Andika Perkasa Pernah Minta Maaf atas Insiden Penyerangan Polsek Ciracas

Reporter

Editor

Amirullah

Kekayaan terbesar Andika Perkasa ialah berupa kas dan setara kas yang bernilai Rp 126,9 miliar. Disusul setelahnya harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 38,1 miliar. Tercatat ada empat tanah milik Andika yang berada di luar negeri. Tiga berlokasi di Amerika Serikat dan satu di Australia. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI menggantikan Panglima Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada November ini. Dewan Perwakilan Rakyat akan segera menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan setelah surat presiden tiba, kemarin.

"Rapat internal yang diikuti seluruh anggota Komisi I akan memutuskan kapan fit and proper test diadakan," ujar Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 November 2021.

Andika sebelumnya mengemban jabatan sebagai KSAD sejak November 2018. Tiga tahun menjabat, bukan tanpa insiden. Andika pernah meminta maaf kepada masyarakat dan anggota Polri atas peristiwa penyerangan di Polsek Ciracas. Peristiwa tersebut ditengarai melibatkan sejumlah prajurit TNI AD.

"TNI AD memohon maaf atas terjadinya insiden yang menyebabkan korban maupun kerusakan yang dialami oleh rekan-rekan baik dari masyarakat sipil maupun anggota Polri yang tidak tahu apa-apa," kata Andika saat jumpa pers di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Ahad, 30 Agustus 2020.

Andika mengatakan TNI AD akan mengganti rugi kerusakan dan biaya perawatan rumah sakit korban. "Para pelaku yang merusak dan menganiaya kepada korban akan dimintai pertanggungjawaban untuk ganti rugi kerusakan dan biaya pengobatan. Kami akan cari cara agar para pelaku membayar ganti rugi," kata Andika Perkasa.

Andika mengatakan perbuatan para terduga pelaku sudah memenuhi Pasal KUHP Militer untuk diberikan hukuman pemecatan. Menurut dia, perbuatan para terduga pelaku telah merusak nama TNI AD dan tidak mencerminkan sumpah prajurit.

“Lebih baik kami kehilangan prajurit yang terlibat apapun perannya daripada nama TNI AD akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggungjawab,” ujar dia.

Dia mengatakan juga akan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada personelnya yang terbukti terlibat. Andika Perkasa memerintahkan tidak ada anggota TNI AD yang berupaya menutupi peran pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Dia mengancam akan menjerat mereka dengan pasal penghalangan penyidikan atau obstruction of justice.






Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

12 jam lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


PPAD Lakukan Kolaborasi Bakti Sosial Operasi Katarak di Puncak Jaya Papua Tengah

19 jam lalu

PPAD Lakukan Kolaborasi Bakti Sosial Operasi Katarak di Puncak Jaya Papua Tengah

Banyaknya pengidap katarak di Puncak Jaya, Papua Tengah, PPAD lakukan kolaborasi bakti sosial operasi katarak. Ini kata Doni Monardi, Ketua Umum PPAD.


Panglima TNI Akan Tambah 800 Personil di Papua Untuk Persiapan Pembentukan Markas Komando Milliter di DOB

1 hari lalu

Panglima TNI Akan Tambah 800 Personil di Papua Untuk Persiapan Pembentukan Markas Komando Milliter di DOB

Panglima TNI Yudo Margono menyatakan akan menambah 800 personil di Papua untuk persiapan pembentukan markas Komando Militer di 4 Daerah Otonomi Baru.


Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

1 hari lalu

Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

Panglima TNI sebut operasi di Papua ini dilakukan dengan 3 pendekatan, yakni pendekatan lunak, pendekatan kultural, dan pendekatan keras.


Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

1 hari lalu

Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Dalam rapat antara DPR dan Panglima TNI hari ini, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman absen. Meutya Hafid mempertanyakannya.


Terdakwa Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan TNI AD Divonis 16 Tahun Penjara

2 hari lalu

Terdakwa Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan TNI AD Divonis 16 Tahun Penjara

Terdakwa kasus korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari, divonis 16 tahun


Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

5 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

Koalisi Masyarakat Sipil menilai vonis yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku mutilasi 4 warga Papua merupakan angin segar bagi keluarga korban.


Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

6 hari lalu

Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

Komnas HAM berharap putusan ini dapat menjadi sinyal langkah maju dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua.


Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

8 hari lalu

Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

Begini tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang digunakan mobil dinas anggota TNI dan Polri. Apa ciri pelat nomor yang digunakannya?


Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

10 hari lalu

Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

Prabowo mengatakan keberadaan komando cadangan yang terbentuk saat ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia.