Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Ummat Besutan Amien Rais Targetkan Dua Digit Suara di Pemilu 2024

Reporter

image-gnews
Logo Partai Ummat. Foto/istimewa
Logo Partai Ummat. Foto/istimewa
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKetua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menargetkan partai yang digagas politikus senior Amien Rais itu mampu meraih suara dua digit pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Target optimis kami, target Pak Amien dan kami semua, bismillah kami menargetkan dua digit," kata Ridho saat ditemui di kompleks kediaman Amien Rais, Sleman, DIY, Kamis 29 April 2021.

Meski demikian, untuk saat ini, menurut dia, target itu masih sekadar ekspresi semangat dari jajaran pengurus Partai Ummat.

"Dua digit itu istilah optimisme kami, tentu berarti di atas 10 persen ke atas, ya," kata menantu Amien Rais ini.

Kalangan generasi muda, disebutkan Ridho, akan menjadi target utama untuk direkrut sebagai kader partai itu.

Sejumlah tokoh yang telah bergabung, seperti mantan Ketua Umum PBB M.S. Kaban serta Neno Warisman, menurut dia, makin menambah keyakinan partai itu mampu merekrut lebih banyak kader pada masa mendatang.

"Seperti Mbak Neno, beliau mengetuai berbagai organisasi yang di situ juga ada orang-orang partai di dalamnya. Saya yakin bisa menjadi pertimbangan untuk bergabung bersama kami," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ridho juga memastikan Partai Ummat memberi peluang yang sama kepada seluruh kader untuk menjabat sebagai pengurus, bahkan pimpinan partai tanpa memprioritaskan keluarga atau orang dekat Amien Rais.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Itu sudah disampaikan di forum internal, itu sangat tidak masalah. Bahkan, ke depan seandainya ada calon-calon dan ada momen pergantian (pimpinan partai) jika dianggap mampu dipersilakan," kata Ridho yang sebelumnya aktif sebagai dosen Jurusan Teknik Informatika UII ini.

Untuk menuju Pemilu 2024, lanjut dia, partai berlogo perisai tauhid itu masih akan berkonsentrasi merampungkan pendaftaran partai sebagai badan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Ia menargetkan pengurusan legalitas sebagai partai baru segera tuntas 1 bulan sampai 2 bulan mendatang.

"Kalau dari peraturan kira-kira pendaftaran itu 2 tahun 6 bulan sebelum pemilu. Jadi, kalau kami tarik tahun ini 'kan berarti sekitar Oktober (sudah mengumpulkan berkas pendaftaran)," katanya.

Sebelumnya, deklarasi Partai Ummat ditayangkan melalui akun YouTube Amien Rais Official pada Kamis (29/4) siang. Sejumlah pengurus disebutkan dalam deklarasi itu, di antaranya Amien Rais sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Ridho Rahmadi (ketua umum), mantan Ketua Umum PBB M.S. Kaban (Wakil Ketua I Majelis Syuro), Thalib Sagaf Aldjufri (Wakil Ketua II Majelis Syuro), hingga Ansufri Idrus Sambo (sekretaris).

Baca: Alasan Menantu Amien Rais Ditunjuk Pimpin Partai Ummat: Jago IT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AS Tuduh Rusia Sebarkan Video Hoaks Soal Pemilu AS

17 jam lalu

Kamala Harris dan Donald Trump. FOTO/Erin Schaff/Pool via REUTERS dan REUTERS/Mike Segar
AS Tuduh Rusia Sebarkan Video Hoaks Soal Pemilu AS

Rusia dituduh menyebarkan video hoaks tentang imigran Haiti yang ikut memilih di pemilu AS.


Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

2 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

Saleh menilai, adanya KPU ini hanya menghabiskan uang negara. Padahal, menurut dia KPU hanya bekerja selama dua tahun saja.


Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

2 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin rapat kerja dengan Menteri ATR/Kepala BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

Komisi II DPR akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu melalui revisi terhadap paket UU terkait politik.


4 Jenis SKB CPNS Kemenkumham 2024 untuk Formasi SMA dan Sederajat

3 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Kantor BKN Regional VII Palembang, Sumatera Selatan, Selasa 1 September 2020. Pelaksanaan SKB CPNS formasi tahun 2019 itu mulai digelar 1 September hingga 15 September 2020 dengan total jumlah peserta sebanyak 10207 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
4 Jenis SKB CPNS Kemenkumham 2024 untuk Formasi SMA dan Sederajat

Bagi peserta seleksi CPNS Kemenkumham 2024 yang melamar pada formasi untuk lulusan SMA dan sederajat akan menghadapi empat jenis SKB. Apa saja?


Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

4 hari lalu

Shigeru Ishiba. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool
Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

Ketidakpastian kondisi pemerintahan di Jepang telah membuat mata uang yen berada dilevel terendah dalam tiga bulan.


CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

8 hari lalu

Peneliti CSIS Arya Fernandez TEMPO/Dewi Nurita
CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

CSIS menjelaskan kemungkinan DPR menambah jumlah anggota imbas besarnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo.


Wamen Imigrasi Silmy Karim Ngaku Tak Ada Hambatan di Transisi Kementerian Baru

9 hari lalu

DirekturJenderal Imigrasi Silmy Karim memberikan keterangan kepada media terkait Penangkapan DPO Interpol asal Cina di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta Selatan, pada Kamis, 10 Oktober 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Wamen Imigrasi Silmy Karim Ngaku Tak Ada Hambatan di Transisi Kementerian Baru

Menurut Silmy Karim, sebelum dipecah nomenklaturnya, urusan imigrasi dan pemasyarakatan sudah memiliki RKA masing-masing.


Legislator NasDem Sebut Pengawasan DPR akan Lebih Efektif Ketika Kemenkumham Dipecah Tiga

10 hari lalu

Willy Aditya saat mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Legislator NasDem Sebut Pengawasan DPR akan Lebih Efektif Ketika Kemenkumham Dipecah Tiga

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, menilai pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian akan mempermudah proses pengawasan oleh DPR.


Pemecahan Kemenkumham Paling Lambat Juni 2025

11 hari lalu

Supratman Andi Agtas memberi hormat saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Supratman Andi Agtas ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Hukum.ANTARA/M Adimaja
Pemecahan Kemenkumham Paling Lambat Juni 2025

Persiapan perombakan Kemenkumham akan dilaksanakan hingga Juni 2025. Saat ini, Kemenkumham telah memiliki Tim Transisi untuk mempersiapkan pemecahan kementerian tersebut.


Kemenkumham Dipecah Tiga Kementerian, Yusril: Mungkin kalau Dipimpin Satu Menteri Kurang Fokus

12 hari lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan (kanan) menunjukan surat permohonan setelah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
Kemenkumham Dipecah Tiga Kementerian, Yusril: Mungkin kalau Dipimpin Satu Menteri Kurang Fokus

Yusril angkat bicara soal Presiden Prabowo pecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian dengan satu kementerian koordinator.