Begini Respons KPK Soal Temuan 11 Pelanggaran Hak Asasi dalam TWK

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata bersama Juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan), memberikan keterangan kepada awak, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 4 September 2020. KPK mempertimbangkan opsi mengambil alih perkara terkait dua kasus Djoko Tjandra. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata bersama Juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan), memberikan keterangan kepada awak, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 4 September 2020. KPK mempertimbangkan opsi mengambil alih perkara terkait dua kasus Djoko Tjandra. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hingga saat ini belum menerima hasil laporan soal temuan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

    Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK baru akan menelaah temuan Komnas HAM setelah menerima hasil laporan secara resmi. "Sejauh ini KPK belum menerima hasil tersebut. Segera setelah menerimanya, kami tentu akan mempelajarinya lebih rinci temuan, saran, dan rekomendasi dari Komnas HAM kepada KPK," ujar Ali melalui keterangan tertulis pada Rabu, 18 Agustus 2021. 

    Ali menjelaskan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui tes wawasan kebangsaan bukan tanpa dasar. Namun hal itu sebagai amanat peraturan perundang-undangan yang telah sah berlaku yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 tahun 2021. 

    Dalam pelaksanaannya, kata Ali, KPK telah patuh terhadap segala peraturan perundangan yang berlaku, termasuk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan amanat presiden. Kepatuhan itu tercermin dengan melibatkan kementerian atau lembaga negara yang punya kewenangan dan kompetensi dalam proses tersebut. 

    Apalagi, menurut Ali, proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN saat ini juga sedang dan masih menjadi objek pemeriksaan di Mahkamah Agung dan MK. 

    "Sebagai negara yang menjunjung tinggi asas hukum, sepatutnya kami juga menunggu hasil pemeriksaan tersebut, untuk menguji apakah dasar hukum dan pelaksanaan alih status ini telah sesuai sebagaimana mestinya atau belum," kata Plt juru bicara KPK

    Baca juga: Komnas Temukan 11 Pelanggaran HAM Pelaksanaan TWK, Apa Saja?

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.