Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dukcapil Akan Berikan Akses Data Kependudukan ke Puskesos dan SLRT

Reporter

image-gnews
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemdagri), Zudan Arif Fakrulloh seusai melakukan diskusi digedung KPK, Jakarta, 10 Maret 2017. Diskusi tersebut untuk memaksimalkan seluruh data kependudukan yang ada dalam e-KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar menjadi Single Identity Number (SIN). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemdagri), Zudan Arif Fakrulloh seusai melakukan diskusi digedung KPK, Jakarta, 10 Maret 2017. Diskusi tersebut untuk memaksimalkan seluruh data kependudukan yang ada dalam e-KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar menjadi Single Identity Number (SIN). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh berharap Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) bisa menggunakan data dukcapil berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan hak akses bisa diberikan oleh dinas dukcapil setempat.

“Setelah kita buka hak aksesnya nanti kabupaten/kota akan memandu di unit-unit Puskesos Dan SLRT itu bahkan sampai di tingkat desa pun bisa yang penting perlindungan data aslinya bisa dijaga,” kata Zudan dalam webinar daring 'Mengembangkan Puskesos-SLRT: Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional' pada Kamis, 12 Agustus 2021.

Zudan mengatakan jika bisa dilakukan, dukcapil akan terus melakukan pembaruan data dari tingkat desa memisalkan dengan menggunakan peserta BPJS Kesehatan yang sudah terdata dengan jumlah 174 juta. Ia menambahkan, di setiap harinya: ada data yang baru lahir, data yang meninggal, data yang bercerai hingga peserta yang pindah keluar kabupaten/kota maupun yang masuk kabupaten/kota, akan terus termonitor dengan melaporkan ke Dukcapil atau Puskesos.

Ia menambahkan dari integrasi ini akan lebih cepat menuju satu data kependudukan dan satu data sistem jaminan sosial nasional. ”Dengan Puskesos dan SLRT ini menjadi layanan terpadu dan bisa terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Ri

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bersama Puskesos juga akan melakukan integrasi pengelolaan data. ”Kalau kita lihat, kita memiliki 2 lembaga di tingkat kabupaten dan provinsi yang bisa diintegrasikan. Ini merupakan langkah bagus menuju sitem jaminan perlindungan sosial yang lebih intergratif dan lebih terpadu,” ujarnya.

MEGA SAFITRI

Baca: Risma: Peran Puskesos dan SLRT Penting untuk Selesaikan Masalah Kemiskinan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anggaran Rp 662 Triliun tapi Kualitas Pendidikan Rendah, Kemendagri: Masalah Ada di Daerah

4 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggaran Rp 662 Triliun tapi Kualitas Pendidikan Rendah, Kemendagri: Masalah Ada di Daerah

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mengatakan persoalan anggaran pendidikan di daerah menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan.


Kemendagri Sebut Belum Ada Pj Kepala Daerah yang Mengundurkan Diri untuk Maju Pilkada 2024

6 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kemendagri Sebut Belum Ada Pj Kepala Daerah yang Mengundurkan Diri untuk Maju Pilkada 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pj kepala daerah yang ingin maju Pilkada 2024 untuk mengundurkan diri sebagai ASN.


Bantu Tuntaskan Masalah Lahan untuk Pembangunan IKN, Mendagri akan Lakukan Ini

7 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Seni, 10 Juni 2024. Rapat tersebut membahas pembincaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025, rencana kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bantu Tuntaskan Masalah Lahan untuk Pembangunan IKN, Mendagri akan Lakukan Ini

Mendagri mengatakan isu lahan menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan IKN.


DPR Nilai 40 Persen Pj Kepala Daerah Tidak Layak, Ini Tanggapan Mendagri

8 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR Nilai 40 Persen Pj Kepala Daerah Tidak Layak, Ini Tanggapan Mendagri

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Kemendagri harus mencermati penunjukan pj. kepala daerah karena sebagian dinilai tidak layak


Kongres PSSI 2024: Erick Thohir Ungkap Kemendagri Beri Lampu Hijau Revisi Peraturan APBD, Bisa Dipakai untuk Sepak Bola

8 hari lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sambutan saat pembukaan Kongres Biasa PSSI 2024 di Hotel Shanghai-La, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam Kongres Biasa PSSI tahun ini membahas tentang transformasi Liga 1, regulations baru pemain asing hingga audit keuangan federasi perkembangan Training Center di IKN. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kongres PSSI 2024: Erick Thohir Ungkap Kemendagri Beri Lampu Hijau Revisi Peraturan APBD, Bisa Dipakai untuk Sepak Bola

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendukung transformasi sepak bola Indonesia.


Tito Karnavian Minta Pemda Waspadai Kenaikan Inflasi Jelang Idul Adha 2024

9 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Tito Karnavian Minta Pemda Waspadai Kenaikan Inflasi Jelang Idul Adha 2024

Tito Karnavian menuturkan angka inflasi rata-rata nasional 2,84 persen pada Mei 2024. Sedangkan inflasi di masing-masing daerah beragam.


Kemendagri akan Jaga Pilkada di Papua untuk Redam Potensi Konflik

13 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Kemendagri akan Jaga Pilkada di Papua untuk Redam Potensi Konflik

Kemendagri menjamin keamanan pelaksanaan Pilkada 2024 di sejumlah wilayah rawan konflik.


Kemendagri Jamin ASN Bersikap Netral di Pilkada 2024, Singgung Pelarangan Politisasi Bansos

13 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Kemendagri Jamin ASN Bersikap Netral di Pilkada 2024, Singgung Pelarangan Politisasi Bansos

Kemendagri menyatakan bahwa ASN telah dibekali prinsip untuk tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada 2024 berlangsung.


105 Ribu Satpol PP dan 1,2 Juta Satlinmas Dikerahkan untuk Pilkada Serentak 2024

13 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
105 Ribu Satpol PP dan 1,2 Juta Satlinmas Dikerahkan untuk Pilkada Serentak 2024

Kemendagri menempatkan Satpol PP dan Satlinmas secara tersebar di seluruh wilayah untuk mendukung Pilkada serentak 2024.


Mendagri Tito Karnavian Mengaku Ingin Segera Pindah ke IKN

13 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Tito Karnavian Mengaku Ingin Segera Pindah ke IKN

Menurutnya, IKN memberikan banyak kenyamanan, salah satunya adalah indeks polusinya yang sangat rendah.