Menaker: P2K3 di Perusahaan Penting untuk Penanganan Covid-19

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ikut serta mendorong penerapan protokol kesehatan di perusahaannya

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ikut serta mendorong penerapan protokol kesehatan di perusahaannya

    INFO NASIONAL – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong semua perusahaan memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Fungsinya amat penting, terlebih di masa pandemi ini, selain untuk menerapkan K3 juga dapat membantu mengatasi penyebaran Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan.

    Ida juga menenekankan, bahwa Pelaksanaan K3 yang berlaku di semua tempat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pengusaha, melainkan ada peran besar serikat pekerja. Berbagai elemen memastikan agar K3 dapat dijalankan secara efektif.

    "Saya mengharapkan agar semua pihak dapat melakukan upaya konkret terhadap pelaksanaan K3 di lingkungan masing-masing agar budaya K3 benar-benar terwujud di seluruh tanah air. Jadi ini kerja bersama dan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, Kadisnaker, tapi juga tanggung jawab pengusaha dan serikat pekerja dan para anggotanya," kata Ida dalam Pertemuan P2K3 Nasional bertajuk “Efektivitas Peran P2K3 dalam Penanganan Covid-19” di Jakarta, Selasa, 27 Juli 2021.

    Ida menjelaskan, P2K3 adalah lembaga yang dibentuk di perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja. Hal ini telah tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Permenaker Nomor 04/Men/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.

    Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 atau petugas K3 di perusahaan. Sedangkan Ketua P2K3 adalah pimpinan perusahaan atau salah satu pimpinan perusahaan yang ditunjuk dan keanggotaannya harus mewakili unsur pengusaha dan unsur pekerja.

    "Dengan kepengurusan tersebut, kami percaya bahwa keberadaan P2K3 sangat penting dan strategis dalam mengembangkan dan melaksanakan upaya-upaya penting dalam bidang K3, dalam kondisi sekarang ini juga termasuk penanganan Covid-19," ujar Ida.

    Untuk perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Satgas perusahaan ini yang akan berkoordinasi secara intensif dengan Satgas Penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Koordinasi tersebut penting agar tidak tercipta klaster baru di lingkungan kerja maupun industri.

    Ida mengungkapkan jumlah perusahaan yang telah melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online (WLKP) hingga 15 Juli 2021 mencapai 356.500 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja tercatat 10.023.419 orang.

    Sementara itu, terkait keselamatan kerja, berdasarkan data BPJamsostek per tahun 2019 terdapat 114.235 kasus kecelakaan kerja. Rentang waktu Januari hingga Oktober 2020 tercatat 177.161 kasus kecelakaan kerja, 53 kasus penyakit akibat kerja yang 11 di antaranya disebabkan oleh Covid-19.

    "Data tersebut dapat kita gunakan sebagai dasar untuk mendorong agar keberadaan P2K3 di tempat kerja lebih efektif dan strategis dalam mengambil langkah-langkah  mencegah dan mengendalikan terjadinya kecelakaan kerja, juga penyakit akibat kerja serta Covid-19," kata Ida.

    Oleh karena itu, ia memberi apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat aktif dalam mengembangkan, mempromosikan serta membudayakan K3. Ia mengajak bagi pengurus P2K3 untuk memperkuat pelaksanaan K3 secara nasional sebagai elemen penting dalam melakukan reformasi ketenagakerjaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

    "Kami terus mengharapkan agar kerja keras tersebut jangan berhenti di sini, terlebih dengan kondisi saat ini yang memaksa kita harus kerja cerdas dalam ikut mengendalikan Covid-19," katanya.

    Sementara itu, Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang mengatakan  pertemuan P2K3 Nasional secara virtual digelar untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada P2K3 di perusahaan untuk mengefektifkan peran dalam penerapan protokol kesehatan di tempat kerja dan penyediaan perlengkapan serta sarana kesehatan bagi pekerja/buruh oleh perusahaan selama pandemi Covid-19.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Selamat Jalan KPK

    Berbagai upaya melemahkan posisi KPK dinilai tengah dilakukan. Salah satunya, kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilai membuat kinerja KPK jadi turun.