Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Ajak ASEAN-OSHNET Cegah HIV/AIDS di Tempat Kerja

image-gnews
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada sat Workshop Pengembangan Pedoman ASEAN tentang Konseling dan Pengujian HIV di Tempat Kerja dan Workshop Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS di Tempat Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19, Rabu, 9 Juni 2021 di Jakarta.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada sat Workshop Pengembangan Pedoman ASEAN tentang Konseling dan Pengujian HIV di Tempat Kerja dan Workshop Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS di Tempat Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19, Rabu, 9 Juni 2021 di Jakarta.
Iklan

INFO NASIONAL -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengajak ASEAN-OSHNET untuk bersama-sama membangun komitmen terhadap pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di lingkungan kerja, terutama di masa pandemi Covid-19.

"Program pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat kerja ini harus dilaksanakan dengan baik untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita, serta pertumbuhan bisnis," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Menaker Ida mengatakan hal tersebut pada Workshop Pengembangan Pedoman ASEAN tentang Konseling dan Pengujian HIV di Tempat Kerja dan Workshop Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS di Tempat Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19, Rabu, 9 Juni 2021 di Jakarta.

Dalam forum tersebut, Ida mengingatkan tantangan dan potensi infeksi HIV/AIDS di tempat kerja. Potensi tersebut terus ada karena jumlah kasus HIV/AIDS meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Data menunjukkan sebagian besar orang yang terinfeksi berada di usia produktif.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat HIV/AIDS tidak lagi hanya masalah kesehatan, tetapi juga menimbulkan risiko kesejahteraan sosial-ekonomi, khususnya di bidang ketenagakerjaan. "Kita tahu pekerja memiliki peran utama mendorong roda pembangunan ekonomi dengan menjamin kegiatan produksi tetap berjalan. Namun, pekerja juga merupakan kelompok dalam masyarakat kita yang rentan terhadap penularan Covid-19 dan HIV/AIDS," katanya.

Menaker Ida juga mengapresiasi Laos sebagai Ketua ASEAN-OSHNET periode ini atas keberhasilannya mengkoordinasikan kegiatan dan program ASEAN-OSHNET secara berkelanjutan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai Ketua ASEAN Labour Ministers Meeting, Ida juga mendorong ASEAN-OSHNET secara produktif dan aktif mendukung pengembangan sektor ketenagakerjaan ASEAN dengan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan Program Kerja Menteri Tenaga Kerja ASEAN.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Hayani Rumondang berharap, workshop ini dapat merumuskan dan berbagi pengalaman tentang langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dalam masa pandemi.

Menurut Hayani, agar upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat diimplementasikan di tempat kerja, diperlukan pengetahuan dan pemahaman, serta sikap seluruh pelaku di tempat kerja. Di antara upaya yang bisa dilakukan adalah konseling dan testing HIV/AIDS (Voluntary Counseling and Testing/VCT) di masing-masing tempat kerja.

"Program Voluntary Counseling and Testing di tempat kerja sangat penting untuk memonitor rantai penularan HIV/AIDS agar tidak semakin meluas di masing-masing negara anggota ASEAN. Untuk itu perlu disusun pedoman VCT at Workplace di tingkat ASEAN," ujarnya.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

4 hari lalu

Ilustrasi bekerja dari rumah (WFH). Shutterstock
Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

Kemnaker menegaskan tidak ada surat edaran (SE) yang dikeluarkan tentang kebijakan WFH bagi karyawan swasta.


SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

28 hari lalu

Pengemudi Ojek Online saat membawa penumpang melintas di kawasan Harmoni, Jakarta, Selasa, 7 April 2020. Dalam aturan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah disetujui oleh Menteri kesehatan di DKI Jakarta, layanan Ojek Online (Ojol) dilarang mengangkut penumpang dan hanya diperbolehkan mengantar barang dan makanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menanggapi soal imbauan Kemnaker kepada perusahaan ojol untuk memberikan THR.


Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

28 hari lalu

Pengemudi ojek online (ojol) Grab menjemput penumpang di Stasiun Cawang, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. Grab Indonesia menyatakan tidak akan memberikan THR, tetapi akan memberikan insentif khusus hari raya Idulfitri 2024 kepada mitra ojol. TEMPO/Subekti.
Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

Asosiasi Driver Online atau ADO angkat bicara atas sengkarut pemberian THR kepada mitra pengemudi.


Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

30 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai menghadiri Indonesia EBTKE Conex 2023 di ICE BSD, Tangerang, Rabu, 12 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2022.


Kemnaker: Perusahaan Ojol Wajib Beri THR Buat Pengemudi dan Kurir

31 hari lalu

Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) membentangkan poster saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022. Dalam aksi tersebut mereka menuntut adanya payung hukum dan legalitas profesi ojek online, perubahan potongan komisi pendapatan mitra dan revisi perjanjian kemitraan, serta menolak keras kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemnaker: Perusahaan Ojol Wajib Beri THR Buat Pengemudi dan Kurir

Kemnaker menegaskan perusahaan Ojol wajib memberikan THR Idulfitri 2024 kepada para pekerjanya, termasuk pengemudi serta kurir.


Karyawan Belum Dapat THR? Begini Cara Lapornya

31 hari lalu

Pekerja melakukan konsultasi di Posko Pengaduan THR Online di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, 21 Mei 2020. ANTARA
Karyawan Belum Dapat THR? Begini Cara Lapornya

Kemnaker mengimbau pengusaha membayar THR maksimal sepekan sebelum Lebaran. Simak cara melaporkan pengusaha yang belum memberikan THR berikut ini.


Menaker Tegaskan Perusahaan Mesti Taati Kewajiban THR: Dibayar Penuh, Tak Boleh Dicicil

31 hari lalu

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan secara virtual soal Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 pada Sabtu, 19 November 2022. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Menaker Tegaskan Perusahaan Mesti Taati Kewajiban THR: Dibayar Penuh, Tak Boleh Dicicil

Menaker Ida Fauziyah menegaskan agar perusahaan mematuhi ketentuan THR bagi pekerja dan buruh. Dia mengatakan, THR keagamaan merupakan kewajiban pengusaha.


Perusahaan Wajib Bayar Full THR Karyawan H-7 Sebelum Lebaran, Ini Hitungannya

36 hari lalu

Ilustrasi uang THR. ANTARA
Perusahaan Wajib Bayar Full THR Karyawan H-7 Sebelum Lebaran, Ini Hitungannya

Menaker mengingatkan pengusaha untuk membayar THR maksimal H-7 Hari Raya Idul Fitri dan tidak boleh dicicil. Seperti apa hitungannya?


Profil Ribka Tjiptaning, Anggota DPR yang Diperiksa KPK terkait Kasus Dugaan Korupsi di Kemnaker

2 Februari 2024

Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning P, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Ribka Tjiptaning, diperiksa sebagai saksi didalami kaitan mitra kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Kemenaker untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Profil Ribka Tjiptaning, Anggota DPR yang Diperiksa KPK terkait Kasus Dugaan Korupsi di Kemnaker

Anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di Kemnaker. Berikut profilnya.


KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

2 Februari 2024

Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning P, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Ribka Tjiptaning, diperiksa sebagai saksi didalami kaitan mitra kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Kemenaker untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.