Epidemiolog Nilai Pidato Jokowi Cuma Retorika Soal Penanganan Covid-19

Reporter

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ketiga kanan), Ketua MPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) dan para pimpinan MPR, DPR dan DPD saat menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. ANTARA FOTO/HO/Biro Pemberitaan Parlemen

TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, menilai isi pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai pengetatan dan pelonggaran mobilitas yang berubah-ubah hanya retorika semata. “Omong kosong. Itu argumentasi retorika,” kata Pandu kepada Tempo, Senin, 16 Agustus 2021.

Dalam sidang tahunan MPR, Jokowi berdalih kebijakan pengetatan dan pelonggaran berubah-ubah agar menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat.

Pandu menjelaskan, sampai saat ini, pemerintah tidak memiliki rencana nasional pengendalian pandemi. Upaya yang dilakukan pemerintah selama 1,5 tahun ini, kata Pandu, hanya tambal sulam dan panik. Hal itu dibuktikan dengan munculnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

“PPKM Darurat itu mengindikasikan bahwa panik, responsifnya. Responsnya repsons terlambat semua,” ujarnya.

Menurut Pandu, jika pengendalian pandemi bisa diantisipasi sejak awal, maka lonjakan kasus Covid-19 tidak akan setinggi pada Juli 2021 yang menyebabkan rumah sakit kolaps, kematian meningkat tajam hingga kekurangan oksigen. Alih-alih mencegah penularan, pemerintah malah sibuk mengurusi distribusi obat ke masyarakat.

“Jadi penanganannya tambal sulam. Ngapain ngurusin distribusi obat ke masyarakat. Harusnya mencegah penularan, konsepnya mencegah penularan,” kata dia.

Pandu pun menantang Jokowi untuk membubarkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), membuat national plan pengendalian pandemi hingga tahap pemulihan ekonomi secara bertahap. Sebab, hanya dengan cara itu suatu negara dapat mengendalikan pandemi dengan manajemen modern.

“Jadi penanganan wabah harus dengan manajemen. Untuk vaksinasi saja kita butuh logistik, persiapan. Kalau enggak ada manajemen, berantakan semua,” kata Pandu menanggapi isi pidato kenegaraan Presiden Jokowi soal penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: Pidato Kenegaraan, Jokowi: Pandemi seperti Api, Jika Terkendali Ia Menginspirasi

FRISKI RIANA






Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebjakan Dibajak Kepentingan Oligarki

18 menit lalu

Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebjakan Dibajak Kepentingan Oligarki

Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor sejumlah komoditas. Menurut dia, langkah tersebut seringkali sembrono.


Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

27 menit lalu

Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

Muzani menegaskan, terbatasnya ruang aula kantor pusat Gerindra itu tak memungkinkan untuk mengundang banyak tamu.


Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

2 jam lalu

Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

Budiman Sudjatmiko menyatakan telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menambah anggaran khusus untuk pengembangan SDM desa.


Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

7 jam lalu

Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

Bamsoet menyebut peluang terwujudnya penundaan Pemilu ini tergantung dari partai politik yang ada di parlemen.


Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

8 jam lalu

Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

Gagasan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode mencuat lagi.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

8 jam lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

9 jam lalu

Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

10 jam lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?


Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

11 jam lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

Rhenald Kasali Rhenald juga menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terlalu pede bahwa Indonesia jauh dari resesi pada tahun 2023 ini.


Nasdem Sebut Warga Depok Rindu Anies Baswedan, Gugatan Polusi Udara ke Jokowi & Konser Dewa 19 Jadi Top 3 Metro

12 jam lalu

Nasdem Sebut Warga Depok Rindu Anies Baswedan, Gugatan Polusi Udara ke Jokowi & Konser Dewa 19 Jadi Top 3 Metro

Nasdem sebut warga Depok rindu Anies Baswedan, gugatan polusi udara ke Jokowi & konser Dewa 19 jadi Top 3 Metro hari ini.