TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan kelanjutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada malam ini, Senin, 30 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00. Masyarakat bisa menyaksikan live streaming pengumuman kelanjutan PPKM di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Sejumlah sumber di pemerintahan menyebut akan banyak daerah yang turun ke level 2 dan 3 berdasarkan evaluasi sepekan terakhir. Pekan lalu, status PPKM Level 4 di wilayah Jawa-Bali berkurang dari 67 kabupaten/kota menjadi 51 kabupaten/kota. Di antaranya yang turun ke level 3 adalah wilayah Jabodetabek. Kemudian, status level 3 juga berkurang dari 59 kabupaten/kota menjadi 67 kabupaten/kota dan level 2 bertambah dari 2 kabupaten/kota menjadi 10 kabupaten/kota.
Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, mengatakan pemerintah harus sangat berhati-hati dalam menentukan status level PPKM, terutama di DKI Jakarta. Meski cenderung mulai membaik, namun Dicky menilai banyak pertimbangan yang harus diambil sebelum memastikan DKI Jakarta bisa turun level lagi.
"Kalau bicara secara jujur, berdasarkan indikator yang ada, ya Jakarta bisa turun. Tapi menurut saya harus tetap dijaga di level 3 dulu. Sampai bisa di bawah 5 persen tes positivity rate-nya," kata Dicky saat dihubungi Tempo, Ahad, 29 Agustus 2021.
Ia mengatakan jika penurunan level dilakukan, pemerintah harus bisa menjamin cakupan testing tetap terjaga. Situasi Jakarta akan sangat dinamis karena dikelilingi oleh daerah penyangga yang penanganan pandeminya masih belum terlalu baik.
"Ini yang membuat sangat dinamis. Capaian DKI Jakarta akan sangat dinamis dan tak bisa stabil. Akan sangat labil dan rentan juga rawan untuk bergerak naik turun," kata Dicky. Karena itu, jika memang akan menurunkan status level PPKM DKI Jakarta, maka harus mempertimbangkan kota penyangga.
Ia mengingatkan berapa pun level suatu daerah, penguatan 3T masih menjadi pekerjaan rumah besar. Meski tes massal cenderung berat dilakukan, namun setidaknya Dicky mengatakan pengklasteran seharusnya tetap bisa dijalankan. "Lakukan testing pada kelompok kontak dengan setidaknya 80 persen. Isolasi karantina setidaknya 80 persen dari kasus kontak," kata Dicky soal PPKM di DKI Jakarta.
DEWI NURITA | EGI ADYATAMA
