TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian menjadi institusi negara yang paling sering diadukan masyarakat kepada Komnas HAM atas dugaan kasus kekerasan dan malpraktik wewenang. Oleh sebab itu, Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi agar institusi penegak hukum tersebut.
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, memberikan setidaknya ada tiga rekomendasi kepada kepolisian. Pertama, kepolisian harus mengambil langkah strategis pencegahan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil.
Anam berkata hal itu dapat berupa pelatihan anggota, pemasangan body camera, dan lain sebagainya. “Itu dilakukan agar memastikan kasus kekerasan oleh aparat tidak lagi terjadi,” kata dia pada Senin 17 Januari 2022.
Langkah kedua, menurut Anam, adalah dengan memperbaiki sistem pengawasan. Ini bertujuan agar para aparat merasa dirinya terus diawasi selama bertugas sehingga tidak terjadi penyalahgunaan jabatan.
Ketiga, dengan penegakan sanksi yang diperketat kepada para anggota yang terbukti melakukan pelanggaran selama bertugas. “Sistem reward and punishment bisa juga diterapkan agar memotivasi para petugas kepolisian saat sedang bertugas,” ujar Anam.
Kepala Divisi Hukum Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Andi Muhammad Rizaldi, juga memberikan masukkan kepada pemerintah agar kekerasan oleh polisi atau aparat tidak terus berulang. Ia mengatakan ada tiga poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan reformasi penegakan hukum di Indonesia.
Pertama, Andi menyebut, perlu adanya perbaikan regulasi yang berlaku di Indonesia. Sebab, menurut dia, perbaikan peraturan hukum akan menjamin hak korban sehingga diharapkan bisa mencegah kesewenang-wenangan aparat di lapangan. Kedua, adanya kerja sama yang terus menerus antara kepolisian dengan lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
“Kerja sama ini dimaksudkan agar lembaga terkait dapat memberi pengawasan dan melakukan supervisi terhadap kepolisian,” kata Andi.
Hal ketiga yang disebutkan oleh Andi adalah perbaikan mekanisme penanganan di kepolisian. Ia menyebut seringkali polisi bermasalah dalam melakukan penindakan dan penanganan kasus yang berujung pada terjadinya pelanggaran HAM terhadap warga.
“Salah satu contoh adalah banyak kematian tahanan itu terjadi karena kesalahan penanganan oleh polisi. Selain itu, polisi juga harus mau lebih transparan terhadap kasus kekerasan yang dilakukan polisi,” kata advokat hak asasi manusia tersebut soal maraknya laporan kekerasan oleh polisi ke Komnas HAM.
Baca: Komnas HAM Ungkap Data Kekerasan Aparat, Polri Janji Benahi Kinerja
MIRZA BAGASKARA
