Firli Bahuri Berharap 18 Pegawai KPK yang Ikut Diklat Bela Negara Lulus

Reporter

Pegawai KPK peserta Pendidikan dan Latihan Bela Negara di Universitas Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, berangkat dari gedung KPK, Jakarta, Rabu, 21 Juli 2021. Pendidikan dan Latihan Bela negara ini menjadi syarat untuk beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara bagi 18 pegawai yang tidak lolos TWK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berharap 18 pegawai KPK yang mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan dinyatakan lulus. "Saya berdoa dan berharap 18 pegawai kami di KPK dinyatakan lulus diklat bela negara," ujar Firli, Kamis, 19 Agustus 2021.

Sebanyak 18 pegawai KPK tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti diklat sebelum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). KPK bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan menyelenggarakan diklat  sejak 22 Juli sampai 20 Agustus 2021 di Universitas Pertahanan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Firli menegaskan KPK telah melaksanakan proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN sesuai perintah undang-undang. "Adapun yang merasa keberatan, tentu kami terbuka dan menghormati prosedur hukum yang bisa ditempuh. Negara Indonesia adalah negara hukum, hukum sebagai panglima tertinggi," tuturnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan 18 pegawai yang tidak lulus dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bersedia mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan. KPK memutuskan sebanyak 24 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK masih dimungkinkan untuk dibina sebelum diangkat menjadi ASN.

Firli melanjutkan selama diklat, 18 pegawai melakukan pembagian tugas sebagai komandan apel, penjaga waktu, dan koordinator penyampaian tugas sebagai penugasan dari ketua kelas untuk melatih kepemimpinan. Selain itu, seluruh pegawai menerima materi di dalam kelas. 

Beberapa materi itu ialah tentang nilai-nilai dasar bela negara, sistem pertahanan semesta, wawasan kebangsaan (empat konsensus dasar bernegara). Lalu soal sejarah perjuangan bangsa, pembangunan karakter bangsa, keterampilan dasar bela negara, identitas dan integritas nasional.

Sementara untuk kegiatan di luar kelas diisi dengan kegiatan, yakni bimbingan dan pengasuhan, praktik baris berbaris, tugas individu. Kemudian tugas kelompok, outbound/team building (melatih kepemimpinan dan kebersamaan dalam kelompok), dan olahraga berkelompok maupun mandiri, seperti tenis dan sepak bola.

Firli Bahuri menuturkan para pegawai KPK tidak hanya menerima materi di dalam kelas dan sejumlah kegiatan fisik untuk menjaga kedisiplinan dan kesehatan. Ada juga bimbingan mental rohani yang telah dilaksanakan dua kali. Pertama berlokasi di Universitas Pertahanan dan kedua di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

"Penyampaian materi adalah Prof Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal, kegiatan tersebut diikuti oleh semua peserta baik muslim maupun nonmuslim karena sifatnya universal. Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan di area luar Masjid Istiqlal," kata Ketua KPK.

Firli Bahuri bersama pimpinan kementerian/lembaga dijadwalkan hadir dalam acara penutupan pada 20 Agustus 2021. Agenda penutupan akan disertai dengan serah terima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) bela negara dan wawasan kebangsaan kepada 18 pegawai KPK.

Baca juga: Jokowi Diminta Ambil Alih TWK, Moeldoko: Urusan Teknis Biar Pembantunya Saja






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

27 menit lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

1 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

TII menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.


KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

2 jam lalu

KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

KPK memeriksa dua saksi untuk mendalami peran Lukas Enembe dalam penentuan pemenang tender proyek di Papua.


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

7 jam lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

Ali Fikri menyebut KPK telah memanggil sejumlah staf hakim agung Gazalba Saleh sebagai saksi di kasus suap pengurusan perkara di MA


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

22 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

23 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

Transparency International Indonesia menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi pada 2022 merupakan jumlah paling drastis sejak era reformasi.


Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

1 hari lalu

Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

Kuasa Hukum, Lukas Enembe Petrus Bala Pattyona, mengatakan kliennya ditanyai sejumlah pertanyaan termasuk mengkonfirmasi sejumlah nama pengusaha


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

1 hari lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

1 hari lalu

Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso menyatakan Said Aqil menjadi subjek korban dalam praktik korupsi di Unila.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

1 hari lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi