Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei Indikator: Ketidakpuasan Penerapan Demokrasi di Indonesia Meningkat

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam #BersihkanIndonesia melakukan aksi teatrikal dan pameran di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 15 Desember 2020. Aksi tersebut dalam rangka merefleksikan kejadian potret demokrasi di Indonesia pada tahun 2020 ini. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam #BersihkanIndonesia melakukan aksi teatrikal dan pameran di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 15 Desember 2020. Aksi tersebut dalam rangka merefleksikan kejadian potret demokrasi di Indonesia pada tahun 2020 ini. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyebut bahwa tren kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan demokrasi (democratic satisfaction) di Indonesia terus menurun. Dari hasil sigi terbaru mereka, yang puas pada pelaksanaan demokrasi saat ini hanya 47,6 persen dan yang tak puas 44,1 persen.

Dari hasil survei, mereka yang puas terdiri dari sangat puas 0,4 persen, dan cukup puas 47,1 persen. Sedangkan yang tak puas terdiri dari kurang puas 37,1 persen dan tidak puas sama sekali 7 persen. Adapun responden yang tidak menjawab/tidak tahu adalah 8,3 persen.

"Trennya bagaimana mereka yang tak puas how democracy is working in Indonesia itu naik tajam, dari 32 ke 44 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers, Ahad, 26 September 2021.

Burhanuddin mengatakan pada dasarnya iman masyarakat terhadap demokrasi sebagai sistem masih kuat. Namun, ia tetap mengingatkan Presiden Joko Widodo agar lebih memperhatikan hal ini.

Ia pun mengapresiasi langkah Jokowi yang belakangan mulai memperhatikan hal ini. Salah satunya dengan memanggil Suroto petani Jagung, yang sempat ditangkap kepolisian karena menyampaikan aspirasi terkait harga Jagung.

Burhanuddin melihat langkah Jokowi menegur Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar tak berlebihan menanggapi demo juga penting. "Ini penting disampaikan agar aspirasi publik bisa ditangkap oleh policy makers," kata dia.

Dari segi kepercayaan terhadap kinerja presiden, ada 58,1 persen yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi. Adapun yang tak puas mencapai 34 persen dan tak puas sama sekali 2,4 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski tingkat kepercayaan terhadap kinerja Jokowi masih di atas 50 persen, namun Burhanuddin mengatakan tren penurunan kepercayaan ini belum lebih tinggi sebelum pandemi. "Sebelum pandemi itu sekitar 70-72 persen. Trennya masih turun," kata dia.

Burhanuddin menduga hal ini berhubungan dengan program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Meski dianggap berhasil dari segi kesehatan, tapi PPKM dianggap membuat ekonomi terpukul. Meski dimensi ekonomi dan kesehatan tak bisa dipisahkan, Burhanuddin mengatakan masyarakat kelas menengah ke bawah cenderung melihat kinerja dari segi ekonomi saja.

"Jika pemerintah masih menyelesaikan masalah secara parsial, ekonomi saja atau kesehatan saja, tentu kepuasan terhadap presiden itu belum bisa di-recovery," kata Burhanuddin.

Survei Indikator Politik Indonesia soal demokrasi ini dilakukan pada 17 hingga 21 September 2021. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang diwawancarai via telepon. Para responden yang dipilih merupakan mantan responden tatap muka yang sebelumnya pernah diwawancara oleh Indikator. Mereka dipilih secara acak.

Baca juga: Koalisi Sipil: Laporan Luhut ke Polisi Ancaman Serius Bagi Demokrasi

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Ekspor Pasir Laut Dibuka, Pengamat: Ada yang Butuh Dana Politik Pemilu 2024

31 menit lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Ekspor Pasir Laut Dibuka, Pengamat: Ada yang Butuh Dana Politik Pemilu 2024

Diduga ada persengkongkolan pengusaha dan politisi di balik pembukaan ekspor pasir laut dengan motif pengumpulan dana politik Pemilu 2024.


