Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terpopuler Nasional: Akun Wadas Melawan Diblokir dan Polemik Mars KPK

Reporter

image-gnews
Ketua KPK, Firli Bahuri, menyampaikan laporan kinerja akhir tahun, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 29 Desember 2021. Dari total nominal Rp 7,9 miliar laporan gratifikasi, sebanyak Rp 2,29 miliar laporan gratifikasi yang diterima telah ditetapkan menjadi milik negara.  TEMPO/Imam Sukamto
Ketua KPK, Firli Bahuri, menyampaikan laporan kinerja akhir tahun, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 29 Desember 2021. Dari total nominal Rp 7,9 miliar laporan gratifikasi, sebanyak Rp 2,29 miliar laporan gratifikasi yang diterima telah ditetapkan menjadi milik negara. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita seputar akun Wadas Melawan yang ditangguhkan dan Mars KPK menjadi perhatian pembaca sepanjang Kamis, 17 Februari 2022. Tempo mencoba merangkum dua berita terpopuler tersebut.

Akun Wadas Melawan

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate mengatakan pihaknya tak pernah mengusulkan pemblokiran terhadap akun Twitter @wadas_melawan yang kerap membagikan informasi soal kejadian di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Akun dengan 63 ribu pengikut itu pada Rabu kemarin tidak bisa lagi diakses karena di-take down alias diblokir oleh Twitter.

"Sepengetahuan saya Kominfo belum pernah mengusulkan pemblokiran atau take down atas akun wadas _melawan dimaksud," ujar Johnny saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 Februari 2022.

Meski begitu, Johnny mengatakan Kominfo bakal melakukan konfirmasi ke internal mengenai pemblokiran tersebut. Johnny mengatakan bakal mengabari hasil konfirmasi tersebut kepada Tempo. "Namun secara umum terhadap konten yang melanggar UU dan peraturan akan terus diamati dan dibersihkan untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat umum," ujar Johnny.

Sebelumnya, akun dengan profil lengkap GEMPADEWA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas) Menolak Keras Eksploitasi di Bumi Wadas hilang dari Twitter. Hal itu kemudian mendapat kecaman dari Koalisi Advokat untuk Keadilan GEMPADEWA, Julian Duwi Prasetya. "Ini jelas upaya pembungkaman suara-suara kritis dari masyarakat," kata Julian.

Menurut Julian, kejadian yang dialami akun @Wadas_Melawan ini bukanlah kali pertama. Sebelumnya, akun tersebut juga sudah beberapa kali diretas.

Bahkan beberapa hari lalu, akun Instagram LBH Yogyakarta juga sempat tak bisa diakses sejak Selasa, 8 Februari 2022, pukul 23.20 WIB. Akun tersebut digunakan mengunggah konten tentang penangkapan warga Desa Wadas oleh polisi.

Direktur LBH Yogyakarta Yogi Zul Fadhli mengatakan hingga Rabu pagi, 9 Februari 2022, akun tersebut belum pulih. "Tak bisa diakses sejak semalam," kata dia melalui pesan singkat.

Sekarang, akun Instagram LBH Yogyakarta ini sudah dapat diakses dengan normal. Julian menyebut akun tersebut down selama 1x24 jam saat itu. "Ini memang ada pembungkaman secara masif," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan ditangguhkannya akun Twitter @Wadas_Melawan, Julian menyebut pihaknya akan mencoba mengkonfirmasi ke Kominfo maupun pihak Twitter untuk mencari tahun penyebab status suspend ini.

Mars KPK

Manajer Kampanye Indonesia Memanggil 57+ Institute Benydictus Siumlala mengkritik tindakan Ketua KPK Firli Bahuri yang memberikan penghargaan ke istrinya sendiri, Ardina Safitri. Dia menganggap ada unsur korupsi dalam tindakan tersebut.

“Sebegitu butuh penghargaan kah? Sampai harus begini? Dalam skala kecil di kejadian receh ini ada conflict of interest, ada trading in influence, ada nepotisme, dan perilaku koruptif lain,” kata Beny lewat akun Twitternya, Kamis, 17 Februari 2022.

Firli memberikan penghargaan kepada istrinya yang menciptakan himne dan mars KPK. Penyerahan penghargaan dilakukan dalam acara Launching Lagu Mars dan Hymne KPK di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Kamis, 17 Februari 2022. Pemberian penghargaan itu sekaligus menandai bahwa lagu ciptaan Dina itu akan menjadi lagu resmi di KPK.

Beny mengatakan memberikan penghargaan kepada istri atas nama lembaga KPK merupakan tindakan menjijikkan. Dia khawatir tindakan seperti itu akan diikuti dengan pemberian penghargaan lain kepada keluarga pimpinan dan pejabat KPK lainnya. Dia menganggap tindakan itu merusak nilai di komisi antirasuah.

“Atau kesimpulannya, KPK yang sebegini menjijikkannya yang justru diinginkan oleh pemerintah?” kata dia soal pembuatan Mars KPK.

Baca: Firli Berharap Mars dan Himne Jadi Inspirasi Pegawai KPK dalam Bekerja

M JULNIS FIRMANSYAH | ROSSENO AJI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

51 menit lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada wartawan terkait gugatannya terhadap UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 November 2022. Nurul Ghufron menggugat UU KPK ke MK terkait batas umur minimal pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra
Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.


Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

8 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.


Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

10 jam lalu

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (dua kanan) menunjukkan barkas laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?


Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

10 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.


Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

11 jam lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho memberikan keterangan soal keributan dirinya dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di Gedung C1 KPK pada Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.


Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

11 jam lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho memberikan keterangan soal keributan dirinya dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di Gedung C1 KPK pada Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.


Tanggapan KPK Hingga Dewas KPK Soal Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

11 jam lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho memberikan keterangan soal keributan dirinya dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di Gedung C1 KPK pada Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Tanggapan KPK Hingga Dewas KPK Soal Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tanggapan internal KPK, Dewas KPK, hingga PPATK.


Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

12 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Antara/Benardy Ferdiansyah
Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, mendapat sorotan publik. Berikut sejumlah kontroversi Nurul Ghufron.


Novel Baswedan dan Eks Pegawai KPK Lainnya Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

12 jam lalu

Eks Pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang diwakili oleh Novel Baswedan, M Praswad Nugraha, dan Yudi Purnomo Harahap melaporkan ke Dewas KPK soal dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas pelaporannya terhadap Anggota Dewas KPK Albertina Ho, Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Novel Baswedan dan Eks Pegawai KPK Lainnya Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Novel Baswedan dkk melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas dugaan pelanggaran kode etik karena telah melaporkan Anggota Dewas KPK Albertina Ho.


Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

14 jam lalu

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia alias MAKI, Boyamin Saiman, menghadiri sidang praperadilan atas belum ditahannya bekas Ketua KPK, Firli Bahuri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Maret 2024. Dalam gugatannya, MAKI mendesak Polda Metro Jaya, Kapolri, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera menahan Firli. Alasannya, Firli telah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sejak 22 November 2023.  Tempo/ Adil Al Hasan
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.