TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid ikut melakukan advokasi dalam kasus Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dia datang langsung menemui warga yang pro dan kontra terhadap proyek pembangunan Bendungan Bener dan tambang batu andesit di Wadas, pada Sabtu, 12 Februari 2022.
Setelah bertemu dengan warga dan melihat kembali beberapa advokasi yang dilakukannya, Alissa mengaku menemukan pola yang sama, termasuk problem-problem yang mendasar.
“Misalnya mulai dari Kendeng dulu, Sukolilo, lalu Rembang, kemudian beberapa konflik lain yang lebih kecil skalanya seperti di Kendal, dan berbagai tempat itu, sebetulnya kami melihat pola yang sama,” ujar dia dalam diskusi virtual Pembangunan dan Perdamaian Meretas Petaka Wadas yang digelar Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP), Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin, 14 Februari 2022.
Menurut Alissa, dalam rapat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang melibatkan PWNU Jawa Tengah dan PCNU Purworejo, disebutkan informasi mengenai warga yang pro proyek tersebut cukup banyak. Dan ada pula ketegangan yang terjadi antara dua kelompok warga, baik yang pro maupun kontra.
Lalu saat bertemu dengan warga yang pro, Alissa menggali informasi dari mereka, termasuk sejauh mana mereka mencerna situasi, dan mendapatkan tekanan sosial. Dia mengaku bertemu dengan salah satu anak kecil yang selalu menangis karena diolok-olok temannya dari warga yang kontra, sehingga tidak ingin berangkat mengaji.
“Dan warga yang pro ini merasa dijadikan social outcast. Inilah sesuatu yang menurut saya sebagai psikolog adalah dinamika yang sangat lumrah antara warga yang berbeda pendapat,” katanya.
Namun, Alissa melanjutkan, yang cukup menyedihkan adalah hal itu terjadi justru setelah muncul inisiatif program pemerintah. Dia melihat bahwa justru program pemerintah menghancurkan tatanan sosial di Desa Wadas.
Bertemu dengan ibu-ibu pro proyek Bendungan bener
Putri sulung Presiden Keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu juga telah menemui sekitar enam ibu-ibu yang pro proyek Bendungan Bener. Dia bertanya bagaimana proses saat mengambil keputusan setuju dengan proyek tersebut. Dan para warga itu mengatakan bahwa mereka sempat dikumpukan dan dikasih penjelasan terkait pembangunan bendungan, serta tanah akan digunakan pemerintah.
“Ini sangat dasar dan fundamental yang kita temukan di berbagai tempat. Mereka mengatakan begini, ‘ya kan kalau tanah, batu, dan air itu kan punyanya negara, jadi kalau negaranya minta ya harus diberikan’, Itu jawaban mereka,” tutur Alissa.
Kemudian, jawaban lainnya: “Kami kan rakyat kecil, kami enggak ngerti apa-apa,” ujar Alissa meniru para ibu-ibu warga Wadas. Kemudian, Alissa menjelaskan bahwa jika para warga sudah memiliki sertifikat tanah, artinya itu bukan lagi milik negara.
Pernyataan Alissa itu kemudian disambut warga Wadas kembali, dengan jawaban yang sama: “Loh, itu kan batu, air, dan tanah itu punyanya negara, wong kita mau garap saja harus bayar kan ke negara setiap tahun, pajak,” kata Alisa kembali meniru jawaban warga.
“Jadi mereka memahami pajak itu sebagai membeli hak untuk mengolah tanah itu. Itu yang dipahami warga,” tutur Alissa.
Dia juga mempertanyakan ke warga, jika tanah sudah diambil, bagaimana dengan kehidupan keluarga mereka. Mereka menjawab, setelah pembangunan selesai, desa itu akan dijadikan desa wisata, dan mereka bisa bekerja.
“Nah ini pola-pola ini saya temukan juga waktu di Kendeng ketika warga masyarakat itu berangan-angan bahwa nanti akan diserap sebagai tenaga kerja di pabrik semen begitu,” ujar Alissa.
Alissa Wahid mengatakan pola-pola itu melahirkan terjadinya perusakan kehidupan sosial kemasyarakatan, dan para warga tersebut disebutnya tidak memahaminya. “Itu hal yang saya temukan di lapangan.”
