Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Jelaskan Riset yang Singgung Nama Luhut di Diskusi Haris Azhar - Fatia

image-gnews
Haris Azhar dan Luhut Binsar Panjaitan. ANTARA
Haris Azhar dan Luhut Binsar Panjaitan. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara dari Koalisi Bersihkan Indonesia, Ahmad Ashov Birry, menjelaskan riset ihwal dugaan adanya jejak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam proyek Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Hasil riset itu sebelumnya dibahas oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam diskusi di kanal Youtube, lantas berujung pada laporan Luhut ke polisi.

Ashov mengatakan kajian tersebut dilatarbelakangi keprihatinan atas terjadinya eskalasi konflik bersenjata yang dipicu operasi keamanan di Intan Jaya. Eskalasi konflik tersebut telah menyebabkan jatuhnya korban sipil, setidaknya puluhan meninggal dan ribuan mengungsi. Di sisi lain, kata Ashov, ada pula dampak jangka panjang tambang emas terhadap lingkungan.

"Kajian ini bertujuan menguji asumsi dasar apakah benar di balik setiap rangkaian kekerasan militer selalu terselip kepentingan ekonomi," kata Ashov dalam konferensi pers daring Selasa kemarin, 22 September 2021.

Penelitian ini melibatkan Koalisi Bersihkan Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Walhi Papua, Pusaka, LBH Papua, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Greenpeace, dan Trend Asia. Ashov menjelaskan, para peneliti dari sejumlah organisasi masyarakat sipil melakukan sejumlah tahapan.

Pertama, mengidentifikasi penempatan militer di Papua berdasarkan keberadaan pos atau kantor militer. Pencarian data ini dilakukan dengan akses informasi dari sejumlah sumber, termasuk pencarian di website milik TNI, Polri, dan Google Maps.

Kedua, peneliti mengidentifikasi sebaran konsesi di sekitar pos-pos militer tersebut. Kedekatan (proximity) antara pos militer dan konsesi menjadi salah satu indikasi untuk membuktikan asumsi dasar.

Ketiga, mencari keterhubungan antara konsesi perusahaan dengan anggota TNI Polri di Indonesia, termasuk purnawirawan. Dari tahapan tersebut, koalisi menemukan ada empat perusahaan yang teridentifikasi memiliki kedekatan dengan pos keamanan.

Dua di antaranya, PT Freeport Indonesia dan PT Madinah Qurrata'Ain (MQ), disinyalir memiliki relasi atau keterkaitan dengan aparat, baik TNI maupun Polri, serta purnawirawan. PT Madinah Qurrata'Ain merupakan pemegang izin Darewo River Gold Project.

Dalam proyek tersebut, West Wits Mining (pemegang saham PT MQ), membagi 30 persen sahamnya kepada PT Tobacom Del Mandiri. TDM merupakan bagian dari PT Toba Sejahtera Group, yang sebagian sahamnya dimiliki Luhut Binsar Pandjaitan.

Ashov mengatakan penelitian juga menggunakan konsep politically exposed person, yakni orang-orang yang memegang atau pernah memegang peran publik, seperti kepala negara, politikus senior, pejabat yudisial atau militer, pejabat eksekutif BUMN, atau petinggi partai politik. Namun ia menegaskan, para peneliti tak bermaksud menyasar Luhut dalam kajian ini.

Ashov mengatakan ada nama-nama aktor TNI Polri lain yang ditemukan dalam penelitian tersebut. Pada intinya, kata dia, kajian ini menyoroti potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami tegaskan prosesnya bukan berangkat dari orang. Tahapannya tidak langsung dari aktor, tapi aktor ditemukan dalam konteks tersebut," ujarnya.

Menurut Ashov, dari hasil analisis, Koalisi menilai penempatan militer di Intan Jaya bersifat ilegal. Sebab, belum pernah ada keputusan Presiden Joko Widodo yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat ihwal pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI ke Intan Jaya, sesuai ketentuan yang diatur undang-undang.

Koalisi pun merekomendasikan sejumlah hal dari penelitian yang dilakukan. Pertama, meminta pemerintah pusat menarik seluruh personel keamanan TNI/Polri yang diturunkan secara nonorganik ke Papua.

Kedua, mendesak pemerintah menindak tegas aparat militer yang melakukan pelanggaran HAM. Ketiga, meminta pemerintah mencabut perizinan perusahaan yang tak mendapat persetujuan masyarakat lokal.

Keempat, mendesak pemerintah pusat dan daerah mengutamakan keselamatan dan kedamaian di Intan Jaya, serta mengupayakan pelayanan sosial yang baik untuk masyarakat. Kelima, meminta pemerintah meninggalkan pendekatan militer dalam setiap kebijakan menyangkut Tanah Papua.

Keenam, pemerintah dalam hal ini BUMN harus menimbang ulang pilihan untuk menempatkan militer di kursi komisaris. "Karena tadi konsep PEP, yang kemudian bisa menyebabkan konflik kepentingan dan abuse of power," ujar Ashov.