Diduga Ada Perusahaan di Balik Pembukaan Ekspor Pasir Laut, Pengamat: KKP Harus Transparan

1 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Diduga Ada Perusahaan di Balik Pembukaan Ekspor Pasir Laut, Pengamat: KKP Harus Transparan

Direktur Ceri Yusri Usman menanggapi dugaan adanya peran empat perusahaan besar di balik pembukaan ekspor pasir laut.


Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut Undang Reaksi Keras Walhi-Greenpeace-CERI

2 jam lalu

Foto udara pasir timbul Ngurtavur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Selasa, 25 Oktober 2022. Ngurtavur adalah pasir timbul yang muncul setiap terjadi air laut surut jauh atau warga setempat menyebutnya meti, sehingga berbentuk seperti pulau kecil yang dijadikan persinggahan burung pelikan dari Australia dan juga objek wisata terkenal di Maluku Tenggara. ANTARA FOTO/FB Anggoro
Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut Undang Reaksi Keras Walhi-Greenpeace-CERI

Kebijakan Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut dinilai mengancam ekosistem laut, pesisir, dan pulau kecil di Tanah Air.


Jokowi Buka Kembali Ekspor Pasir Laut, Aktivis Lingkungan Endus Kepentingan Politik Menjelang Pemilu

2 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Jokowi Buka Kembali Ekspor Pasir Laut, Aktivis Lingkungan Endus Kepentingan Politik Menjelang Pemilu

Walhi menanggapi soal dugaan kepentingan politik Jokowi dalam kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka kembali tahun ini.


Ekspor Pasir Laut Dibuka Kembali, Walhi: Jokowi Abai Perlindungan Ekosistem Laut

3 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Ekspor Pasir Laut Dibuka Kembali, Walhi: Jokowi Abai Perlindungan Ekosistem Laut

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi sebut Presiden Jokowi abai terhadap perlindungan ekosistem laut karena buka ekspor pasir laut.


Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Greenpeace: Tidak Belajar dari Kesalahan

3 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Greenpeace: Tidak Belajar dari Kesalahan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka keran ekspor pasir laut yang sempat dihentikan selama 20 tahun. Greenpeace mengungkap potensi kerusakan alam.


Terpopuler: Ini ASN yang Berhak Menerima Gaji ke-13, Raksasa Mobil Listrik BYD Berminat Investasi di Indonesia

5 jam lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Terpopuler: Ini ASN yang Berhak Menerima Gaji ke-13, Raksasa Mobil Listrik BYD Berminat Investasi di Indonesia

Gaji ke-13 bagi ASN, termasuk PNS, akan diberikan mulai 5 Juni 2023. Siapa saja yang berhak menerimanya?


Jokowi Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Masyarakat Lokal

16 jam lalu

Suasana suatu pagi di Tanjung Setia, Pesisir Barat, para peselancar berjalan di tepian pantai mencari gulungan ombak. Tempo/Amston Probel
Jokowi Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Masyarakat Lokal

Direktur Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menanggapi langkah Presiden Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut.


Cerita Pakar Hukum Unpad Diajak Bergabung ke Tim Reformasi Hukum Mahfud Md

16 jam lalu

Menkopolhukam Mahfud Md memberikan keterangan pers sebelum rapat dengan Komisi III DPR, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, 11 April 2023. (Rosseno Aji)
Cerita Pakar Hukum Unpad Diajak Bergabung ke Tim Reformasi Hukum Mahfud Md

Mahfud Md mengatakan membentuk Tim Reformasi Hukum untuk membenahi karut marut hukum di Indonesia.


Proyek Revitalisasi Manggarai Jadi Stasiun Sentral Terhambat Pembebasan Lahan, Ini Respons Kemenhub

16 jam lalu

Penumpang menunggu kedatangan rangkaian kereta commuter line arah Bogor di Stasiun Manggarai, Ahad, 23 April 2023. Suasana Stasiun Manggarai terpantau ramai saat libur lebaran 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Proyek Revitalisasi Manggarai Jadi Stasiun Sentral Terhambat Pembebasan Lahan, Ini Respons Kemenhub

Kemenhub buka suara soal masalah pembebasan lahan yang menjadi hambatan dalam proyek revitalisasi II Stasiun Mangarai.