DPD Pertanyakan Ambang Batas Pencalonan Presiden


INFO NASIONAL-Anggota MPR RI Kelompok DPD dapil Bengkulu Ahmad Kanedi mengatakan, syarat Presidential Threshol (PT) sebesar 20 persen dalam sistem Pemilihan Presiden di Indonesia merupakan sesuatu yang membingungkan.

Hal itu karena syarat Presidential Threshol sebesar 20 persen tidak sesuai dengan perintah konstitusi. Pemakaian PT juga  ditentang sebagian besar ahli tata negara dan kalangan perguruan tinggi. Bahkan, syarat ambang batas calon presiden  juga tidak ditemukan dalam praktek ketatanegaraan, di negara manapun di dunia. 

"Saya sudah berkeliling di berbagai kampus, hasilnya tidak ada satupun yang setuju dengan Presidential Threshol yang dipraktikkan dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia," kata Ahmad Kanedi.
Pernyataan tersebut disampaikan Kanedi pada Seminar Pustaka Akademik bertema Presidential Threshold Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seminar diselenggarakan MPR RI bersama Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) pada Sabtu, 19 Februari 2022.
Di berbagai kampus yang dikunjungi, Kanedi kerap mendapat pertanyaan, mengapa ketentuan ambang batas pencalonan presiden, itu masih gunakan. Padahal, ketentuan itu jelas-jelas tidak sesuai amanat konstitusi.
Syarat pencalonan presiden, sesuai ketentuan konstitusi  adalah warga negara Indonesia, tidak pernah menerima kewarganegaraan negara lain, tidak pernah berkhianat dan tidak melakukan tindak korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Selain itu, presiden dan wakilnya, dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
"Ini adalah penyimpangan yang terjadi dalam praktek politik dan harus kita sadari bersama. Meski menyatakan dirinya sebagai negara hukum, nyatanya belum semua aturan main dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  mengikuti aturan hukum yang ada. Sebagian merupakan hasil dari kesepakatan politik oleh para elit partai politik," kata Kanedi, menambahkan. 
Pernyataan serupa disampaikan pakar Hukum Tatanegara UNIB, Ardilafisa. Menurutnya, seluruh perguruan tinggi menolak berlakunya Presidential Threshold. Karena keberadaan Presidential Threshol adalah inkonstitusional. 
"Mestinya ambang batas itu digunakan untuk menentukan pemenang, jadi besarnya 50 persen plus satu. Jika dalam pilpres belum ada yang mencapai ambang batas tersebut, maka dilakukan pemilihan kedua. Akan tetapi, bukan menggunakan ambang batas untuk menentukan calon presiden. Silakan semua calon, ikut dalam kontestasi, pemenangnya adalah dia yang dapat 50 persen plus satu," kata Ardilafisa, menambahkan. 
Pada kesempatan itu, Ardilafisa juga menyampaikan kekhawatirannya terkait pemilu serentak yang akan digelar pertama pada 2024. menurutnya, rencana tersebut sangat membahayakan.  Karena pada akhir periode 2024-2029 semua pejabat negara harus meletakkan jabatannya pada waktu yang bersamaan. 
"Apa jadinya jika pada saatnya pemilu gagal dilaksanakan, sementara semua pejabat negara  selesai waktu jabatannya. Ini juga harus menjadi pertimbangan. Negara tidak hanya dibahas dari sisi efisiensi saja, sehingga dilakukan pemilu secara serentak," katanya.
Turut hadir pada acara tersebut Wakil Rektor UNIB  Bidang Kemahasiswaan Dr. Chandra Irawan, M. Hum,  Dekan Fakultas Hukum UNIB Dr. Amancik, M.Hum, serta Koordinator Bidang Perpustakaan MPR RI Yusniar. 
Sebagai informasi, dalam rangkaian acara seminar juga dilakukan seremoni penandatanganan perjanjian kerja sama antara perpustakaan MPR RI dan perpustakaan Fakultas Hukum UNIB. (*)





HikVision ColorVu AI Camera CCTV: Tepat, Aman, dan Akurat

1 jam lalu

HikVision ColorVu AI Camera CCTV: Tepat, Aman, dan Akurat

Kamera CCTV yang sudah dilengkapi teknologi AI ini memiliki kemampuan yang lebih baik daripada kamera CCTV konvensional.


Insentif Pajak untuk Energi Hijau

1 jam lalu

Insentif Pajak untuk Energi Hijau

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil untuk menanggulangi perubahan iklim.


BNI dan Pemkot Cilegon Kerja Sama Kembangkan Smart City

3 jam lalu

BNI dan Pemkot Cilegon Kerja Sama Kembangkan Smart City

Sinergi ini berfokus pada pengembangan ekosistem dan dukungan untuk program digitalisasi di Kota Cilegon.


Indonesia Raih 2 Gelar Juara di Indonesia Masters 2023

19 jam lalu

Indonesia Raih 2 Gelar Juara di Indonesia Masters 2023

Seluruh atlet bulu tangkis berterima kasih kepada BNI yang telah memberi dukungan penuh.


BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Kenyamanan dan Kecepatan Pelayanan

23 jam lalu

BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Kenyamanan dan Kecepatan Pelayanan

BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan transformasi layanan dengan simplifikasi proses klaim melalui JMO yang berhasil memangkas proses klaim dari 5 hari menjadi hanya 15 menit.


Asbisindo Optimis Industri Perbankan Syariah Tetap Tumbuh Double Digit

1 hari lalu

Asbisindo Optimis Industri Perbankan Syariah Tetap Tumbuh Double Digit

Perbankan syariah harus berjuang lebih keras lagi untuk menghadapi tantangan di tahun ini karena menghadapi tingginya kenaikan bagi hasil serta likuiditas yang ketat.


KKP Kenalkan Program Ekonomi Biru ke Mahasiswa

1 hari lalu

KKP Kenalkan Program Ekonomi Biru ke Mahasiswa

Program KKP untuk pengembangan wisata dilaksanakan pula melalui Program Desa Wisata Bahari sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 93 Tahun 2020.


Timnas Bulu Tangkis Indonesia Berjuang di Final Daihatsu Indonesia Master 2023

1 hari lalu

Timnas Bulu Tangkis Indonesia Berjuang di Final Daihatsu Indonesia Master 2023

Dua tunggal putra Jonatan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo berhasil mengalahkan atlet China Shi Yuqi dan atlet Hongkong Angus Ng Ka Long.


Dukung Penurunan Angka Prevalensi Stunting, PNM Edukasi Ratusan Nasabah

1 hari lalu

Dukung Penurunan Angka Prevalensi Stunting, PNM Edukasi Ratusan Nasabah

Perempuan memiliki peran paling besar dalam mengedukasi keluarganya agar menerapkan hidup bersih dan sehat.


GoTo Dukung Paviliun Indonesia, Hadirkan Kopi khas Indonesia di Swiss

1 hari lalu

GoTo Dukung Paviliun Indonesia, Hadirkan Kopi khas Indonesia di Swiss

GoTo mendukung agenda pemerintah Indonesia di tingkat global dalam mendorong hilirisasi industri dan investasi yang berkelanjutan