Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terpopuler Nasional: Akun Wadas Melawan Diblokir dan Polemik Mars KPK

Reporter

image-gnews
Ketua KPK, Firli Bahuri, menyampaikan laporan kinerja akhir tahun, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 29 Desember 2021. Dari total nominal Rp 7,9 miliar laporan gratifikasi, sebanyak Rp 2,29 miliar laporan gratifikasi yang diterima telah ditetapkan menjadi milik negara.  TEMPO/Imam Sukamto
Ketua KPK, Firli Bahuri, menyampaikan laporan kinerja akhir tahun, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 29 Desember 2021. Dari total nominal Rp 7,9 miliar laporan gratifikasi, sebanyak Rp 2,29 miliar laporan gratifikasi yang diterima telah ditetapkan menjadi milik negara. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita seputar akun Wadas Melawan yang ditangguhkan dan Mars KPK menjadi perhatian pembaca sepanjang Kamis, 17 Februari 2022. Tempo mencoba merangkum dua berita terpopuler tersebut.

Akun Wadas Melawan

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate mengatakan pihaknya tak pernah mengusulkan pemblokiran terhadap akun Twitter @wadas_melawan yang kerap membagikan informasi soal kejadian di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Akun dengan 63 ribu pengikut itu pada Rabu kemarin tidak bisa lagi diakses karena di-take down alias diblokir oleh Twitter.

"Sepengetahuan saya Kominfo belum pernah mengusulkan pemblokiran atau take down atas akun wadas _melawan dimaksud," ujar Johnny saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 Februari 2022.

Meski begitu, Johnny mengatakan Kominfo bakal melakukan konfirmasi ke internal mengenai pemblokiran tersebut. Johnny mengatakan bakal mengabari hasil konfirmasi tersebut kepada Tempo. "Namun secara umum terhadap konten yang melanggar UU dan peraturan akan terus diamati dan dibersihkan untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat umum," ujar Johnny.

Sebelumnya, akun dengan profil lengkap GEMPADEWA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas) Menolak Keras Eksploitasi di Bumi Wadas hilang dari Twitter. Hal itu kemudian mendapat kecaman dari Koalisi Advokat untuk Keadilan GEMPADEWA, Julian Duwi Prasetya. "Ini jelas upaya pembungkaman suara-suara kritis dari masyarakat," kata Julian.

Menurut Julian, kejadian yang dialami akun @Wadas_Melawan ini bukanlah kali pertama. Sebelumnya, akun tersebut juga sudah beberapa kali diretas.

Bahkan beberapa hari lalu, akun Instagram LBH Yogyakarta juga sempat tak bisa diakses sejak Selasa, 8 Februari 2022, pukul 23.20 WIB. Akun tersebut digunakan mengunggah konten tentang penangkapan warga Desa Wadas oleh polisi.

Direktur LBH Yogyakarta Yogi Zul Fadhli mengatakan hingga Rabu pagi, 9 Februari 2022, akun tersebut belum pulih. "Tak bisa diakses sejak semalam," kata dia melalui pesan singkat.

Sekarang, akun Instagram LBH Yogyakarta ini sudah dapat diakses dengan normal. Julian menyebut akun tersebut down selama 1x24 jam saat itu. "Ini memang ada pembungkaman secara masif," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan ditangguhkannya akun Twitter @Wadas_Melawan, Julian menyebut pihaknya akan mencoba mengkonfirmasi ke Kominfo maupun pihak Twitter untuk mencari tahun penyebab status suspend ini.

Mars KPK

Manajer Kampanye Indonesia Memanggil 57+ Institute Benydictus Siumlala mengkritik tindakan Ketua KPK Firli Bahuri yang memberikan penghargaan ke istrinya sendiri, Ardina Safitri. Dia menganggap ada unsur korupsi dalam tindakan tersebut.

“Sebegitu butuh penghargaan kah? Sampai harus begini? Dalam skala kecil di kejadian receh ini ada conflict of interest, ada trading in influence, ada nepotisme, dan perilaku koruptif lain,” kata Beny lewat akun Twitternya, Kamis, 17 Februari 2022.

Firli memberikan penghargaan kepada istrinya yang menciptakan himne dan mars KPK. Penyerahan penghargaan dilakukan dalam acara Launching Lagu Mars dan Hymne KPK di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Kamis, 17 Februari 2022. Pemberian penghargaan itu sekaligus menandai bahwa lagu ciptaan Dina itu akan menjadi lagu resmi di KPK.

Beny mengatakan memberikan penghargaan kepada istri atas nama lembaga KPK merupakan tindakan menjijikkan. Dia khawatir tindakan seperti itu akan diikuti dengan pemberian penghargaan lain kepada keluarga pimpinan dan pejabat KPK lainnya. Dia menganggap tindakan itu merusak nilai di komisi antirasuah.

“Atau kesimpulannya, KPK yang sebegini menjijikkannya yang justru diinginkan oleh pemerintah?” kata dia soal pembuatan Mars KPK.

