Jimly Sebut Usulan Masa Jabatan Presiden Tak Mudah Diselinapkan di Amandemen UUD

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie saat ditemui usai menghadiri open house Oesman Sapta Odang di kediamannya di Jalan Karang Asem Utara Nomor 34, Kuningan, Jakarta Selatan. Dewi Nurita/Tempo.

TEMPO.CO, Jakarta - Polemik perpanjangan masa jabatan presiden mengemuka seiring dengan pengajuan amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang kelima. Ketua Tim Kerja Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) Jimly Asshidddiqie menjamin amandemen UUD 1945 tidak akan merembet ke isu lain.

Ia beralasan berdasarkan pasal 37 UUD 1945 mengatur syarat yang ketat untuk perubahan pasal-pasal dalam konstitusi. Syarat itu adalah amandemen dapat diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari anggota MPR. Lalu sidang amandemen UUD 1945 minimal dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR, serta setiap putusan harus disetujui minimal 50 persen ditambah 1 dari seluruh anggota MPR.

"Misalnya kesepakatan awal hanya pasal 3 yang mau diubah. Nanti setelah ada panitia ad hoc, tambah pasal 30 dan 7. Itu tidak boleh. Harus dari awal, mendapat persetujuan 1/3 lagi," ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah ini seperti dikutip dari Koran Tempo edisi Sabtu 26 Juni 2021.

DPD lewat sidang paripurna pada Kamis 24 Juni 2021 telah memutuskan untuk mengajukan amandemen dengan 136 anggota yang menjadi inisiator. Hanya saja amandemen UUD baru bisa terlaksana jika disetujui minimal 1/3 dari anggota MPR dari total 711 orang yang terdiri anggota DPD dan DPR. Sehingga DPD membutuhkan tambahan dukungan 101 anggota DPR untuk mencapai persyaratan tersebut.

Dalam rumusan amandemen yang disiapkan DPD adalah soal fungsionalisasi haluan negara serta penataan kewenangan MPR, DPR dan DPD.

Ingin tahu lebih jauh tentang perkembangan amandemen UUD 1945 baca Koran Tempo edisi hari ini Sabtu 26 Juni 2021 yang berjudul "Gerakan Senator Amandemen Konstitusi".






Bamsoet Usul IKN Masuk PPHN untuk Menjamin Kepastian Pembangunan

1 hari lalu

Bamsoet Usul IKN Masuk PPHN untuk Menjamin Kepastian Pembangunan

Menurut Bamsoet hal ini perlu dilakukan agar kepastian pembangunan IKN dapat terus berlanjut walau Jokowi sudah lengser.


MPR Berencana Hadirkan PPHN Lewat Konvensi Ketatanegaraan, Pakar: Tidak Paham Konteks

18 hari lalu

MPR Berencana Hadirkan PPHN Lewat Konvensi Ketatanegaraan, Pakar: Tidak Paham Konteks

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengaku bingung dengan rencana MPR menghadirkan PPHN lewat konvensi ketatanegaraan.


Tolak Wacana Hadirkan PPHN Lewat Konvensi Ketatanegaraan, Fraksi Golkar: Mengada-ada

18 hari lalu

Tolak Wacana Hadirkan PPHN Lewat Konvensi Ketatanegaraan, Fraksi Golkar: Mengada-ada

Fraksi Golkar menolak usul PPHN dihadirkan lewat konvensi ketatanegaraan seperti rekomendasi Badan Pengkajian MPR.


MPR Sepakati PPHN Tanpa Amandemen UUD 1945, Panitia Ad Hoc Segera Dibentuk

19 hari lalu

MPR Sepakati PPHN Tanpa Amandemen UUD 1945, Panitia Ad Hoc Segera Dibentuk

Pimpinan MPR, pimpinan fraksi di DPR dan DPD menyepakati PPHN tak akan dimasukkan ke dalam UUD 1945.


Bamsoet Apresiasi INTI Bali Dukung Percepatan Vaksinasi Covid-19

23 hari lalu

Bamsoet Apresiasi INTI Bali Dukung Percepatan Vaksinasi Covid-19

INTI Bali mendapatkan rekor dunia dari MURI atas rekor vaksinasi Covid-19


Hidayat Bahas Pembentukan Forum MPR se-Dunia di Riyadh

23 hari lalu

Hidayat Bahas Pembentukan Forum MPR se-Dunia di Riyadh

Kunjungan Pimpinan MPR ke Arab Saudi sebagai kelanjutan diplomasi Parlemen yang sehari sebelumnya dilaksanakan Delegasi MPR RI di Maroko


Kesetaraan Gender, Masih Isu penting di Forum W20 Summit

23 hari lalu

Kesetaraan Gender, Masih Isu penting di Forum W20 Summit

UN Women berkolaborasi dengan UN Global Compact meluncurkan tujuh prinsip pemberdayaan perempuan


Turnamen Catur Nasional Digelar di Gedung MPR/DPR

26 hari lalu

Turnamen Catur Nasional Digelar di Gedung MPR/DPR

Kegiatan yang diadakan tidak hanya sekadar untuk bertanding namun juga untuk menjalin persahabatan dan persaudaraan


Bamsoet: PPHN Hadir Tanpa Amandemen UUD 45

29 hari lalu

Bamsoet: PPHN Hadir Tanpa Amandemen UUD 45

bentuk hukum PPHN yang paling tepat dilakukan melalui Ketetapan MPR RI.


Era Industri 5.0, Ahmad Basarah Ajak Mahasiswa Perkuat Iman Politik

31 hari lalu

Era Industri 5.0, Ahmad Basarah Ajak Mahasiswa Perkuat Iman Politik

Era Internet of Thing (IoT) membuat masyarakat bisa melakukan banyak hal dengan teknologi internet.