Dewas BPJamsostek Awasi Manfaat JKP dan JHT


INFO NASIONAL – Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) menegaskan siap mengawasi pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Demikian kesimpulan dalam webinar yang dihelat oleh Bpjamsostek melalui Dewas Menyapa Indonesia dengan tema “Pengawasan Kebijakan & Manfaat JKP X JHT Menuju Pekerja/Buruh Sejahtera”.

Kegiatan ini untuk membahas polemik seputar Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang menyebutkan manfaat JHT dibayarkan sekaligus pada saat peserta mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Munculnya aturan tersebut mendapatkan respon yang cukup beragam dari masyarakat.

Dialog ini dibuka oleh Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI, Indah Anggoro Putri. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa dalam setiap pekerjaan pasti ada risiko kecelakaan maupun hari tua. Karena itu Negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan bagi para buruh atau pekerja.

Terbitnya Permenaker 2 tahun 2022 dinilai tepat kerena pemerintah telah memberikan program JKP bagi pekerja yang ter-PHK. Sehingga JHT dapat dikembalikan sesuai filosofinya yaitu sebagai pelindungan pekerja di hari tua, saat mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. “Jaminan Hari Tua itu untuk hari tua, bukan jaminan hari muda,” kata Indah.

Menanggapi, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban setuju dengan upaya pemerintah untuk mengembalikan JHT sesuai filosofinya. Namun terbitnya peraturan tersebut tidak di waktu yang tepat dan cukup mendadak. Buruh tidak mendapatkan informasi yang jelas. 

“Saya tetap menggarisbawahi timing-nya saja tidak tepat. Kalo kita ngotot soal kembali ke undang undang, itu sudah benar. Karena banyak buruh-buruh yang kehilangan pekerjaan dan memang masih pandemi,” kata Elly.

Menutup webinar, anggota Dewan Pengawas BPJamsostek, M Aditya Warman menyimpulkan bahwa universal coverage dari kepesertaan BPJamsostek sangat ditentukan oleh kolaborasi program. Salah satu bukti nyata yaitu bagaimana pemerintah mengembalikan program JHT sesuai filosofinya, dan di sisi lain telah dipersiapkan program JKP bagi pekerja yang ter-PHK dengan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

Guna memastikan program-program tersebut terselenggara dengan baik, maka sudah menjadi tugas Dewan Pengawas untuk memastikan pengawasan dalam optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi kesejahteraan bagi pekerja buruh. BPJamsostek sebagai Badan Penyelenggara juga menegaskan siap menjalankan program JHT dan JKP sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. (*)






Viral Pekerja PT SAI Apparel Industries Kerja Lembur Tak Dibayar, Kemnaker: Ada Pelanggaran

13 jam lalu

Viral Pekerja PT SAI Apparel Industries Kerja Lembur Tak Dibayar, Kemnaker: Ada Pelanggaran

Usai video viral, Kemnaker memeriksa dan menemukan PT SAI Apparel Industries melakukan pelanggaran karena tak membayar lembur pegawainya.


Pekerja PT SAI Aparel Industries Protes Lembur Tak Dibayar, Begini Videonya yang Viral

16 jam lalu

Pekerja PT SAI Aparel Industries Protes Lembur Tak Dibayar, Begini Videonya yang Viral

Sebuah video viral di media sosial TikTok. Video itu memperlihatkan adu argumen seorang pekerja dengan atasannya di PT SAI Apparel Industries tentang lembur yang tidak dibayar.


RS Royal Progress Gandeng BPJamsostek Lingungi Pekerja Rentan

1 hari lalu

RS Royal Progress Gandeng BPJamsostek Lingungi Pekerja Rentan

Rumah Sakit Royal Progress gandeng BPJamsostek untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan khususnya di Jakarta Utara.


BPJS Ketenagakerjaan Beri Penghargaan untuk Pemkab Muna Barat

3 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Beri Penghargaan untuk Pemkab Muna Barat

Pemkab Muna Barat telah mendaftarkan 2.270 pegawai Non ASN dan 10.424 pekerja rentan.


Videonya Viral, Pekerja Migran di Arab yang Minta Pulang Diamankan Pemerintah

7 hari lalu

Videonya Viral, Pekerja Migran di Arab yang Minta Pulang Diamankan Pemerintah

Kemnaker dan KBRI Riyadh mengamankan pekerja migran Indonesia (PMI) Siti Kurmeisa yang videonya minta dipulangkan viral di media sosial.


BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Wajah Baru Pelayanan di Tangerang

10 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Wajah Baru Pelayanan di Tangerang

Housewarming ini mempermudah pelayanan dengan digitalisasi.


Cara dan Syarat Klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan

13 hari lalu

Cara dan Syarat Klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan

Berikut cara dan syarat klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan sesuai kategori tanpa harus datang ke kantor cabang terdekat.


Kericuhan di PT GNI, Kemnaker Beberkan Target Pemeriksaan Tim Investigasi

18 hari lalu

Kericuhan di PT GNI, Kemnaker Beberkan Target Pemeriksaan Tim Investigasi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan target pemeriksaan tim investigasi atas kericuhan di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang menewaskan pekerja.


UU PPSK Atur Dana Jaminan Hari Tua Hanya Bisa Diambil saat Pensiun, Meninggal atau Catat Total

20 hari lalu

UU PPSK Atur Dana Jaminan Hari Tua Hanya Bisa Diambil saat Pensiun, Meninggal atau Catat Total

Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 atau UU PPSK.


Moeldoko Minta Seluruh Personel KSP Wajib Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

20 hari lalu

Moeldoko Minta Seluruh Personel KSP Wajib Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyerahkan santunan senilai total Rp342 juta kepada ahli waris dari almarhum Sandjaja yang merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan KSP.