Doni Monardo Ungkap Dampak Buruk Jika Pejabat Tak Satu Suara Soal Larangan Mudik

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala BNPB Doni Monardo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 September 2020. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengumumkan dirinya positif tertular virus corona menyusul aktivitas padat dalam sepekan terakhir memimpin penanggulangan bencana gempa bumi Sulawesi Barat dan banjir Kalimantan Selatan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Kepala BNPB Doni Monardo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 September 2020. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengumumkan dirinya positif tertular virus corona menyusul aktivitas padat dalam sepekan terakhir memimpin penanggulangan bencana gempa bumi Sulawesi Barat dan banjir Kalimantan Selatan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo meminta seluruh pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah menyampaikan narasi tunggal soal larangan mudik sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    "Soal larangan mudik, mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal. Tidak boleh ada pejabat mana pun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara. Kepala Negara adalah Bapak Presiden Joko Widodo," ujar Doni dalam konferensi pers daring, Senin, 3 Mei 2021.

    Ia meminta seluruh komponen pemerintah benar-benar mengikuti arahan tersebut. "Karena apa? karena kalau kita biarkan seperti tahun lalu, kita terlambat memberikan pengumuman, maka akan terjadi peningkatan kasus 93 persen diikuti juga angka kematian yang relatif tinggi," ujar Doni.

    Larangan mudik Lebaran berlaku selama 6-17 Mei 2021. Data Kementerian Perhubungan menunjukkan sebanyak 7 persen masyarakat atau 18,9 juta orang tetap berencana mudik pada Lebaran 2021 ini.

    Presiden Jokowi menyebut, sebelum ada larangan mudik, data masyarakat yang ingin mudik sebanyak 89 juta orang atau kurang lebih 33 persen dari penduduk Indonesia. Begitu ada larangan mudik, turun menjadi 11 persen. Angkanya masih 29 juta. Setelah sosialisasi pemerintah pusat bersama para kepala daerah menyampaikan mengenai larangan mudik, turun menjadi 7 persen.

    "Jadi, saya meminta para kepala daerah untuk terus-menerus menyampaikan kebijakan peniadaan mudik dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan," ujar Jokowi, Jumat pekan lalu.

    DEWI NURITA

    Baca: Larangan Mudik, Kakorlantas: Orang Sakit Diperbolehkan Lakukan Perjalanan Asal..


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Alasan Batch CTMAV547 Vaksin AstraZeneca Dihentikan Pemerintah

    Pemerintah menghentikan penggunaan vaksin Astra Zeneca dengan batch CTMAV547 karena dua alasan. Padahal vaksin ini sempat didistribusikan secara luas.