Luhut lewat pengacaranya, Juniver Girsang membantah kliennya terlibat urusan tambang di Papua. Ia mengatakan tudingan itu tidak benar.

Luhut Binsar Pandjaitan kemudian melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada Rabu kemarin, 22 September 2021. Sebelum ke polisi, Luhut dua kali mengirim somasi kepada Direktur Eksekutif Lokataru dan Koordinator KontraS itu.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: Luhut Laporkan Haris Azhar - Fatia, SAFEnet: Berkebalikan dengan Ucapan Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

56 menit lalu

Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto berada di posisi kelima sebagai ketua umum partai politik terkaya di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tercatat memiliki total kekayaan Rp454 miliar berdasarkan LHKPN pada 31 Desember 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

Partai Golkar sebut minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika menangkan Pilpres 2024. Sekarang 6 menteri Golkar ada di Kabinet Jokowi.


H-1 Penetapan Hasil Pemilu 2024, KPU Papua dan Papua Pegunungan Belum Tiba di Jakarta

3 jam lalu

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (kanan) menyapa anggota Bawaslu saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 11 Maret 2024. KPU memulai rapat rekapitulasi nasional untuk 38 provinsi. TEMPO/Subekti.
H-1 Penetapan Hasil Pemilu 2024, KPU Papua dan Papua Pegunungan Belum Tiba di Jakarta

KPU Papua dan Papua Pegunungan belum tiba di Jakarta menjelang penetapan hasil pemilu, besok.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

7 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

21 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Mensesneg Pratikno (keempat kanan), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kedua kanan) meninjau pembangunan rumah tapak menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

Compact City akan diterapkan dalam membangun rumah dinas menteri di IKN. Lantas, apa arti dari konsep yang disebut Menteri PUPR itu?


Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

22 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. TEMPO/ Imam Sukamto
Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

Danjen Kopassus Soenarko pernah diusut Ferdy Sambo soal kepemilikan senjata api yang disebut ilegal,. Ini kilas balik kasusnya.


16 Kampung di Distrik Kokoda Utara Papua Belum Mendapat Akses Air Bersih dan Listrik

2 hari lalu

Dua anak membawa air dari sumber mata air di Desa Selomukti, Mlandingan, Situbondo, Jawa Timur, Senin, 18 September 2023. Sebanyak 252 kepala keluarga Dusun Jerugen desa tersebut kesulitan air bersih untuk kebutuhan minum dan terpaksa mengambil air di sumber mata air dengan jarak sekitar dua kilometer dari rumahnya. ANTARA FOTO/Seno
16 Kampung di Distrik Kokoda Utara Papua Belum Mendapat Akses Air Bersih dan Listrik

Masyarakat Distrik Kokoda Utara meminta pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan dasar mereka berupa air bersih dan listrik.


Penjelasan KPU dan Polda soal Proses Rekapitulasi di Papua

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah), bersama Anggota KPU August Mellaz (kiri) dan Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno (kanan) memberikan keterangan pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 26 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan KPU terdapat tiga metode pemungutan suara di luar negeri yakni melalui TPS luar negeri, kotak suara keliling dan metode pos yang akan dikirim pada 2-11 Januari 2024 ke pemilih sehingga KPU memutuskan kasus viral surat suara yang sudah dikirim ke pemilih di Taiwan sebelum waktu yang ditentukan dianggap sebagai surat suara rusak. TEMPO/M Taufan Rengganis
Penjelasan KPU dan Polda soal Proses Rekapitulasi di Papua

KPU mengklaim Provinsi Papua telah siap melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional.


KPU Sebut Papua Siap Ikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara

3 hari lalu

Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, August Mellaz, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 12 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
KPU Sebut Papua Siap Ikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara

August Mellaz menyatakan bahwa KPU Provinsi Papua sudah siap mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional


Minta Kader Kompak, Luhut: Golkar yang Mengatur, Jangan Diatur-atur

3 hari lalu

Tangkapan layar - Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan berbicara dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis 22 Februari 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani.
Minta Kader Kompak, Luhut: Golkar yang Mengatur, Jangan Diatur-atur

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan meminta kader melawan jika ada yang ingin goyahkan beringin.


Mama-Mama Papua Keluhkan Kondisi Pasar di Merauke, Sebut Tak Diperhatikan Sejak Pemberlakuan Otsus

3 hari lalu

Ikatan Pedagang Mama-mama Asli Papua atau IPM2AP mendesak Pemerintah Merauke untuk menyediakan pasar yang layak dan memperhatikan pedagang asli Papua. Foto: Istimewa
Mama-Mama Papua Keluhkan Kondisi Pasar di Merauke, Sebut Tak Diperhatikan Sejak Pemberlakuan Otsus

Ikatan Pedagang Mama-mama Asli Papua menilai pemerintah Merauke gagal menyediakan pasar yang mampu menjawab tantangan dan persoalan ekonomi