Ketua Panja DPR Desak Permen ATR/BPN No 21 Tahun 2021 Ditinjau


INFO NASIONAL - Ketua Panja Mafia Tanah Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengungkapkan keberadaan dari Peraturan Menteri (Permen) Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2021, perlu untuk ditinjau (review) kembali. Pasalnya dinilai telah menjadi alat bagi para mafia tanah dalam bermain perkara di Pengadilan.

"Yang pertama menyangkut Permen 21 tahun 2021 ini, keberadaan dari Permen ini telah menciptakan hambatan-hambatan di lapangan. Terlebih dalam penyelesaian konflik tumpang tindih kepemilikan tanah," ujarnya dalam rapat kerja bersama Menteri ATR BPN Sofyan Djalil di Komisi II DPR RI, Kamis, 17 Februari 2022.

Lebih lanjut Junimart mengatakan, akibat dari keberadaan Permen tersebut, banyak masalah pertanahan yang seharusnya dapat diselesaikan di luar pengadilan, harus berlanjut ke meja hijau. Hal itu menurutnya, semakin memberi ruang bagi para mafia tanah untuk melancarkan aksinya untuk menguasai tanah yang bukan miliknya.

 "Akibatnya Permen ini sekarang dijadikan alat bagi para mafia tanah untuk bermain perkara di pengadilan. Karena Permen ini mengharuskan penyelesaian masalah pertanahan harus melalui pengadilan," katanya.

Sementara di sisi lain, keberadaan pengadilan saat ini telah menjadi ladang bagi para mafia tanah. Para mafia tanah kerap kali menjadikan pengadilan untuk meraih legalitas kepemilikan tanah, melalui cara-cara kotor. Diantaranya dengan mengkondisikan para penegak hukum bahkan oknum hakim tertentu untuk menangani perkara mereka.

"Kedua di Pengadilan sekarang ini menjadi salah satu tempat bagi para mafia tanah, untuk mendapatkan legalitas atas tanah yang bukan hak mereka. Karena di pengadilan yang tidak punya hak juga bisa menang. Bahkan para mafia tanah itu bisa menunjuk oknum Hakim-hakim yang itu-itu saja, untuk memenangkan perkara mereka," ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Karenanya, selain meminta keberadaan dari Permen 21 tahun 2021 untuk ditinjau bahkan direvisi kembali, Junimart juga mendorong, agar Kementerian ATR BPN segera melakukan upaya pembentukan Hakim Adhock Pertanahan yang bertugas khusus mengadili masalah pertanahan di seluruh pengadilan di Indonesia.

"Untuk itu saya mendorong agar Menteri ATR BPN segera membangun komunikasi dengan Mahkamah Agung. Guna pembentukan Hakim Adhock Pertanahan yang bertugas mengadili masalah pertanahan di seluruh pengadilan di Indonesia ini. Hakim perkara pertanahan harus orang yang paham masalah pertanahan. Silakan teman-teman yang dari awal berkarir di BPN untuk mengikuti seleksinya. Ini akan lebih tepat tentunya," kata Junimart.(*)






Rekayasa Lalu Lintas Seputar DPR Senayan akibat Demo Aparatur Pemerintah Desa

12 hari lalu

Rekayasa Lalu Lintas Seputar DPR Senayan akibat Demo Aparatur Pemerintah Desa

Polda Metro Jaya terapkan rekayasa lalu lintas di sekitar DPR-MPR.


Buruh Harian Laporkan Sengketa Lahan di Teluknaga Tangerang ke MA, KY dan DPR

23 hari lalu

Buruh Harian Laporkan Sengketa Lahan di Teluknaga Tangerang ke MA, KY dan DPR

Kasus sengketa lahan ini sudah masuk ke kasasi. Amsari , 72 tahun meminta Badan Pengawas MA, KY dan DPR mengawasi kasus ini.


KPK Sebut Temukan 244 Kasus Mafia Tanah Dalam Empat Tahun Terakhir

25 hari lalu

KPK Sebut Temukan 244 Kasus Mafia Tanah Dalam Empat Tahun Terakhir

Nurul Ghufron mengatakan hingga 2022 KPK telah mendapati 31.228 kasus pertanahan, 244 kasus di antaranya diakibatkan oleh mafia tanah.


Lodewijk Hadiri Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI

40 hari lalu

Lodewijk Hadiri Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI

Serah terima jabatan berlangsung di Plaza Mabes TNI Cilangkap.


Yudo Margono Janji Telusuri Kabar Pensiunan TNI Jadi Beking Tambang Ilegal

41 hari lalu

Yudo Margono Janji Telusuri Kabar Pensiunan TNI Jadi Beking Tambang Ilegal

Kabar ada pensiunan TNI jadi beking tambang ilegal ditanggapi oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang baru dilantik Jokowi hari ini.


Anggota DPR Jenguk PRT Korban Penganiayaan Majikan

45 hari lalu

Anggota DPR Jenguk PRT Korban Penganiayaan Majikan

Luluk Nur Hamida berharap RUU PPRT kembali dibahas segera.


Komisi IV Minta Bulog Bersiap Serap Beras Petani saat Panen Raya

52 hari lalu

Komisi IV Minta Bulog Bersiap Serap Beras Petani saat Panen Raya

Panen raya diperkirakan berlangsung pada Maret 2023.


DPR Pastikan UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat

52 hari lalu

DPR Pastikan UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat

Bambang Pacul menyatakan DPR telah melakukan berbagai dialog publik dan sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat.


Petani Demo Pengadilan Agama Kota Bogor, Tolak Putusan Sengketa Lahan di Katulampa

52 hari lalu

Petani Demo Pengadilan Agama Kota Bogor, Tolak Putusan Sengketa Lahan di Katulampa

Menurut pendemo, Pengadilan Agama seharusnya hanya mengurus proses wakaf, bukan mengenai siapa yang berhak atas penguasaan lahan tersebut.


Kunjungan ke Tangsel, DPR Minta Pemkot Tingkatkan Pelayanan Publik

53 hari lalu

Kunjungan ke Tangsel, DPR Minta Pemkot Tingkatkan Pelayanan Publik

Pelayanan publik harus menyentuh seluruh golongan termasuk masyarakat yang masih lemah.