Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Siapkan Dana Miliaran Rupiah untuk Tes Acak Covid-19 di Sekolah

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Badut dari Komunitas Aku Badut Indonesia (ABI) melakukan edukasi tentang protokol kesehatan pada siswa di SDN 03 Citayam, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 6 September 2021. Aku Badut Indonesia (ABI) melakukan aksi kampanye edukasi tentang protokol kesehatan dengan menyanyikan lagu 3 M, membagikan masker dan mengingatkan protokol kesehatan selama Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Badut dari Komunitas Aku Badut Indonesia (ABI) melakukan edukasi tentang protokol kesehatan pada siswa di SDN 03 Citayam, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 6 September 2021. Aku Badut Indonesia (ABI) melakukan aksi kampanye edukasi tentang protokol kesehatan dengan menyanyikan lagu 3 M, membagikan masker dan mengingatkan protokol kesehatan selama Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan strategi surveilans atau deteksi Covid-19 untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 selama pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Budi membeberkan sejumlah strategi tersebut.

Pertama, pemerintan akan melakukan tes acak dengan metode active case finding atau menjemput bola. Caranya, pemerintah akan mengidentikasi jumlah sekolah di tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan PTM. Selanjutnya, Kemenkes akan melakukan random sampling dengan mengambil sampel 10 persen dari total sekolah yang melaksanakan PTM.

Dari 10 persen tersebut, akan dibagi alokasinya berdasarkan kecamatan. Kecamantan yang sekolahnya lebih banyak, otomatis sampel yang diambil akan lebih banyak.

"Terus, kami ambil 30 siswa dan 30 pengajar per sekolah itu, semuanya di swab PCR dengan metode full testing. Jadi kami ambil beberapa tesnya sekali jalan," ujar Budi dalam konferensi pers daring, 27 September 2021.

Semua biaya swab PCR ditanggung pemerintah. Dari perhitungan Kemenkes, untuk kebutuhan testing lebih dari 520 ribu sekolah, sudah disiapkan biaya test PCR per bulan sebesar Rp 515,5 miliar.

"Kami akan lakukan testing sekitar 1,7 juta sampel per bulan atau sekitar 30 ribu per hari," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari hasil testing tersebut, jika positivity rate sekolah tersebut di bawah 1 persen, maka akan dilakukan pelacakan kontak erat, sementara PTM tetap berjalan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika, positivity rate sekolah 1-5 persen, juga serupa, PTM masih bisa tetap berjalan. "Kalau di atas 5 persen, nah kami tutup seluruh sekolah, karena ada kemungkinan menyebar. Sekolahnya kami ubah dulu menjadi online selama 14 hari sambil kita lakukan evaluasi. Setelah bersih, boleh sekolah lagi," ujarnya.

Sejauh ini, uji coba tes acak sudah dilakukan di empat daerah, yakni; DKI Jakarta, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Pekalongan. Uji coba menunjukkan hasil beragam. Untuk DKI Jakarta misalnya, dari 22 sekolah yang diuji, 8 sekolah yang diambil sampelnya, tidak ditemukan ada kasus positif Covid-19.

"Sisanya, ada yang positif Covid-19, tapi angkanya kecil-kecil. Jadi kalau angkanya kecil, bukan klaster. Klaster itu kita definisikan kalau penyebaran Covid-19 terjadi meluas di sekolah," ujar Budi.

Dari 22 sekolah tersebut, total sebanyak 66 orang dari 2.271 sampel ditemukan positif Covid-19 dan 158 sampel masih menunggu hasil. Kasus paling banyak ditemukan di SMP PGRI 20 Duren Sawit. Dari 266 sampel yang diperiksa, sebanyak 21 sampel positif Covid-19. "Nah, itu kemungkinan besar klaster, tapi klaster ini jumlahnya sedikit," ujarnya.

Namun, ujar Budi, kondisi ini tidak lantas membuat sekolah tatap muka menjadi menakutkan. "Kita harus belajar hidup bersama Covid-19 dengan manajemen risiko yang bagus. Bukan dengan kita takut atau menghindari, karena kita pasti harus belajar mengajar," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

12 jam lalu

Ilustrasi - Ventilator rumah sakit. (ANTARA/Shutterstock/am)
Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.


Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

13 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan anggota DPRD Labuhan Batu, Yusrial Suprianto Pasaribu dan pihak swasta Wahyu Ramdhani Siregar, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahnan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru Yusrial Suprianto Pasaribu dan Wahyu Ramdhani Siregar terkait Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap empat tersangka Bupati Labuhan Batu, Erik A. Ritonga, anggota DPRD Labuhan Batu, Rudi Syahputra Ritonga, dua orang pihak swasta Efendy Sahputra dan Fazar Syahputra, dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa dari APBD Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar Rp.1,4 triliun di lingkungan Pemerintah Kabupatan Labuhan Batu. TEMPO/Imam Sukamto
Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

15 jam lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

1 hari lalu

Seorang pria yang mengenakan masker berjalan melewati ilustrasi virus di luar pusat sains regional di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Oldham, Inggris, 3 Agustus 2020. [REUTERS/Phil Noble]
Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.


Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

2 hari lalu

Dwina Septiani Wijaya. Dok. Peruri
Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.


Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

Presiden Jokowi mengharapkan industri kesehatan dalam negeri makin diperkuat.


Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

4 hari lalu

Petugas fogging melakukan pengasapan di RW 05, Sunter Agung, Jakarta Utara, Selasa, 8 Agustus 2023. Kegiatan fogging ini sebagai upaya untuk mencegah meluasnya demam berdarah dengue (DBD) di daerah tersebut. Sebelumnya, salah seorang warga di RW 05 terkena DBD. Masyarakat diminta untuk mewaspadai akan ancaman DBD saat musim kemarau dengan tetap menjaga kebersihan dilingkungan tempat tinggal. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

22 April ditetapkan sebagai Hari Demam Berdarah Nasional oleh Kemenkes, meningkatkan kesadaran wargauntuk dapat mencegah penyakit DBD.


Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

5 hari lalu

Gambar mikroskop elektron pemindaian ini menunjukkan SARS-CoV-2 (obyek bulat biru), juga dikenal sebagai novel coronavirus, virus yang menyebabkan Covid-19, muncul dari permukaan sel yang dikultur di laboratorium yang diisolasi dari pasien di AS. [NIAID-RML / Handout melalui REUTERS]
Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

Fungsi utama antibodi itu untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi Covid-19 pada 2020.


Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

7 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

KPK mengatakan terdapat bukti mark up harga pada kasus korupsi APD di Kemenkes. Harga pengadaan APD sangat jauh dari kewajaran.


Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

7 hari lalu

Ribuan tenaga kesehatan atau Nakes berunjuk rasa di depan Monas untuk menagih janji pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi aparat sipil negara atau ASN, Kamis, 22 Sepetember 2022. Nakes yang sudah menjadi garda terdepan melawan Covid-19 merasa dikhianati, sebelumya pemerintah menjanjikan mereka menjadi ASN di awal pandemi. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka
Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

Pemerintah pusat diminta menjembatani Pemerintah Kabupaten Manggarai dan nakes yang dipecat untuk menemukan solusi bersama.