Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Praktisi Hukum Sebut Indra Kenz dan Doni Salmanan Bisa Dijerat TPPU, Asal..

image-gnews
Saksi terlapor kasus aplikasi Binomo, Indra Kesuma atau Indra Kenz (tengah) berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung  Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, 24 Februari 2022. Penyidik Bareskrim melakukan pemeriksaan terhadap Indra terkait kasus dugaan penipuan investasi bodong aplikasi trading binary option Binomo.  ANTARA/Reno Esnir
Saksi terlapor kasus aplikasi Binomo, Indra Kesuma atau Indra Kenz (tengah) berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, 24 Februari 2022. Penyidik Bareskrim melakukan pemeriksaan terhadap Indra terkait kasus dugaan penipuan investasi bodong aplikasi trading binary option Binomo. ANTARA/Reno Esnir
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Praktisi hukum pidana Rinto Wardhana ikut menanggapi kasus yang menjerat Indra Kesuma atau Indra Kenz dan Doni Salmanan. Keduanya menjadi tersangka karena diduga melanggar pasal berlapis yaitu UU ITE, KUHP, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menurut Rinto, Pasal 27 ayat 2 UU ITE dapat dikenakan kepada afiliator dan atau influencer yang menyampaikan konten yang berisi muatan perjudian. "Disamping itu, Pasal 28 Ayat 1 UU ITE juga dapat dikenakan kepada mereka karena menyebarkan konten berisi kabar bohong yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen," ujar dia dalam keterangan tertulis Rabu, 8 Maret 2022.

Namun, apakah apakah TPPU dapat dikenakan kepada afiliator atau influencer, menurut Rinto tidak bisa. Alasannya mereka tidak secara aktif dan langsung menerima dana dari korban. Sehingga ancaman pasal TPPU kepada afiliator dan influencer tidak dapat dikenakan.

"Penekanannya adalah apakah mereka secara langsung mengelola dana dari korban atau tidak," katanya.

Dalam tindak pidana pencucian uang, biasanya penyidik akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka menelusuri aliran dana di rekening Tersangka.

"Seperti dalam pernyataan saya soal TPPU, maka akan sulit bagi penyidik untuk membuktikan aliran dana berupa penerimaan langsung dana dari para korban," tutur Rinto.

Namun, dia melanjutkan, berbeda jika afiliator atau influencer terbukti menerima dana dari terlapor atau tersangka dari pelaku TPPU. Maka afiliator atau influencer itu dapat dikenakan ketentuan Pasal 5 UU 8 Tahun 2010 dimana pasal 5 ini mengancam siapa saja yang menerima dana yang diduga berasal dari kejahatan. "Atau tindak pidana," ujar dia.

Adapun Yudi Purnomo, eks Pegawai KPK memiliki pandangan berbeda. Ia menyebut afiliator bisa dijerat Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Jadi kenapa Indra Kenz bisa juga disangkakan dengan UU TPPU? Karena tindak pidana penipuan masuk ke dalam asal dari TPPU,” kata Yudi seperti dikutip Tempo dari Channel Youtube Yudi Purnomo Harahap.

Di Pasal 3 menurut Yudi, penyidik harus dapat membuktikan perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 3. Perbuatan ini mulai dari menempatkan, mentransfer, mengalihkan, hingga membelanjakan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Jadi ketika ada uang hasil tindak pidana dibelanjakan, harus benar-benar dibuktikan. Minimal harus ada dua orang saksi lah,” katanya.

Di Pasal 5 yang mengatur soal aliran dana uang hasil kejahatan, Menurut Yudi siapa saja yang menerima uang hasil kejahatan, maka ia juga dapat menjadi tersangka juga. Tetapi, aliran dana ini harus diketahui betul sumbernya dari hasil kejahatan.

“Bisa jadi dia menerima uang, tapi dia enggak tahu karena mungkin nilainya itu enggak besar. Tapi bisa juga nilainya besar dan dia pura-pura engga tahu. Makanya di sini penting untuk patut diduga dalam penyelidikan. Penyidik harus melihat apakah aliran dana itu wajar atau tidak wajar,” ujarnya.

Selanjutnya Pasal 10 tentang orang-orang yang membantu dalam TTPU akan dipidana dengan pidana yang sama. “Jadi, kalau dia cuma bantuin doang ya dia nilainya sama dengan orang yang kena tindak pidana pencucian uang itu tadi. Bedanya, jika tersangka utama dipidana maksimal 20 tahun, yang membantu hanya dipidana maksimal 5 tahun,” kata Yudi.

Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka karena menjadi afiliator aplikasi binary option Binomo pada Kamis, 24 Februari 2022. Sementara Doni Salmanan ditetapkam sebagai tersangka untuk aplikasi Quotex. Kedua aplikasi itu merupakan judi berkedok perdagangan saham.

Indra Kenz dan Doni Salmanan terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. Dan keduanya juga sudah dilakukan penahanan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan menjelaskan penahanan Doni Salmanan dilakukan penahanan karena dua alasan. Alasan subyektif, penyidik khawatir Doni Salmanan melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti.

"Sementara alasan obyektif, ancaman hukuman terhadap Doni di atas 5 tahun. Penyidik akan menelusuri aliran dana dari Doni," tutur Ramadhan kemarin.

