Luhut Klaim Berhasil Tangani Covid, Koalisi: Masyarakat akan Terus Jadi Korban

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kanan) didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kiri) berdialog dengan petani saat mengunjungi lokasi Food Estate di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Selasa 6 April 2021. Kunjungan kerja Menko Marves bersama Menteri Pertanian, Menteri PUPR dan Kepala Staf Kantor Kepresidenan Moeldoko tersebut dalam rangka untuk memastikan program Food Estate yang dikembangkan di Provinsi Kalimantan Tengah bisa terlaksana dengan baik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kanan) didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kiri) berdialog dengan petani saat mengunjungi lokasi Food Estate di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Selasa 6 April 2021. Kunjungan kerja Menko Marves bersama Menteri Pertanian, Menteri PUPR dan Kepala Staf Kantor Kepresidenan Moeldoko tersebut dalam rangka untuk memastikan program Food Estate yang dikembangkan di Provinsi Kalimantan Tengah bisa terlaksana dengan baik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai pemerintah terus-menerus membantah kekacauan penanganan Covid-19 di Indonesia. Ia menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa penanganan Covid-19 terkendali.

    "Pak LBP menangkis bahwa pelaksanaan penanganan Covid-19 baik-baik saja. Soal pelaksanaan vaksin yang kacau dan lain-lain, menurut saya kekacauan ini terjadi karena tidak mengakui data dan suara-suara masyarakat," kata Asfinawati dalam konferensi pers virtual, Senin, 12 Juli 2021.

    Menurut Asfinawati, akan semakin banyak korban jika pemerintah terus membantah kondisi darurat sekarang ini. Ia mengatakan, kondisi nyata di lapangan ialah masyarakat saat ini berjuang untuk mendapatkan oksigen, layanan kesehatan, maupun vaksin.

    "Itu real-nya kehidupan masyarakat. Kalau ini saja dibantah, ya kita tidak punya pemerintah lagi, ini pemerintahan yang gagal," ujar dia.

    Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar mengatakan Presiden Joko Widodo sebaiknya memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19. Dia meminta Jokowi tak melempar tugas kepada para menteri maupun kepala daerah.

    "Coba Presiden sekarang nongol, maunya apa, dan kasih indikator-indikator yang singkat, padat, dan jelas, yang bisa dipenuhi rakyat. Jangan seperti istilah Leon (Ketua BEM UI) dan kawan-kawan itu lip service terus," kata Haris dalam kesempatan yang sama.

    Haris mengatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir juga perlu dimintai pertanggungjawaban. Sebagai pemimpin Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kata dia, mereka telah gagal mencegah masuknya virus corona varian delta ke Indonesia.

    "Kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, setiap hari kita mendengar kabar duka," kata Haris. Ia mengimbuhkan, adanya kebijakan vaksinasi berbayar hanya semakin menyebabkan ketimpangan akses bagi masyarakat.

    Sebelumnya Luhut Binsar Panjaitan mengklaim penanganan Covid-19 terkendali selama 10 hari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa Bali. Ia mengklaim semuanya terkendali dari sisi ketersediaan obat, oksigen, maupun tempat tidur.

    "Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, ini sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukkin ke mukanya bahwa kita terkendali," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin, 12 Juli 2021.

    Baca juga: Luhut Sebut Penurunan Mobilitas Selama PPKM Darurat Hampir Tercapai


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.