Senat UNJ Gelar Pleno Persetujuan Gelar Doktor Honoris Causa untuk Ma'ruf Amin

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada hari ini meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Pondok Pesantren Darujannah, Jakarta. Foto: Setwapres

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada hari ini meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Pondok Pesantren Darujannah, Jakarta. Foto: Setwapres

    TEMPO.CO, Jakarta - Senat Universitas Negeri Jakarta akan menggelar rapat pleno mengenai persetujuan pemberian gelar doktor honoris causa kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir, pada Kamis, 14 Oktober 2021.

    Berdasarkan salinan surat undangan rapat yang diterima Tempo, agenda rapat pleno dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB melalui Zoom meeting. Agenda rapat antara lain laporan pimpinan senat dan komisi, persetujuan usulan UNJ menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH), follow-up laporan hasil pengawasan senat.

    Kemudian rencana tatap muka sesuai edaran Dirjen Diktiristek tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, pengalihan program studi S2 monodisiplin ke fakultas masing-masing, persetujuan pemberian doktor honoris causa dan pass-track program, persetujuan kenaikan pangkat ke lektor kepala dan guru besar, dan isu terkini. 

    Presidium Aliansi Dosen UNJ sebelumnya menolak rencana pemberian gelar doktor honoris causa kepada Ma’ruf Amin dan Erick Thohir oleh senat univeristas. 

    Anggota aliansi dosen UNJ, Ubedilah Badrun, mengatakan upaya pemberian gelar doktor honoris causa pada pejabat sudah ditolak pada September 2020. “Kini upaya pemberian gelar tersebut muncul kembali, dan kami konsisten tetap menolak,” kata Ubedilah dalam keterangannya, Rabu, 13 Oktober 2021.

    Baca juga: Aliansi Dosen UNJ Tolak Gelar Honoris Causa untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro - Kontra Syarat Tes PCR Covid-19 untuk Penerbangan Jawa - Bali

    Syarat terbaru naik transportasi udara antara lain wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR. Kebijakan ini dinilai menyulitkan tak hanya penumpang.