TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana menggandeng Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pengadaan alutsista. Ketiga lembaga digandeng untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan persenjataan.
“Saya rencananya dan sudah coba sekarang ini akan mengundang Kejaksaan, BPKP dan BPK sebelum kontrak itu efektif,” kata Prabowo dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier dilihat Ahad, 13 Juni 2021.
Prabowo mengatakan ketiga lembaga itu akan berperan memeriksa kontrak pengadaan senjata. Kontrak, kata dia, biasanya terbagi beberapa tahap, yaitu kontrak awal, kondisi yang harus dipenuhi, dan kontrak akhir. Ketiga lembaga akan mengawal tahapan tersebut. “Untuk menjaga bahwa kita pun tidak akan tergoda untuk terlibat dalam hal itu,” katanya.
Selain menggandeng lembaga pengawas, Prabowo mengaku juga rajin mendatangi langsung produsen-produsen senjata. Dengan begitu, dia tahu harga sebenarnya dari senjata tersebut.
Prabowo mengakui selalu ada potensi korupsi dalam setiap pengadaan yang menggunakan anggaran pemerintah. Dia menduga banyak yang tidak suka kepadanya karena menolak meneken kontrak dengan harga yang tidak masuk akal.
“Saya lapor ke presiden, Pak saya tidak mau, itu kan tanggung jawab saya kepada Bapak, kepada rakyat, pada sejarah. Takut saya. Saya takut dikutuk oleh generasi yang akan datang,” kata Prabowo.
Menurutnya, produsen tentu memiliki agen yang mencari keuntungan. Tapi, dia akan menolak bila agen mamatok harga terlalu tinggi. “Kalau udah gila-gilaan gue nggak mau deh,” ujar Prabowo.
