TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Universitas Indonesia Ade Armando membentuk Civil Society Watch. Jika diterjemahkan, Civil Society Watch bisa diartikan sebagai Pengawas Masyarakat Sipil.
"Kami berdiri untuk membantu menjaga agar kelompok-kelompok seperti LSM, NGO, media massa, ormas tetap menjadi kekuatan yang sehat dalam demokrasi," tulis Ade Armando lewat media sosialnya, sembari mengunggah foto sembilan orang.
Informasi ini diunggah di akun Facebook Ade Armando dan Twitter @adearmando1 pada Ahad, 6 Juni 2021.
Ade pun menjelaskan alasannya membentuk Civil Society Watch ini. Ia menilai salah satu problem Indonesia ialah perlu adanya masyarakat sipil yang berintegritas, kritis, dan kuat agar jangan gampang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, baik pemodal maupun politik.
"Negara perlu dikontrol, pemerintah perlu dikontrol, tapi kelompok-kelompok masyarakat juga perlu dikontrol," kata Ade kepada Tempo, Senin, 7 Juni 2021.
Namun, di media sosial Twitter, warganet ramai-ramai mengkritik, mencibir, dan menertawakan keputusan Ade. Sejumlah warganet menilai aneh adanya organisasi atau kelompok yang mengawasi masyarakat sipil. Padahal, yang harus diawasi ialah otoritas atau kekuasaan.
"Di mana-mana NGO (CSO) dan media massa dibentuk guna menguatkan posisi dan melindungi hak masyarakat sipil dari monopoli kebijakan publik (negara) yang timpang & elitis dari penguasa. Di sini malah ada yang mendaku bagian CSO namun kerjanya mengawasi civil society, bukan penguasa (emoji tertawa)," cuit Koordinator Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Erwin Natosmal Oemar.
"Ketika buzzeRrp menginstitusikan diri," tulis pegiat HAM Veronica Koman.
"Seneng banget ada yang ngawasin masyarakat sipil gini (emoji badut)," cuit akun Aliansi Rakyat Bergerak @gjynmmnggllagi.
"Menjaga kelompok-kelompok LSM, NGO, media massa, ormas sama dengan membela rejim?" tulis aktivis Dhyta Caturani.
"Wah selamat mas @adearmando1 ini yg kita tunggu2 nih. Apakah Pemuda Pancasila dan FBR masuk dalam kelompok yg akan diawasi? Tolong konfirmasinya, ini utk akuntabilitas ke publik (emoji tertawa)," cuit Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform Erasmus Napitupulu.
"Masyarakat mengawasi masyarakat cuma ada pada rezim totaliter fasis dan komunis. Yang harus diawasi itu pemerintah karena dia punya kuasa yang potensial disalahgunakan oleh pemegang kuasa," tulis mantan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriacida.
"Tugas utama (Organisasi) Masyarakat Sipil adalah mengawasi (Lembaga) Negara termasuk kami di @KomnasHAM supaya menjalankan mandatnya dengan benar. Bukan jadi pengawas yang lain...," cuit komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara merespon organisasi yang dibentuk Ade Armando.
