TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan usulan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun sudah memperhatikan banyak pertimbangan. Pramono menuturkan ada sejumlah faktor yang menjadi dasar perhitungan sehingga anggaran ini naik tiga kali lipat dibanding dana Pemilu 2019.
Faktor pertama, kata Pramono, adalah kenaikan jumlah pemilih. Pada Pemilu 2024, KPU memprediksi ada penambahan jumlah pemilih sebanyak 10 juta hingga 15 juta orang dibanding Pemilu 2019. Penambahan jumlah pemilih ini, menurut Pramono, berimplikasi pada penambahan jumlah tempat pemungutan suara.
Selanjutnya, Pramono menuturkan, KPU memperhitungkan penambahan honor badan ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS. Pada 2019, honor KPPS untuk ketua adalah sebesar Rp 550 ribu dan anggota Rp 500 ribu. "Kami ingin naikkan menjadi Rp 1 juta," kata Pramono, Rabu, 16 Februari 2022.
Kenaikan honor badan ad hoc, kata Pramono, akan menambah anggaran sebesar Rp 3,5 triliun. Angka ini diperoleh dari perhitungan 9 KPPS kali 810 ribu TPS kali Rp 500 ribu.
Faktor lain, kata Pramono, situasi pandemi Covid-19 yang membutuhkan biaya tambahan bagi penyelenggara pemilu. Pada Pemilu 2024 nanti, penyelenggara akan membutuhkan alat pelindung diri sepanjang tahapan pemilu dan pilkada. Untuk Pilkada 2020 di 270 daerah saja, Pramono menyebutkan, biaya kebutuhan tambahan di masa pandemi mencapai Rp 2,5 triliun. "Maka secara nasional dengan tahapan lebih panjang, bisa mencapai Rp 7,5 triliun hingga Rp 10 triliun," ujar Pramono.
KPU juga mempertimbangkan untuk memperkuat sarana prasarana kantor KPU di kabupaten, kota, ataupun provinsi. Dengan penambahan anggaran, KPU menyiapkan fitur-fitur baru di bidang IT supaya penyelenggaran Pemilu 2024 bisa efektif, efisien dan tidak terlalu membebani petugas dan peserta.
Pramono menuturkan ada 11 aplikasi yang dimanfaatkan KPU untuk Pemilu 2024. Aplikasi itu sudah digunakan beberapa tahun terakhir namun akan diperkuat, diantaranya: Sipol, Sidalih, Sidapil, Sirekap, Silog, Sidakam, Siakba, Sicoklit, Silon hingga Sitps. Empat aplikasi awal hasil bekerja sama dengan ITB, sementara sisanya swakelola. "Masing-masing ada sendiri, tapi data di masing-masing aplikasi terintegrasi," kata Pramono.
Dibanding tahun-tahun sebelumnya, usulan anggaran Pemilu 2024 mengalami lompatan signifikan. Pada 2014, anggaran pemilu mencapai Rp 15,62 triliun. Pemilu 2019, anggarannya meningkat jadi Rp 25,59 triliun.
MAYA AYU PUSPITASARI
