Nurul Ghufron Bantah Tak Bisa Jawab Pertanyaan Komnas HAM Soal Penggagas TWK

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) didampingi Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (kanan) berjalan bersama usai pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran HAM pada proses TWK pegawai KPK, di Komnas Ham, Jakarta, Kamis 17 Juni 2021. Pada pemeriksaan itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) didampingi Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (kanan) berjalan bersama usai pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran HAM pada proses TWK pegawai KPK, di Komnas Ham, Jakarta, Kamis 17 Juni 2021. Pada pemeriksaan itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron membantah bahwa tidak bisa menjawab siapa penggagas tes wawasan kebangsaan (TWK). Pertanyaan itu muncul dalam pemeriksaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

    “Tidak benar pernyataan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam yang menyatakan saya tidak tahu siapa yang menggagas ide TWK,” kata Nurul Ghufron lewat keterangan tertulis, Jumat, 18 Juni 2021.

    Ghufron mengatakan sudah menjelaskan bahwa pemenuhan syarat setia terhadap ideologi Pancasila, NKRI, UUD dan pemerintah sudah dibahas sejak pertemuan antara KPK dan lembaga lainnya sejak 9 Oktober 2020. Dia bilang saat itu muncul ide bahwa syarat tersebut cukup dengan penandatanganan pakta integritas terhadap NKRI.

    Namun, menurut Ghufron, diskusi itu berkembang dan disepakati bahwa alih status menjadi aparatur sipil negara butuh tiga tes, yaitu tes intelejensia umum, tes karakteristik pribadi dan tes wawasan kebangsaan. Draf aturan yang memuat tiga tes itu, kata dia, sudah ada sejak 21 Januari 2021, lalu dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi.

    “Draf tersebut disepakati dan ditandatangani oleh pimpinan KPK setelah dirapatkan bersama segenap struktural KPK,” kata dia.

    Dia mengatakan pegawai KPK perlu melakukan tes intelijensia dan integritas karena sudah pernah menjalaninya saat baru masuk. Dia mengatakan tes yang belum diikuti adalah asesmen wawasan kebangsaan. “Sekali lagi itu semua untuk memenuhi syarat yang ditetapkan dalam PP 41 Tahun 2020 tentang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN,” kata dia.

    Nurul Ghufron diperiksa oleh Komnas HAM pada Kamis, 17 Juni 2021. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan Ghufron tak bisa menjawab siapa penggagas TWK. “Siapa yang mengeluarkan ide, inisiatif siapa, karena bukan beliau ya beliau tidak bisa menjawab,” kata Anam. Selain itu, menurut Anam, Ghufron juga tak bisa menjelaskan mengenai pengambilan kebijakan tersebut dan intensitas pertemuan di antara pihak pelaksana tes tersebut.

    Baca: Komnas HAM: Ada 3 Kluster Pertanyaan yang Tak Bisa Dijawab Nurul Ghufron


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.