Ma'ruf Amin Minta Kepala Daerah Perbaiki Data Penduduk untuk Bansos Covid-19

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi khotib salat Jumat di Masjid Istana Wapres, Jakarta, 12 Juni 2020. KIP Setwapres

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi khotib salat Jumat di Masjid Istana Wapres, Jakarta, 12 Juni 2020. KIP Setwapres

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong seluruh kepala daerah agar meningkatkan serapan anggaran penanganan pandemi Covid-19. "Mohon perhatian, seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, banyak yang masih rendah penyerapan anggarannya untuk penanganan Covid-19. Oleh karena itu saya minta ini betul-betul dipacu," kata Wapres Ma'ruf mengutip Antara, Kamis, 22 Juli 2021. 

    Imbauan Ma'ruf Amin itu disampaikan saat pengarahan kepada seluruh kepala daerah di Jawa Timur, termasuk Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Wapres meminta Pemda atau Pemkot segera melakukan perbaikan data penduduk, khususnya data penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Pusat.

    Penyaluran bansos kepada masyarakat di Jawa Timur dinilai masih rendah, sehingga Wapres meminta Khofifah mendukung bupati dan wali kota untuk memperbaiki data masyarakat penerima bantuan. "Masih rendahnya penyaluran bansos memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi Jatim untuk melakukan percepatan, melalui perbaikan data terutama kelengkapan data NIK dari penerima manfaat," ujar Ma'ruf Amin

    Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menegur sejumlah daerah yang lamban dalam penyerapan anggaran Covid-19. Salah satu yang menjadi sorotan ialah insentif untuk tenaga kesehatan. 

    ADVERTISEMENT

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terus memantau kinerja 19 provinsi yang sebelumnya mendapat surat teguran karena lambat merealisasikan insentif tenaga kesehatan di wilayahnya. Insentif ini merupakan salah satu prioritas yang diminta Presiden Joko Widodo.

    "Kami akan pantau terus daerah-daerah itu tidak hanya mingguan. Day to day kami pantau, kita cek bagaimana progresnya," ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian Noervianto, dalam konferensi pers daring, Senin, 19 Juli 2021.

    Tercatat ada 19 provinsi yang mendapat teguran ihwal realisasi anggaran terhadap insentif tenaga kesehatan yang masih di bawah 25 persen. Padahal target dari pemerintah setidaknya realisasi sudah seharusnya mencapai 50 persen tergantung dari dinamika yang ada di daerah.

    Baca juga: Jokowi Tambah Anggaran Rp55,21 Triliun untuk Bansos Covid-19

    EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.