KPK Bilang Biaya Perjalanan Dinas Bukan Gratifikasi, Apalagi Suap

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri) berfoto bersama dengan Anggota DPR RI Arsul Sani (kanan) sebelum saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021. Rapat tersebut membahas RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dan membahas mengenai polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri) berfoto bersama dengan Anggota DPR RI Arsul Sani (kanan) sebelum saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021. Rapat tersebut membahas RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dan membahas mengenai polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan biaya perjalanan dinas bukanlah suap atau gratifikasi. KPK menyatakan biaya itu merupakan biaya operasional untuk melaksanakan kegiatan dan diatur standar nominalnya.

    “KPK mengingatkan kembali bahwa biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional, bukan gratifikasi apalagi suap,” kata Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa di kantornya, Senin, 9 Agustus 2021.

    Cahya mengatakan pegawai KPK dalam tugasnya tetap berpedoman pada kode etik pegawai dengan pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas dan inspektorat. Dia mengatakan pegawai juga diharuskan menolak gratifikasi dan menghindari konflik kepentingan.

    Sebelumnya, KPK menerbitkan peraturan pimpinan KPK nomor 6 tahun 2021 tentang perjalanan dinas. Dalam aturan itu, perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai boleh dibiayai oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini kementerian atau lembaga pemerintah.

    Aturan ini mendapatkan banyak kritik, karena dalam aturan sebelumnya pegawai KPK dalam mengikuti perjalanan dinas sepenuhnya dibiayai dari anggaran komisi antirasuah. KPK menyatakan perubahan aturan itu menyesuaikan berubahnya status pegawai menjadi aparatur sipil negara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada, Penyakit Yang Terabaikan Saat Pandemi Covid-19

    Wabah Covid-19 membuat perhatian kita teralihkan dari berbagai penyakit berbahaya lain. Sejumlah penyakit endemi di Indonesia tetap perlu diwaspadai.