Baca: Firli Berharap Mars dan Himne Jadi Inspirasi Pegawai KPK dalam Bekerja

M JULNIS FIRMANSYAH | ROSSENO AJI

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Istana Belum Berencana Mengambil Langkah Hukum terhadap Agus Rahardjo

39 menit lalu

Ketua KPK Agus Rahardjo menjawab pertanyaan wartawan setelah menyerahkan berkas uji materi UU KPK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Istana Belum Berencana Mengambil Langkah Hukum terhadap Agus Rahardjo

Istana memastikan belum akan mengambil langkah hukum terhadap eks Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengungkap dugaan intervensi oleh Presiden Jokowi


Wamenkumham Eddy Hiariej Ajukan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi

1 jam lalu

Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej alias Eddy Hiariej hadir untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan dan pengaduan terhadap dirinya, di bagian Pengaduan Masyarakat KPK, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Dalam laporan oleh Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso pada 14 Maret 2023, Eddy dituding menerima Rp 7 miliar melalui asisten pribadinya. TEMPO/Imam Sukamto
Wamenkumham Eddy Hiariej Ajukan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi

Ari Dwipayana mengatakan Istana sudah menerima surat pengunduran diri Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.


Eks Penyidik KPK Sebut Syarat Penahanan Tersangka Firli Bahuri Sudah Terpenuhi

1 jam lalu

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023. Firli diperiksa oleh penyidik gabungan Bareskrim dan Polda Metro Jaya selama 9 jam, selebihnya Firli akan mengikuti aturan hukum yang masih berjalan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Eks Penyidik KPK Sebut Syarat Penahanan Tersangka Firli Bahuri Sudah Terpenuhi

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo sebut penahanan Firli Bahuri bisa jadi kado terindah di hari antikorupsi sedunia. Syarat penahanan sudah terpenuhi.


Agus Rahardjo Sebut 2 Eks Ajudannya Bungkam Soal Cerita Pertemuan Dia dengan Jokowi

2 jam lalu

Pimpinan KPK periode 2016-2019 Agus Rahardjo, Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode M. Syarief saling bergandengan tangan saat memberikan keterangan pers terkait laporan kinerja KPK 2016-2019 menjelang berakhirnya masa jabatan mereka, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019. ANTARA
Agus Rahardjo Sebut 2 Eks Ajudannya Bungkam Soal Cerita Pertemuan Dia dengan Jokowi

Agus Rahardjo mengatakan 2 eks ajudannya kini bungkam soal pertemuannya dengan Jokowi.


Pusat Data Nasional Perkuat Kedaulatan Data Indonesia

2 jam lalu

Pusat Data Nasional Perkuat Kedaulatan Data Indonesia

Uni Eropa juga menggaungkan pentingnya kedaulatan teknologi. Semua pihak harus siap melindungi Pusat Data Nasional yang sedang disiapkan pemerintah.


Kemkominfo Berkoordinasi dengan Sejumlah Pemangku Kepentingan untuk Memastikan Keamanan Data Pusat Nasional

2 jam lalu

Kemkominfo Berkoordinasi dengan Sejumlah Pemangku Kepentingan untuk Memastikan Keamanan Data Pusat Nasional

Badan Siber dan Sandi Negara terus menguji sistem keamanan PDN di level infrastruktur dan aplikasi.


Integrasi di PDN Mudahkan Konsolidasi Data Nasional

2 jam lalu

Integrasi di PDN Mudahkan Konsolidasi Data Nasional

PDN akan memangkas biaya operasional 27.000 server yang tersebar di berbagai instansi. Integrasi di PDN juga memudahkan pemerintah menetapkan kebijakan yang tepat guna.


Dewas KPK Segera Tentukan Perkara Firli Bahuri Masuk Sidang Etik atau Tidak

3 jam lalu

Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris (kiri) memberikan keterangan pers di Gedung ACLCKPK, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Dewas KPK Segera Tentukan Perkara Firli Bahuri Masuk Sidang Etik atau Tidak

Dewas KPK segera menetapkan dugaan perkara Firli Bahuri dilanjutkan ke sidang etik atau tidak. Namun, Dewas KPK terlebih dahulu mendiskusikan di internal Dewas KPK.


Minta Polisi Tahan Firli Bahuri, Eks Penyidik KPK: Kado Terindah Bagi Masyarakat

3 jam lalu

Ketua Wadah Pegawai KPK juga anggota tim penyidik (nonaktif), Yudi Purnomo, membawa pulang barang-barang pribadi dari ruang kerjanya, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 16 September 2021. Yudi Purnomo bersama , bersama 56 pegawai KPK lainnya resmi diberhentikan dengan hormat yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dalam Tes Wawasan Kebangsaan untuk beralih menjadi Aparatur Sipil Negara, mulai 30 September ini. TEMPO/Imam Sukamto
Minta Polisi Tahan Firli Bahuri, Eks Penyidik KPK: Kado Terindah Bagi Masyarakat

Eks penyidik KPK meminta polisi segera menahan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri. Penahanan ini dinilai sebagai kado terindah bagi masyarakat.


Eks Penyidik KPK: Jika Firli Bahuri Ditahan Hari Ini, Kado Perayaan Hari Antikorupsi

3 jam lalu

Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan bersama Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo menjawab pertanyaan  wartawan usai menjalani asesmen atau uji kompetensi di Gedung Transnasional Crime Center (TNCC), Divisi Humas Polri, Jakarta, Selasa, 7 Desember 2021. Sebanyak 44 mantan pegawai KPK menjalani asesmen atau uji kompetensi dalam rangka perekrutan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepolisian Republik Indonesia (Polri). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Eks Penyidik KPK: Jika Firli Bahuri Ditahan Hari Ini, Kado Perayaan Hari Antikorupsi

Yudhi Purnomo mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menahan Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.