Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tayang 10 Februari, Polda Papua Jelaskan Tujuan Film Si Tikam Polisi Noken

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Ahmad Musthofa Kamal. Dok: Polda Papua
Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Ahmad Musthofa Kamal. Dok: Polda Papua
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Polda Papua mengumumkan secara resmi film yang mereka produksi Si Tikam Polisi Noken akan tayang perdana 10 Februari 2022. Polda menyampaikan salah satu tujuan film ini adalah untuk mempromosikan budaya Papua, khususnya yang ada di pegunungan yang dikelilingi oleh hutan dan lembah.

"Serta adat istiadatnya yang begitu unik dan mengangkat anak-anak dan generasi muda Papua untuk maju dan menggali potensi yang ada pada diri sendiri dengan menjadi abdi negara," kata Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Ahmad Musthofa Kamal, dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Sabtu, 5 Februari 2022.

Trailer film ini sudah tayang di akun youtube resmi Div Humas Polri dengan judul POLDA PAPUA - Coming Soon XXI "Si Tikam Polisi Noken". Trailer berdurasi 1.39 menit sudah ditayangkan sejak 28 Agustus 2021.

Film ini disutradarai oleh Komisaris Besar Ade Djaja Subagja yang saat pembuatan film menjabat sebagai Kepala Biro SDM Polda Papua. Sementara, produsernya adalah Kapolda Papua saat itu, Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw, yang sekarang sudah menjabat sebagai Deputi II Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNNP).

Ahmad menuturkan bahwa film ini digarap selama dua tahun dengan melibatkan pemain lokal dan sejumlah personel polisi. Selain itu, film ini juga dianggap mengangkat sinergitas TNI-Polri dalam menyelesaikan permasalahan di Papua.

Ia bercerita, film diangkat dari kisah nyata saat perang suku di Papua yang diselesaikan dengan mengedepankan polisi dari putra asli pegunungan tengah Papua. Polisi tersebut saat itu menjadi moderator dalam perang suku, sehingga akhirnya permasalahan diselesaikan dengan patah panah atau perdamaian.

Pada intinya, kata dia, film ini ingin memberikan gambaran kepada masyarakat di Papua maupun di luar Papua tentang permasalahan-permasalahan di Papua yang sering terjadi perang suku. Perang terjadi karena ketidakpahaman masyarakat tentang permasalahan yang dihadapi.

Penyelesaian masalah suatu tindak pidana ini, kata Ahmad, tidak hanya dilakukan melalui peradilan formal. "Di Papua penyelesaian suatu tindak pidana masih sering dilakukan dengan peradilan restoratif atau restorative justive melalui peradilan adat," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Polda Papua, ia menambahkan, berharap film ini dapat mengurangi konflik-konflik sosial serta konflik lainnya agar Papua lebih kondusif. "Semoga film ini dapat memberikan pesan-pesan yang erat akan budaya dan tradisi, serta kehadiran sosok polisi di tengah masyarakat dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi," ujarnya.

Ahmad pun juga meminta masyarakat tidak hanya melihat dari judul film tersebut, melainkan makna dan pesan di dalamnya. Bahwa, semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cara baik-baik dengan cara mempelajarinya terlebih dahulu.

Ahmad menyebut film akan tayang serentak di biosko-bioskop yang ada di seluruh Indonesia. Dalam trailer di youtube resmi, tertera keterangan Coming Soon XXI.

Tempo menghubungi Corporate Communications Manager Cinema XXI Fani Simatupang terkait rencana penayangan perdana film ini pada 10 Februari mendatang. Tapi, Fani menyampaikan pihaknya akan menyiapkan jawaban tertulis terlebih dahulu terkait pertanyaan yang diajukan.

Di sisi lain, trailer film ini menuai kritikan dari aktivis hak asasi manusia Veronica Koman. Ia melontarkan kritikan ini di akun twitternya @VeronicaKoman pada Jumat, 4 Februari 2022.

"A racist movie about indigenous West Papua officially produced by Indonesian police will be showing in national cinemas next week: West Papuans are depicted as tribal war manics - at one point called primitive and radical by the heroic police (Sebuah film yang rasis tentang penduduk lokal Papua Barat diproduksi secara resmi oleh kepolisian Indonesia, akan tayang di bioskop minggu depan. Warga Papua Barat digambarkan sebagai suku yang gila perang, di satu titik disebut primitif dan radikal oleh polisi)," tulis Verionica, yang sudah memberi izin kepada Tempo untuk mengutipkan.

Bagi Veronica, film ini mengandung stereotipe bahwa orang Papua gila perang dan barbar sehingga harus ditaklukkan. "Propraganda negara yang seperti ini akan makin menyuburkan rasisme terhadap orang Papua," kata dia saat dihubungi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Dukung FKPPI Produksi Film Anak Kolong

13 jam lalu

Bamsoet Dukung FKPPI Produksi Film Anak Kolong

Bambang Soesatyo mengungkapkan, keluarga besar FKPPI akan segera memproduksi atau syuting film "Anak Kolong".


TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

23 jam lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

1 hari lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

1 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

1 hari lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

1 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

1 hari lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

2 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

Pemerintah masih terus mengupayakan pembebasan Pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens. Belum ada perkembangan signifikan.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

3 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK.  TEMPO/Subekti.
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.


Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

3 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK berlangsung situasional bergantung kondisi pendemo.