TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie menyebut Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres), yang mencangkup pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) mencapai Rp 1.760 triliun atau setara USD 142 miliar. Connie mengaku kaget karena angka itu terkesan terlalu besar namun tanpa kejelasan.
"Yang sudah di-clear-kan dan dijelaskan Menteri Bappenas pada saya adalah dana sebesar USD 20 miliar. Selisih 104 miliar itu harus dijelaskan Kemhan," kata Connie saat dihubungi Tempo, Sabtu, 29 Mei 2021.
Connie mengatakan dalam dokumen yang ia baca, dana itu merupakan Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2020-2024 dan harus habis di 2024. Dana yang ia disebut sebagai roadmap pertahanan itu ia sebut akan berasal dari pinjaman luar negeri yang bunganya baru selesai di 2024. Connie mengatakan kebijakan strategi ada di sana termasuk Alutsista. Connie mempertanyakan dari mana angka itu muncul.
Di akun YouTube Akbar Faisal, Connie menjelaskan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat. Dijelaskan di sana, untuk akuisisi alpahankam USD 79,099.625.314 miliar. Untuk pembayaran bunga tetap selama 5 rentstra sebesar USD 13,390,000 miliar, dan untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perwatan alpahankam sebesar USD 32.505.274.686 miliar.
"Pertanyaan saya anggaran pertahanan sebesar ini, dalam tiga tahun kita mau beli apa?" kata Connie.
Yang juga aneh, kata Connie, Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) di tiga Matra TNI juga tak tahu menahu soal ini. "Jadi pertanyaan sederhana, angka sebesar ini mau keluar buat beli apa dan kenapa mesti habis di 2024?" kata Connie.
Anggota Komisi 1 DPR Sukamta, saat dikonfirmasi mengenai angka ini juga mengaku belum tahu menahu. Ia mengatakan baru tahu juga keberadaan rencana ini.
"Belum pernah ada rapat soal ini di Komisi I. Kemarin di Panja Alutsista ketika membahasa Pinjaman luar negeri juga tidak ada presentasi soal ini," kata Sukamta.
