Rektorat Periksa BEM UI, Dosen Hukum UGM: UI Pertaruhkan Otonomi Kampus

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Indonesia, melakukan aksi dengan pesan Tak Baik Menebar Teror, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019. Dalam aksi damai ini mereka mengecam dan mengutuk penyerangan teror kepada pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif, termasuk kasus penyerangan terhadap penyidik senior Novel Baswedan.TEMPO/Imam Sukamto

    Sejumlah anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Indonesia, melakukan aksi dengan pesan Tak Baik Menebar Teror, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019. Dalam aksi damai ini mereka mengecam dan mengutuk penyerangan teror kepada pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif, termasuk kasus penyerangan terhadap penyidik senior Novel Baswedan.TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sigit Riyanto, mengatakan pemanggilan BEM UI soal poster Jokowi King of Lip Service sebagai tindakan berlebihan. “Pejabat struktural UI takut berlebihan,” kata Sigit, Senin, 28 Juni 2021. 

    Sigit menyebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, presiden bukan simbol negara. Bahkan yang ada adalah terminologi lambang negara yaitu Bahasa Indonesia dan Garuda Pancasila. Sehingga, ia mengatakan Rektor UI tak perlu takut berlebihan poster bergambar Jokowi dengan mahkota di kepalanya itu menyinggung simbol negara. 

    Poster BEM UI, kata Sigit, tidak melanggar hukum karena isinya bukan ajakan kekerasan. Poster-poster sindiran bergaya anak muda bagian dari kreativitas anak muda. Selain itu, poster tersebut juga melampirkan referensi pemberitaan dari sejumlah media massa sehingga BEM hanya menyajikan fakta-fakta yang jurnalis tulis. 

    Sigit prihatin dengan semakin merosotnya kebebasan dan ekosistem akademik. UI, kata Sigit, justru mempertaruhkan otonomi kampus dan akademik demi kepentingan kalangan yang sedang menikmati kekuasaan politik.

    Dia menyayangkan pejabat kampus yang mendukung rezim yang berkuasa karena mendapatkan insentif. “Mereka yang menempati jabatan tertentu, misalnya komisaris BUMN mengorbankan kebebasan akademik,” kata Sigit. 

    Sebelumnya, Rektorat Universitas Indonesia memeriksa BEM UI karena unggahan di Instagram yang menyebut Jokowi The King of Lip Service. Meski sudah diperiksa, BEM menyatakan tak akan menghapus unggahan tersebut.

    Baca juga: BEM UI Diapresiasi, Akademisi Sebut Kampus Sudah Mirip Kantor Kecamatan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.