TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 841 laporan mengenai masalah pertanahan selama 2017-2021. Hal itu disampaikan pelaksana tugas juru bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, Jumat, 15 Oktober 2021.
Ipi mengatakan laporan itu datang dari masyarakat. Maka itu, KPK melihat titik rawan terjadinya korupsi pada sektor pertanahan perlu mendapatkan perhatian. "Tingginya kasus mafia tanah dan sengketa tanah tersebut menjadi latar belakang kajian yang akan KPK lakukan ke depan," kata Ipi.
Ipi mengatakan KPK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sepakat melakukan pencegahan korupsi melalui kajian sistem pengelolaan administrasi penerbitan sertifikat tanah. Selain itu, kedua lembaga juga berupaya melakukan kajian pelayanan publik tentang pengukuran tanah untuk kepastian hukum.
Kesepakatan antara KPK dan Kementerian ATR dilakukan dengan melakukan pertemuan yang dimulai pada 13 Oktober 2021. Hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dan Menteri ATR Sofyan Djalil.
Kegiatan ini, kata Ipi, merupakan salah satu pelaksanaan tugas monitoring KPK soal kajian sistem pengelolaan administrasi untuk lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Kajian sistem pengelolaan pertanahan akan berfokus pada pendaftaran, pengukuran, serta penyelesaian sengketa dan konflik.
Baca juga: Mahfud Md Minta KY Awasi Ketat Hakim yang Tangani Perkara Pertanahan
