MUI Minta Pemerintah Memperjelas Aturan Pembukaan Masjid Selama PPKM Darurat

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas membersihkan bagian dalam Masjid Cut Meutia, Jakarta, Jumat, 25 Juni 2021. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara selama dua pekan. ANTARA/Reno Esnir

    Petugas membersihkan bagian dalam Masjid Cut Meutia, Jakarta, Jumat, 25 Juni 2021. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara selama dua pekan. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis meminta pemerintah memperjelas aturan pembukaan masjid selama PPKM Darurat. "Kalimat membatasi kegiatan beribadah di dalam Inmendagri harusnya dibuat lebih jelas lagi, tentang fungsi masjid apabila jadi tempat syiar asal tidak menimbulkan kerumunan," kata Cholil dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Juli 2021.

    Menurut diktum ketiga huruf g dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15/2021 tentang PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali, tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng serta tempat lain yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara selama PPKM Darurat.

    Namun ketentuan itu direvisi dalam Instruksi Mendagri No. 19/2021 menjadi: "Tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara, dan klenteng serta tempat lain yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah".

    Cholil mengapresiasi perubahan ketentuan itu karena kata “ditutup” bisa diartikan masyarakat sebagai penutupan total masjid sebagai rumah ibadah. Hanya saja ia menekankan pentingnya pemerintah menyampaikan batasan yang jelas mengenai ketentuan penyelenggaraan kegiatan di tempat ibadah, termasuk masjid.

    Cholil menyarankan pemerintah memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan di daerah  zona merah, termasuk menerapkan pembatasan jamaah dalam kegiatan di masjid. "Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memberi edukasi pada takmir-takmir masjid. Bagi masyarakat juga mohon kerja samanya apabila ada tanda-tanda demam sebaiknya tidak perlu pergi ke masjid," kata dia.

    Cholil melihat masjid bisa difungsikan sebagai posko penanganan Covid-19, pusat edukasi pencegahan penularan virus corona, maupun pusat penyaluran bantuan sosial.
    Sehingga selama PPKM Darurat, pengurus masjid tetap bisa menyampaikan syiar agama via daring.

    "Bisa dibuat video dari masjid lalu disiarkan sehingga masyarakat bisa melihat tontonan tersebut atau misalnya kurban nanti karena masyarakat tidak boleh berkerumun dibuat jadi video, shooting saja. Intinya, masjid tidak perlu ditutup karena hal ini," kata Ketua MUI tersebut.

    Baca Juga: Revisi PPKM Darurat: Tempat Ibadah Tak Ditutup dan Resepsi Dilarang
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.