Luhut Sebut Pemerintah Akan Pantau Ketat Rasio Kontak Erat di Daerah

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Luhut Binsar Pandjaitan. Maritim.go.id

    Luhut Binsar Pandjaitan. Maritim.go.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan mulai membenahi indikator respon kesehatan di daerah-daerah yang saat ini dinilai masih kurang. Hal ini yang akan jadi fokus pemerintah dalam beberapa pekan ke depan.

    "Contohnya adalah rasio kontak erat. Meskipun telah terjadi kenaikan signifikan rasio kontak erat dari 3.37 di awal agustus menjadi 7.89 per 5 September, namun pada banyak daerah rasio kontak eratnya masih di bawah 5, sehingga kemudian menghambat daerah tersebut untuk turun level," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin, 6 September 2021.

    Langkah ini diambil setelah pemerintah mulai melihat indikator transmisi mengalami perbaikan. Hal ini ditandai dengan semakin sedikitnya kota-kabupaten yang berada di level 4.

    Dari catatan Luhut, per 5 September 2021, hanya 11 kota/kabupaten di Jawa-Bali yang ada di PPKM level 4 dari sebelumnya yang berjumlah 25 kota/kabupaten. Peningkatan yang signifikan terjadi pada level 2 dimana jumlah kota/kab meningkat dari yang sebelumnya 27 menjadi 43 kota/kab.

    "Dari wilayah aglomerasi, DIY berhasil turun ke level 3, sementara Bali kami perkirakan butuh waktu 1 minggu lagi untuk turun ke level 3 dari level 4 akibat perawatan pasien di RS yang masih tinggi," kata Luhut.

    Secara keseluruhan, Luhut pun mengatakan indikator transmisi penyakit yang terdiri dari penambahan kasus konfirmasi, jumlah perawatan pasien yang ada di RS, dan jumlah kematian, terus mengalami perbaikan.

    Baca: Singgung Kafe di DKI Tak Patuh Prokes, Luhut: Kelengahan Bisa Berdampak Besar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.