bermasalah

9 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Ingatkan Soal HItungan Beras, Erick Thohir Blacklist Pejabat BUMN Bermasalah

Berita terkini bisnis hingga petang ini dimulai dari permintaan Jokowi ke seluruh jajarannya agar benar-benar menghitung stok dan kebutuhan beras.


Jokowi Wanti-wanti Soal Hitungan Soal Beras: Jangan Sampai Keliru, Tidak Ada Cadangan ...

10 jam lalu

Jokowi Wanti-wanti Soal Hitungan Soal Beras: Jangan Sampai Keliru, Tidak Ada Cadangan ...

Jokowi meminta ke seluruh jajarannya untuk memastikan kebutuhan pasokan beras nasional tercukupi, terutama dalam menghadapi ancaman krisis pangan.


Pendanaan JETP Rp 310 Triliun Ditindaklanjuti pada 2023, Airlangga: Terima Kasih Amerika dan G7

10 jam lalu

Pendanaan JETP Rp 310 Triliun Ditindaklanjuti pada 2023, Airlangga: Terima Kasih Amerika dan G7

Airlangga Hartarto memastikan pemerintah Indonesia akan menindaklanjuti komitmen pendanaan JETP dan proyek infrastruktur infrastruktur hasil KTT G20.


Deretan Pejabat yang akan Hadir dan Terlibat dalam Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

10 jam lalu

Deretan Pejabat yang akan Hadir dan Terlibat dalam Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

Sedikitnya ada tiga pejabat negara yang akan hadir dan terlibat langsung dalam akad nikah Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.


Pesta Ngunduh Mantu, Kaesang Pangarep Bakal Bagikan Produk Usahanya Gratis ke Warga Solo

11 jam lalu

Pesta Ngunduh Mantu, Kaesang Pangarep Bakal Bagikan Produk Usahanya Gratis ke Warga Solo

Kaesang Pangarep juga mengajak para pelaku UMKM binaannya untuk ikut menampilkan produk andalannya saat acara Ngunduh Mantu.


Jokowi Minta Para Menteri Hilangkan Ego Sektoral

11 jam lalu

Jokowi Minta Para Menteri Hilangkan Ego Sektoral

Jokowi meminta para menteri melakukan konsolidasi data, konsolidasi konsolidasi kebijakan