Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pasca Badai Seroja, KKP Pantau TNP Laut Sawu

image-gnews
Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu Region Timor yang terdampak bencana.
Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu Region Timor yang terdampak bencana.
Iklan

INFO NASIONAL – Pasca badai siklon tropis Seroja pada 5 April 2021 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) terjun langsung ke wilayah masyarakat pesisir di Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu Region Timor yang terdampak bencana.

Penilaian secara cepat (rapid assessment) dilakukan untuk mendata kerusakan atau kerugian yang dialami warga khususnya terkait aktivitas pemanfaatan di TNP Laut Sawu Region Timor.

Survei rapid assessment dampak badai siklon tropis Seroja terhadap aktivitas pemanfaatan di sembilan desa di wilayah Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan wilayah TNP Laut Sawu. Sembilan desa tersebut adalah Desa Lifuleo, Desa Tablolong, Desa Tesabela, Desa Oenaek, Desa Akle, Desa Naikean, Desa Uitiuhana, Desa Pantulan dan Kelurahan Sulamu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tb. Haeru Rahayu menjelaskan survei ini entuk perhatian KKP terhadap masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terkena dampak badai siklon tropis Seroja.

“Badai siklon tropis Seroja telah menghancurkan rumah dan fasilitas warga di Provinsi NTT khususnya di wilayah TNP Laut Sawu. Karena itu, pemerintah hadir ke masyarakat khususnya para pelaku usaha perikanan dan kelautan untuk melakukan pendataan kerusakan dan memberi dukungan moril kepada mereka,” ujar Tebe dalam keterangannya di Jakarta.

Lebih lanjut Tebe menambahkan bahwa melalui rapid assessment ini maka dapat diperkirakan nilai kerugian yang dialami warga yang terdampak."Hasil rapid assessment kerusakan ini sangat penting karena dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bantuan ke depannya," katanya.

Sementara itu Kepala BKKPN Kupang, Imam Fauzi menerangkan berdasarkan hasil survei didapatkan aktivitas pemanfaatan yang banyak terdampak atau mengalami kerusakan antara lain budidaya rumput laut, perikanan tangkap dan usaha pariwisata pantai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Para pembudidaya rumput laut melaporkan semua bibit rumput laut yang telah ditanam hilang tersapu badai dan beberapa peralatan budidaya juga mengalami kerusakan seperti tali budidaya, para-para (meja untuk menjemur rumput laut) dan lopo-lopo (gubuk kerja rumput laut).

“Total pembudidaya yang terdampak di sembilan desa tersebut sebanyak 2.113 KK dengan estimasi kerugian mencapai Rp7 miliar yang terdiri dari kerugian karena gagal panen dan kehilangan sarana dan prasarana budidaya," ujar Imam.

Imam menambahkan pada aktivitas penangkapan ikan, beberapa nelayan mengalami kerusakan kapal. Kerusakan bervariasi antara ringan hingga hancur total ataupun tenggelam. Beberapa alat tangkap seperti pukat dan pancing juga hilang. Total kerugian kurang lebih mencapai Rp 780 juta.

Dampak pada aktivitas pariwisata pantai, salah satunya diPantai Oesina yaitu beberapa bangunan seperti toilet, tandon air, warung kuliner, dan aula rusak karena tertimpa pohon. Selain itu beberapa fasilitas pendukung seperti tempat duduk dan tempat sampah juga rusak dengan nilai kerugian sekitar Rp100 juta.

“Untuk mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya, BKKPN Kupang terjun langsung ke masyarakat dengan melakukan wawancara kepada aparat desa maupun masyarakat pesisir yang terdampak. Selain itu, dilakukan juga groundcheck kondisi aktivitas pemanfaatan setelah badai siklon tropis Seroja,” kata Imam.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menteri Trenggono Perkenalkan Inovasi Coral Bond

7 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono (keempat dari kanan) menghadiri Sidang Umum ke-38 Prakarsa Internasional Terumbu Karang (38th General Meeting International Coral Reefs Initiative/ICRI GM 38), di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 9-13 September 2024. Dok. KK
Menteri Trenggono Perkenalkan Inovasi Coral Bond

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memperkenalkan inovasi pendanaan biru berkelanjutan 'Indonesia Coral Bond' pada Sidang Umum ke-38 Prakarsa Internasional Terumbu Karang


