TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk menggunakan dana belanja tidak terduga dan bantuan sosial atau bansos untuk mempercepat vaksinasi Covid-19.
Menurut Mendagri, selama ini ada keraguan dari kepala daerah menggunakan belanja tidak terduga (BTT) dan bansos untuk penanganan pandemi Covid-19 dan percepatan vaksinasi. "Selama itu tidak ada niat buruk ‘mens rea’ untuk merugikan negara, segera manfaatkan bansos dan BTT untuk percepatan vaksinasi," ujar Tito, Kamis, 23 Desember 2021.
Mendagri menjelaskan Menteri Keuangan sudah mengeluarkan aturan, yaitu 8 persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) dapat digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Anggaran itu bisa untuk mendukung program vaksinasi, dukungan PPKM, insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan lainnya yang ditetapkan pemerintah.
Tito Karnavian melihat masih ada sisa anggaran dari APBD yang bisa dialokasikan untuk percepatan vaksinasi menjelang tutup tahun 2021. Upaya penggunaan anggaran itu untuk mengejar target 70 persen vaksinasi Covid-19 pada akhir 2021.
"Ini bisa digunakan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19. Pos lainnya bisa dipakai itu dari BTT dan bansos," kata dia.
