KPK Cecar Ketua DPRD DKI Jakarta soal Anggaran Tanah Munjul

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menunjukkan lembar tanda tangan pengajuan hak interpelasi di kantornya, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis, 26 Agustus 2021. Tempo/Adam Prireza

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menunjukkan lembar tanda tangan pengajuan hak interpelasi di kantornya, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis, 26 Agustus 2021. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. KPK mencecar politikus PDIP itu soal penganggaran ke PD Sarana Jaya.

    “Tentang proses penganggaran oleh Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya digunakan untuk penyertaan modal ke PD Sarana Jaya,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Rabu, 22 September 2021.

    Prasetyo seusai diperiksa KPK pada Selasa, 21 September 2021, mengatakan ditanyai tentang penganggaran pembelian tanah di Munjul. Dia mengatakan semua anggaran dibahas di komisi dan diputuskan dalam rapat. Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta ini mengatakan setelah dibahas, ia menyerahkannya kembali ke eksekutif.

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan; Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT Adonara, Anja Runtuwene; dan Rudy Hartono. KPK menetapkan satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo.

    KPK menduga pembelian tanah di Munjul yang dilakukan PD Sarana Jaya tanpa kajian. KPK menduga harga tanah sudah disepakati sebelum negosiasi. KPK memperkirakan kasus korupsi ini merugikan negara hingga Rp 152 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ramai Tagar #PercumaLaporPolisi

    Kepolisian RI tengah dibanjiri kritik dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, hingga ada tagar #PercumaLaporPolisi.