KKP Kembalikan Hiu Paus Terdampar Mati ke Laut

15 hari lalu

Seekor bangkai hiu paus (Rhincodon typus) terdampar di Perairan Koto Nan 2 IV Hilia Muaro Anakan, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada Kamis, 29 Agustus 2024. Dok. KKP
KKP Kembalikan Hiu Paus Terdampar Mati ke Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang turun tangan mengembalikan hiu paus terdampar mati ke laut


Bulan Cinta Laut Sukses Sinergikan Pengelolaan Sampah Plastik

20 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memberikan sambutan pada acara Puncak Apresiasi Gerakan Bulan Cinta Laut di
Anjungan Pantai Losari Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 29 Agustus 2024. Dok. KKP
Bulan Cinta Laut Sukses Sinergikan Pengelolaan Sampah Plastik

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi keberhasilan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) dalam membangun sinergi pengelolaan sampah plastik di laut.


Komitmen Kuat KKP Melindungi Hak Masyarakat Hukum Adat

29 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Forum Adat 2024 pada Kamis, 15 Agustus 2024, di Jakarta. KKP menegaskan komitmennya dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang tersebar di 60 provinsi sudah ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota sebagai bentuk fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil. Dok. KKP
Komitmen Kuat KKP Melindungi Hak Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat adat adalah garda depan pelestarian sumber daya alam karena mereka memiliki kedekatan spiritual dan budaya pada alam tempat tinggalnya. Hampir seluruh keanekaragaman hayati kita yang masih tersisa berada di tempat-tempat yang dijaga langsung oleh masyarakat adat.


KKP: Garam Sabu Raijua Berpotensi Topang Kebutuhan Nasional

31 hari lalu

Pekerja tambak garam Sabu Raijua. Kualitas garam di Sabu Raijua memiliki kualitas nomor 1 (super/premium) dengan kadar NaCl 98,23% setara dengan garam impor. Dok. KKP
KKP: Garam Sabu Raijua Berpotensi Topang Kebutuhan Nasional

Kabupaten Sabu Raijua memiliki potensi garam seluas 2.015 hektare dan mampu memproduksi hingga 300.000 ton per tahun.


Menteri Kelautan dan Perikanan Pimpin Upacara HUT ke-79 RI di Pulau Terluar

33 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Ulang TahunKemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Kabupaten Sabu-Raijua, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, 17 Agustus 2024. Dok. KkP
Menteri Kelautan dan Perikanan Pimpin Upacara HUT ke-79 RI di Pulau Terluar

Keputusan ini untuk melihat implementasi pembangunan di sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Sabu Raijua.


Gernas BCL Ubah Sampah di Pesisir Pantura agar Bernilai Ekonomis

12 Juli 2024

Bupati Indramayu Nina Agustina saat memberi sambutan di Gerakan Bersih Pantai dan Laut. di Kabupaten Indramayu
Gernas BCL Ubah Sampah di Pesisir Pantura agar Bernilai Ekonomis

Gernas BCL bisa mendorong ekonomi sirkular untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah.


KKP Lakukan Edukasi Aturan Perizinan Ruang Laut kepada Pelaku Usaha

28 Juni 2024

Seminar KKP bertemakan Sosialisasi dan Pelayanan Asistensi Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Tanjung Balai Karimun, 12 Juni 2024.
KKP Lakukan Edukasi Aturan Perizinan Ruang Laut kepada Pelaku Usaha

Kementerian Kelautan dan Perikanan menekankan pentingnya pengelolaan perizinan ruang laut untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya laut dan pesisir sekaligus meningkatkan tata kelola ruang laut.


Permen KKP Permudah Investasi Berkelanjutan di Pulau-Pulau Kecil

27 Juni 2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan membina ASN pejabat fungsional khususnya di Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, merupakan potensi sangat besar untuk menjaga keberlanjutan ruang laut.
Permen KKP Permudah Investasi Berkelanjutan di Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan pulau-pulau kecil membutuhkan kebijakan yang tepat, perencanaan yang komprehensif.


Fungsi Penting IAPKRL Jaga Keberlanjutan dan Peningkatan Ekonomi di Laut

25 Juni 2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan membina ASN pejabat fungsional khususnya di Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, merupakan potensi sangat besar untuk menjaga keberlanjutan ruang laut.
Fungsi Penting IAPKRL Jaga Keberlanjutan dan Peningkatan Ekonomi di Laut

Ahli Pengelola Kelautan dan Ruang Laut atau IAPKRL mendukung pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi jabatan fungsional.