Aturan di UU IKN: Tak Ada Pilkada dan DPRD

Editor

Amirullah

Kapal Motor Penumpang (KMP) Manggani melintas di Teluk Balikpapan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu 5 Februari 2022. Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa pilihan transportasi, salah satunya kapal ferry yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Kariangau Balikpapan-Pelabuhan Ferry Penajam lalu dilanjutkan jalur darat. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa ketentuan tentang Ibu Kota Nusantara atau IKN telah diatur dalam Undang-Undang IKN Nomor 3 Tahun 2022. Dalam aturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Selasa, 15 Februari 2022, itu salah satunya mengatur tentang pemilihan Kepala Otorita IKN.

Dalam aturan tersebut, pemilihan Kepala Otorita IKN dan seorang wakilnya merupakan hak prerogatif presiden dan tidak akan dilakukan melalui pemilihan umum.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," bunyi Pasal 5 ayat 4 UU tersebut, seperti dikutip Tempo pada Senin, 21 Februari 2022.

Adapun masa kerja Kepala Otorita IKN adalah lima tahun dan dapat diperpanjang kembali oleh Presiden. Kepala Otorita IKN juga dapat dicopot sebelum masa jabatannya habis oleh Presiden. Dalam aturan ini Presiden Jokowi juga harus sudah menentukan Kepala Otorita IKN maksimal dua bulan setelah UU tentang IKN terbit.

Meski ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden, Kepala Otorita IKN nantinya bakal memiliki hak untuk membuat regulasi di daerah yang dipimpinnya. Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN, pembentukan peraturan IKN selain mengenai pajak dan pungutan lain, serta pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden.

Selain itu, Ibu Kota Nusantara nantinya tidak akan memiliki lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Hal ini disebabkan tidak akan adanya pemilihan legislatif di Ibu Kota Nusantara.

"Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional," bunyi Pasal 5 ayat 3 UU IKN.

Pedoman pembangunan IKN nantinya bakal mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita IKN dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN.

M JULNIS FIRMANSYAH






Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Akademisi Berkontribusi dalam Pembangunan IKN

2 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Akademisi Berkontribusi dalam Pembangunan IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong peran aktif dan kontribusi pakar atau akademisi untuk bersama-sama membahas isu strategis kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

3 hari lalu

Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

Hutama Karya membeberkan bagaimana perusahaan itu membidik sejumlah proyek di IKN seperti pembangunan Istana Wakil Presiden dan rumah susun bagi ASN.


Kementerian PUPR: 12 Tower Hunian Pekerja Konstruksi di IKN Siap Huni

3 hari lalu

Kementerian PUPR: 12 Tower Hunian Pekerja Konstruksi di IKN Siap Huni

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan sudah membangun sebanyak 22 tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di Ibu Kota Nusantara.


Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

3 hari lalu

Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan penanganan pada awal pandemi Covid-19 setara dengan biaya pembangunan dua Ibu Kota Negara


Insentif Pajak untuk Investor IKN

3 hari lalu

Insentif Pajak untuk Investor IKN

Pemerintah kembali memberikan insentif kepada calon investor Ibu Kota Negara atau IKN, kali ini berupa insentif pajak.


Sejumlah Fakta Seputar Rumah Menteri di IKN yang Telan Biaya Rp 537,1 Miliar

4 hari lalu

Sejumlah Fakta Seputar Rumah Menteri di IKN yang Telan Biaya Rp 537,1 Miliar

Rumah tapak jabatan menteri yang akan dibangun di IKN menelan biaya Rp 537,1 Miliar. Seperti apa fakta rumah tapak jabatan menteri itu? Simak deretan faktanya.


Terkini: Viral Petani Tomat Buang Hasil Panen, Sandiaga Sebut Healing Tanpa Kepala Pening Cukup ke Bali

4 hari lalu

Terkini: Viral Petani Tomat Buang Hasil Panen, Sandiaga Sebut Healing Tanpa Kepala Pening Cukup ke Bali

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu siang, 25 Januari 2022 dimulai dari tanggapan Kementerian Pertanian atas video viral petani yang membuang


Bahlil Sebut Aturan Kemudahan Berusaha di IKN Sudah Rampung: Udah Diteken

4 hari lalu

Bahlil Sebut Aturan Kemudahan Berusaha di IKN Sudah Rampung: Udah Diteken

Menteri Bahlil Lahadalia menyatakan RPP yang berisi pemberian izin usaha dan kemudahan berusaha di IKN telah rampung dibahas. Kapan diumumkan?


Otorita IKN Umumkan Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Hari Ini, Simak Cara Mengeceknya

4 hari lalu

Otorita IKN Umumkan Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Hari Ini, Simak Cara Mengeceknya

Otorita IKN mengumumkan hasil seleksi uji kompetensi pada seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya pada hari ini.


Terpopuler: Profil Solo Safari hingga Jokowi Pastikan Usulan Biaya Haji Rp 69 Juta Belum Final

4 hari lalu

Terpopuler: Profil Solo Safari hingga Jokowi Pastikan Usulan Biaya Haji Rp 69 Juta Belum Final

Berita terpopuler bisnis pada Selasa, 24 Januari 2023, dimulai dari profil Solo Safari yang baru dikunjungi Presiden Jokowi saat libur Imlek lalu.