Menteri Muhadjir Minta Penjelasan Risma soal Beras Bansos di Jatim Berkutu

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Tri Rismaharini memantau langsung penyaluran bantuan sosial tunai dan bansos beras di Kampung Bugisan, Pekalongan Utara (27/7)

    Menteri Sosial Tri Rismaharini memantau langsung penyaluran bantuan sosial tunai dan bansos beras di Kampung Bugisan, Pekalongan Utara (27/7)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan sudah mendengar laporan adanya beras berkutu untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat Bangkalan, Jawa Timur. Ia pun telah mencoba meminta penjelasan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait kejadian ini.

    "Saya masih menunggu penjelasan dari Bu Mensos. Tapi bisa saya pastikan itu bukan bantuan beras 10 kilogram dalam rangka PPKM," kata Muhadjir saat dihubungi, Kamis, 5 Agustus 2021.

    Bansos berupa beras sebanyak 3 ribu paket tersebut diketahui merupakan program dari Kemensos. Saat dilakukan pengecekan, beras bertulisan Bantuan Beras PPKM Darurat Kemensos RI tersebut berwarna kuning dan berkutu.

    Saat dikonfirmasi ulang, Muhadjir Effendy menegaskan bahwa beras itu bukan bantuan dari pemerintah langsung. "Bantuan yang 10 kilogram langsung dari Bulog," kata Muhadjir.

    Kemarin Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak telah meninjau langsung kondisi bansos berkutu di Bangkalan tersebut. Ia telah meminta agar bansos beras itu tak didistribusikan terlebih dulu. Emil memastikan bahwa beras pengganti akan segera dikirimkan kepada warga Bangkalan.

    "Ini tadi saya telepon Pak Alwi (Kadinsos Jatim). Artinya hitungan hari harus sudah sampai penggantinya karena masyarakat sudah nunggu," kata Emil.

    Ia berharap tak ada lagi temuan lagi beras bansos yang tak layak konsumsi. Sebagai langkah antisipasi, Emil berencana mengumpulkan data untuk mengungkap persoalan beras bansos.

    "Kita akan kumpulkan semua data ini dan pastikan pemasoknya. Kalau memang benar masalahnya dari penyedia, ya harus dapat sanksi agar tak terulang kembali," kata Emil.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.