Baca: Polisi Dalami Kemungkinan Pacar Indra Kenz Jadi Tersangka

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tak Hanya Hukuman, Ini yang Dibutuhkan Pelaku Judi Online Menurut Psikolog

11 jam lalu

Ilustrasi pemain judi online. Menteri Kordinasi Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengungkap 164 wartawan terlibat judi online dengan analisis transaksi keuangan mencapai Rp1,4 miliar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tak Hanya Hukuman, Ini yang Dibutuhkan Pelaku Judi Online Menurut Psikolog

Masalah judi online tidak akan selesai jika pelaku hanya sekedar dihukum tanpa ada penanganan psikologis. Simak penjelasan psikolog.


Kejagung Sebut Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang Masih Belum Lengkap

18 jam lalu

Panji Gumilang di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Kejagung Sebut Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang Masih Belum Lengkap

Kejaksaan Agung menyebut berkas perkara tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang masih belum lengkap. Apa sebabnya?


Anak Syahrul Yasin Limpo Minta Maaf Atas Kelakuan Ayahandanya yang Terbukti Korupsi

3 hari lalu

Anggota DPR RI dari fraksi partai Nasdem juga putri Syahrul Yasin Limpo, Indira Chunda Thita Syahrul, dihadirkan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan lima orang saksi, Indira Chunda Thita Syahrul, GM Radio Prambors, Dhirgaraya S. Santo dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, Pemilik PT. Maktour Indonesia, Fuad Hasan Masyhur dan Pemilik Suite Travel, Harly Lafian. TEMPO/Imam Sukamto
Anak Syahrul Yasin Limpo Minta Maaf Atas Kelakuan Ayahandanya yang Terbukti Korupsi

KPK memanggil anak dan cucu Syahrul Yasin Limpo alias SYL untuk diperiksa sebagai saksi perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).


KPK Periksa Anak dan Cucu Syahrul Yasin Limpo Hari Ini di Perkara TPPU

3 hari lalu

Anggota DPR RI dari fraksi partai Nasdem juga putri Syahrul Yasin Limpo, Indira Chunda Thita Syahrul, dihadirkan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2024. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Anak dan Cucu Syahrul Yasin Limpo Hari Ini di Perkara TPPU

KPK telah menyatakan akan berupaya menyelesaikan berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo secepatnya.


Gazalba Saleh Bantah Terima Uang Rp 650 Juta untuk Pengurusan Kasus di MA

3 hari lalu

Terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (tengah) mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Sidang tersebut beragenda pemeriksaan tiga saksi yang dihadirkan JPU KPK yakni Kepala Desa Kedunglosari, Tembelang, Jombang, Muhammad Hani, pengusaha UD Logam Jaya Mandiri Jawahirul Fuad, dan karyawan hotel Andi Bagistaf Kodek. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Gazalba Saleh Bantah Terima Uang Rp 650 Juta untuk Pengurusan Kasus di MA

Hakim Agung non aktif, Gazalba Saleh, membantah telah menerima uang Rp 650 juta dalam pengurusan kasus UD Logam Jaya di MA.


Polres Metro Jakarta Barat Ringkus 29 Pelaku Judi Online dengan Transaksi Rp 200 Miliar

6 hari lalu

Polisi gerebek markas judi online di apartemen wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tujuh orang ditangkap dalam kasus ini beserta sejumlah alat elektronik disita. Sumber: Humas Polres Metro Jakarta Barat
Polres Metro Jakarta Barat Ringkus 29 Pelaku Judi Online dengan Transaksi Rp 200 Miliar

Pelaku merupakan sindikat judi online jaringan Kamboja. Jumlah perputaran uang selama kurang lebih 3 bulan terakhir sekitar Rp 200 miliar.


Respons LBH Medan Soal Pernyataan Panglima TNI di Kasus Kematian Wartawan Tribrata TV

7 hari lalu

Eva Meliani Pasaribu, anak jurnalis Tribrata TV Rico Sempurna didampingi tim kuasa hukum melaporkan dugaan keterlibatan prajurit TNI ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, di kasus kematian ayah dan tiga anggota keluarganya. Laporan itu dibuat pada Jumat, 12 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Respons LBH Medan Soal Pernyataan Panglima TNI di Kasus Kematian Wartawan Tribrata TV

LBH Medan merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto soal kasus kematian wartawan Tribrata TV di Karo.


Polisi Grebek Markas Judi Online di Grogol Petamburan

8 hari lalu

Polisi gerebek markas judi online di apartemen wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tujuh orang ditangkap dalam kasus ini beserta sejumlah alat elektronik disita. Sumber: Humas Polres Metro Jakarta Barat
Polisi Grebek Markas Judi Online di Grogol Petamburan

Pelaku termasuk dalam jaringan judi online Kamboja. Mereka mengincar situs dengan domain go.id dan ac.id yang memiliki keamanan lemah.


Kronologi Pembobolan di Bank Jago, Rekening Diduga Hasil Kejahatan?

8 hari lalu

Seorang wanita melintas di depan Logo Bank Jago. ANTARA/Citro Atmoko/am.
Kronologi Pembobolan di Bank Jago, Rekening Diduga Hasil Kejahatan?

Sebanyak 112 rekening nasabah Bank Jago dibobol karyawan.. Bank menyebutkan rekening yang diblokir dan diakses secara ilegal diduga hasil kejahatan


Kecanduan Judi Online dan Zat Adiktif Serupa, Simak Penjelasan Dokter Jiwa

9 hari lalu

Ilustrasi pemain judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie akan mengumumkan karyawan dari Kementerian Kominfo yang bermain judi online, pada Kamis, 27 Juni 2024 mendatang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kecanduan Judi Online dan Zat Adiktif Serupa, Simak Penjelasan Dokter Jiwa

Gangguan akibat judi online antara lain pelaku akan merasa gelisah dan mudah tersinggung saat mencoba mengurangi atau berhenti berjudi.