TEMPO.CO, Jakarta - Para periset di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dikabarkan belum memiliki pekerjaan yang jelas pasca bergabung ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Para periset BPPT yang kini berkantor di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong, Tangerang Selatan, sudah empat bulan menunggu penempatan kerja. “Mungkin karena tergesa-gesa. Saya saja belum punya unit kerja organisasi riset sampai sekarang,” kata seorang periset yang Tempo hubungi, Senin, 3 Januari 2021.
Menurut periset ini, semua SDM Iptek belum memiliki unit kerja sejak BRIN diresmikan. Ia menuturkan, dirinya dan periset lainnya masih menunggu pemetaan gelombang ketiga. Selama 4 bulan menunggu penempatan kerja, periset yang Tempo hubungi mengaku hanya menyelesaikan penelitian berjalan 2021, sembari membuat proposal riset.
Mantan Kepala Biro SDMO BPPT, Ernie Soekotjo, termasuk yang belum mendapatkan penempatan. Ia mengatakan bahwa SK bagi periset belum ada karena baru akan dilaksanakan pada pemetaan tahap ketiga. “Sampai Desember 2021 baru pemetaan untuk struktur di kedeputian dan sestama,” kata Ernie.
Adapun kantor BPPT yang berada di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta kini nampak sepi. Staf resepsionis hingga keamanan yang Tempo temui di beberapa lantai di Gedung B.J. Habibie, kompak menyampaikan bahwa sebagian besar pegawai BPPT kini berada di Puspiptek.
Setiap lantai di gedung tersebut kini menjadi kantor BRIN. Di lantai 14, misalnya, tertera keterangan nama kantor Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas BPPT. Di dalam ruangan itu hanya ada beberapa pegawai yang sedang mengikuti apel pagi secara online. Meja kerja pun bersih dari dokumen-dokumen.
Lantai 15 yang dulunya kantor Biro SDM BPPT juga tampak sepi. Menurut salah satu staf di ruangan itu, Biro SDM BPPT tidak akan ada lagi karena dilebur ke BRIN. Mereka akan menempati lantai 21, yaitu Biro Organisasi SDM BRIN.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan banyaknya periset BPPT yang belum mendapat penempatan karena pemetaan SDM yang masih berlangsung. “Rencana Januari ini selesai pemetaan,” kata Laksana.
Ia mengungkapkan hal tersebut bukan hanya dialami BPPT, tapi juga di lembaga pemerintah nonkementerian yang dilebur ke BRIN. Seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan Badan Penelitian Pengembangan Kementerian.
Menurut Laksana, ada sekitar 12 ribu SDM yang harus dipetakan usai kebijakan penggabungan ke BRIN. Sehingga, tidak mungkin sekaligus mereka bisa mendapatkan SK.
Baca: Amin Soebandrio Ungkap Dampak Eijkman Gabung ke BRIN
FRISKI RIANA
