Sepakat dengan PBNU, Mahfud: Jokowi Tak Bisa Dijatuhkan karena Penanganan Covid

Reporter

Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena alasan Covid-19. Ia menegaskan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Hal ini senada dengan pendapat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj.

"Sama, pemerintah juga punya keyakinan, kalau pemerintah Inshaallah sekarang ini tidak bisa dijatuhkan karena alasan Covid-19, karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Dan ternyata NU juga berpandangan demikian," kata Mahfud MD saat menghadiri dialog virtual terkait penanganan Covid-19 bersama Said Aqil, Senin, 26 Juli 2021.

Dalam situasi ini, Mahfud juga mengajak seluruh tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan, terutama PBNU bersama-sama memberikan kesadaran kepada umat, bahwa covid adalah nyata dan perlu dihadapi dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, serta mengikuti vaksinasi.

"Alhamdulillah PBNU sudah membentuk Satgas Covid, intelektualnya sudah ikut berbicara dan berkiprah. Nanti kita akan perkuat ini. Akan Diusahakan untuk bisa Herd Immunity sehingga mencapai 70 persen. Mari kita hitung sama-sama. Usulan-usulannya sudah kami catat," ujar Mahfud MD.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyebut Presiden Joko Widodo tidak bisa dijatuhkan karena alasan penanganan Covid-19. Hal ini ia ungkapkan menyusul munculnya provokasi di media sosial yang menggalang aksi demo memprotes kepemimpinan Jokowi.

Said mengatakan Jokowi tak bisa dijatuhkan karena tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dan terbukti justru berusaha keras mengatasi pandemi.

"Kami warga NU sudah punya pengalaman sangat pahit, ketika punya presiden Gus Dur, dilengserkan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas" ujar Said Aqil.

Said menegaskan, warga NU tidak akan melengserkan pemerintahan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas. Pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dulu, bagi Said menjadi catatan yang sangat pahit bagi warga NU dan karenanya tidak akan mereka lakukan juga di pemerintahan saat ini.

"Itu pelajaran bagi kita, kita tidak akan melakukan seperti itu, kecuali kalau ada pelanggaran jelas melanggar Pancasila dan sebagainya," ujar Said.

Saat ini, Said mengatakan gerakan politik yang targetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan pak Jokowi dan kabinetnya sudah mulai bermunculan. Said menduga para pengganggu itu juga tahu bahwa tidak mudah melengserkan Jokowi begitu saja karena sistem presidensial yang saat ini dijalankan.

"Tapi minimal mereka bikin repot supaya gagal program-programnya," kata Said Aqil.

Baca juga: Penangkapan Blok Politik Pelajar, YLBHI: Jika Tak Jelas Tuduhannya Seperti Teror




Berita Selanjutnya



Terpopuler: Kronologi Recall Obat Sirop yang Sebabkan Gagal Ginjal Akut, 515 Ton Minyakita Ditimbun

4 jam lalu

Terpopuler: Kronologi Recall Obat Sirop yang Sebabkan Gagal Ginjal Akut, 515 Ton Minyakita Ditimbun

Berita terpopuler bisnis pada Rabu, 8 Februari 2023 dimulai dari kronologi penarikan tiga obat sirop usai kembali munculnya kasus gagal ginjal akut.


PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

13 jam lalu

PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

PGI meminta Presiden Joko Widodo memberikan atensi serius pada insiden diskriminasi dan pelarangan ibadah di berbagai daerah.


Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

15 jam lalu

Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

Jokowi mengungkapkan ekspor tambang ilegal mengurangi pendapatan negara. Sementara Gibran pernah mengungkapkan bekingan tambang ilegal mengerikan.


Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

16 jam lalu

Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

Staf Khusus Menteri BUMN menyebut event F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara, akan menjadi tontonan rakyat., bisa nonton bareng kerbau dan sapi.


Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

18 jam lalu

Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

Jokowi memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menyediakan Ultrasonografi (USG) hingga Antropometri Kit di setiap Puskesmas dan Posyandu


Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

20 jam lalu

Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

Ganjarist menilai pembubaran GP Mania dan penarikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai hal biasa.


Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

20 jam lalu

Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

Presiden Jokowi siang ini memanggil Menteri Koperasi Teten Masduki untuk membicarakan tindak lanjut atas berbagai kasus koperasi bermasalah.


Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

21 jam lalu

Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

Jokowi menyebut bantuan disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingg Kementerian Sosial.


Rais 'Aam PBNU Sebut Direksi MIND ID sebagai Anak Angkat, Siapa Dany Amrul?

22 jam lalu

Rais 'Aam PBNU Sebut Direksi MIND ID sebagai Anak Angkat, Siapa Dany Amrul?

Direktur Kelembagaan MIND ID Dany Amrul Ichdan disebut sebagai anak angkat Rais 'Aam PBNU Miftachul Akhyar.


Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

22 jam lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.