INFO NASIONAL – Memasuki akhir Juni, Rencana pemerintah menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) belum terealisasi. Masyarakat yang berharap menerima bantuan, mempertanyakan hal tersebut.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan mencairkan BST bulan Mei dan Juni pada bulan ini. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima BST sebesar Rp 600 ribu per KPM. Penyaluran BST dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero).
Namun, hingga akhir Juni belum ada kabar pasti. Yayat Nurbayati, KPM asal Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat, hanya termenung sambil menantikan BST. Dia berharap BST segera cair untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Yayat mengaku sempat mendengar kabar BST akan dicairkan bulan Juni, namun tidak ada kejelasan hingga sekarang. "Saya dengar kabar dari teman akan ada pencairan lagi. Tapi ditungguin belum ada kabarnya lagi. Ditungguin belum keluar juga hingga sekarang," ujarnya.
Yayat meminta pemerintah menepati janjinya untuk mencairkan BST. "Kalau misalnya ada bantuan seperti itu, semoga tidak cuman hoaks. Tidak hanya ngomong doang," katanya.
Dini Deviani, masih dari kecamatan yang sama, juga mengaku sempat mendengar kabar BST akan dicairkan bulan ini. Sama seperti Yayat, uang Rp 300 ribu sangat berharga untuk menghidupi ketiga anaknya.
"Anak tiga. Pertama naik kelas 3 SD. Kedua baru mau masuk TK. Sekarang buat masuk TK saja biayanya Rp 1,5 juta. (Anak) ketiga, baru enam bulan," kata Dini.
Dia berharap pemerintah bisa segera merealisasikan pencairan BST. Terlebih, sudah banyak orang seperti dirinya kesulitan untuk memperoleh penghasilan tetap akibat pandemi.
Beberapa waktu silam, Rencana perpanjangan BST selama dua bulan disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kunta Wibawa Dasa Nugraha
Namun, Kementerian Sosial (Kemensos) belum mengajukan secara resmi perpanjangan BST ke Kemenkeu. Padahal, Kemenkeu bisa menyiapkan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
"Tinggal tergantung ibu mensosnya. Kalau mengajukan tambahan anggaran ke Menkeu (Sri Mulyani Indrawati), kami proses, atau menunggu arahan dari presiden," kata Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Purwanto.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari mengatakan, Kemensos sedang sibuk memadankan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pengusulan pencairan BST akan disampaikan ke Kemenkeu sesudahnya. (*)
